"Saya pikir lakukan pemetaan wilayah adat dulu, baru bicara buat provinsi berdasarkan Suku atau wilayah adat. Di beberapa wilayah adat masih sering bermasalah soal wilayah adat, disini sebenarnya menurut saya terlebih dahulu harus ada Grand Design Pemekaran," kata Jhon Gobai di Waena, Jumat (8/4).
"Luar biasa parlemen dan eksekutif Indonesia, karena telah membantu membatalkan dialog Papua-Jakarta dengan memaksakan pemekaran yang tak masuk akal sehat dan tak bisa dipertanggungjawabkan," katanya Wenan, di Jayapura, Jumat (8/4).
Yunus menganggap DPR RI tidak peka dalam mengambil keputusan lebih dari kepentingan elit politik dengan kondisi nyata di daerah. Ia menganggap seberapa banyak pemekaran tidak akan memberi jaminan bisa menyelesaikan masalah Papua.
"Kita bersyukur karena apa yang kita harapkan itu sudah disetujui, tiga DOB. Itu berarti untuk masa depan Papua. Kalau mulus-mulus itu tidak terlalu menarik," kata bupati Mathius Awoitauw, Jumat (8/4).
Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas mengusulkan Kabupaten Nabire masuk dalam daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Utara. "Nabire masuk Papua Utara," kata Yan dalam dalam rapat Panja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
"Saya sudah menyarankan untuk melakukan RDPU guna mendengarkan tokoh-tokoh yang ada diseluruh provinsi tersebut," kata Sturman dalam rapat Panja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, seperti yang dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (6/4).
Puluhan massa yang menamakan pemuda-pemudi kawasan Saereri, termasuk Organisasi Kepemudaan (OKP) mendatangi Kantor DPRD Biak Numfor, Rabu, (6/4), kemarin.
Bahkan ia menilai DPR RI sepihak dalam menerima aspirasi masyarakat Papua karena yang pro saja yang diterima. "Ironis kelihatannya hanya pihak yang mendorong pemekaran saja yang diterima, sementara aspirasi penolakan pemekaran belum diterima, ya kurang bijaksana," katanya.
Massa berhasil menduduki lingkaran Abepura hingga Jumat (1/4) sore kemarin. Hanya rencana longmarch sendiri akhirnya batal setelah massa dengan jumlah sekitar 200 orang ini hanya didudukkan di satu ruas jalan persis di depan kantor Distrik Abepura.
Aksi unjuk rasa penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Nabire berujung rusuh. Massa dan aparat keamanan terlibat baku pukul dan saling serang.
