Dikatakannya dengan tiga program provinsi baru ini, tanah orang - orang asli Papua diambil atas nama pemerataan pembangunan nasional dan diserahkan kepada orang - orang yang bukan asli Papua dan ini mengakibatkan orang Papua kehilangan ahli waris tanah dan negeri ini akan kehilangan tanahnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyampaikan, peringatan hari Otsus bukan sekedar pemberian haru libur semata. Melainkan menjadi perenungan bagi masyarakat Papua.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menjelaskan bahwa moment 21 tahun lalu ini hingga kini terlihat ada perubahan yang nyata. Ia menjelaskan bahwa soal apa yang terjadi setelah Otsus. Pertama ada Otsus maka hadirlah MRP, dari Otsus juga lahir kursi pengangkatan .
“Kalau mau ke Provinsi Baru boleh saja, tidak dilarang bahkan baik yang non job mau pun pejabat aktif bisa ditempatkan di DOB selama yang bersangkutan mau,”Ucap Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (20/11).
Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo didampingi istri dan Pj Sekda Papua Selatan, Sugiarto. Penjemputan ini dimulai dari sekitar apron Bandara Mopah Merauke dengan taria-tarian adat dari 4 suku besar yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Dalam acara syukuran penyambutan Pj Gubernur dan Pj Sekda tersebut, dipotong sebanyak 400 ekor babi. Sementara sepanjang jalan, pelajar memegang spanduk yang bertuliskan selamat datang Pj Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM.
“Pada kesempatan itu, baru ibu akan menyampaikan 100 hari kerja kedepan setelah dilantik menjadi Pj Gubernur Papua Tengah, perihal apa yang akan kami lakukan,” ucap Ribka kepada Cenderawasih Pos, Kamis (17/11).
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, dari hasil rapat 8 bupati se-Lapago dengan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Jakarta kemarin, direncanakan 22 November akan dijemput oleh 8 bupati di Bandara Wamena.
Dalam amanatnya, Ribka Haluk menyampaikan, pengangkatan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat keputusan Penjabat Gubernur Papua Tengah, dengan nomor: 821:/001/2022 tertanggal 15 November tahun 2022.
Menurut Ribka Haluk, semua menjadi prirotas saat ini. Pertama pembentukan pemerintahan, bahkan dalam minggu depan pihaknya akan melantik Sekda menyusul perangkat perangkat penting lainnya sesuai prosedur yang ada. “Pj gubernur tidak mungkin kerja sendiri, jadi pasti kita siapkan kelembagaannya,” kata Ribka Haluk.
