“Sampai dengan hari ini, agenda kita tetap yakni peresmiannya tanggal 27 Desember sesuai dengan yang sudah disampaikan pimpinan (Gubernur Papua Lukas Enembe-red),” kata Derek kepada Cenderawasih Pos, Jumat (25/11) kemarin.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, tidak ada ketentuan atau dipaksa, melainkan kerelaan dari ASN sendiri yang mau berkarir di Provinsi Baru. Sebagaimana ASN sudah bersumpah dimana saja akan mengabdi.
Kepala Dinkes Provinsi Papua, dr. Robby Kayame, mengatakan Raker Kesda membahas penyiapan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan, khususnya di tiga provinsi baru.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM mengatakan, untuk memulai pemerintahan, maka ada 4 OPD prioritas yang akan dibentuk, diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bppeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), 4 OPD ini memiliki peran penting mengawali pemerintahan ini.
Pada momen Hari Otsus, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk menilai, Otsus telah memberikan dampak besar bagi Papua. “Otsus ini kita sudah rasakan, ada Otsus yang sudah berhasil, ada yang masih dalam tahapan perbaikan dan seterusnya, jadi harus kita akui itu,” ujar Ribka ketika ditemui di Timika, Senin (21/11).
Dikatakannya dengan tiga program provinsi baru ini, tanah orang - orang asli Papua diambil atas nama pemerataan pembangunan nasional dan diserahkan kepada orang - orang yang bukan asli Papua dan ini mengakibatkan orang Papua kehilangan ahli waris tanah dan negeri ini akan kehilangan tanahnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyampaikan, peringatan hari Otsus bukan sekedar pemberian haru libur semata. Melainkan menjadi perenungan bagi masyarakat Papua.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menjelaskan bahwa moment 21 tahun lalu ini hingga kini terlihat ada perubahan yang nyata. Ia menjelaskan bahwa soal apa yang terjadi setelah Otsus. Pertama ada Otsus maka hadirlah MRP, dari Otsus juga lahir kursi pengangkatan .
“Kalau mau ke Provinsi Baru boleh saja, tidak dilarang bahkan baik yang non job mau pun pejabat aktif bisa ditempatkan di DOB selama yang bersangkutan mau,”Ucap Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (20/11).
Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo didampingi istri dan Pj Sekda Papua Selatan, Sugiarto. Penjemputan ini dimulai dari sekitar apron Bandara Mopah Merauke dengan taria-tarian adat dari 4 suku besar yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan.
