"Keperuntukan penggunaan dana Otsus maupun pengelolaanya di setiap OPD sudah, jelas tidak boleh keluar dari aturan, karena dana Otsus yang mengucurkan dari pusat beda dengan dana APBD jadi pengelolaan dana Otsus beda,"ucapnya.
Terlambatnya penyerapan realisasi program kegiatan dana Otsus karena dana Otsus baru ditranfer awal Bulan Mei 2023 sehingga Pengelola Dana Otsus di 46 perangkat daerah terdiri dari 19 distrik 36 OPD baru bisa meminta dana Otsus untuk melaksanakan program kegiatannya dan diharapkan pada triwulan II penyerapan dana Otsus bisa lebih maksimal.
"Saya harap para anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi lima tahunan," ujar Wapres di Jakarta, Senin.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi mengingatkan kepada kepala kampung untuk menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya, kalau dulunya dana itu digunakan tidak tepat sasaran, maka tahun ini harus lebih baik, karena aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk penggunaan dana tersebut sangat mengikat.
"Presiden memerintahkan bahwa Papua harus ada afirmasi maka kami sebagai Menpan RB membuat keputusan komposisi ASN 80% harus orang asli tanah Papua," katanya saat memberikan kuliah umum, di Kampus Universitas Cenderawasih, (Uncen) Jumat (19/5) kemarin.
Di tengah gelontoran dana Otsus ke Papua, dimana minimal 30 % harus dianggarkan untuk pendidikan dan 20 % untuk kesehatan, namun kenyataannya hingga kini masih banyak hal yang patut dievaluasi. Keberpihakan anggaran untuk sesuatu yang riil menjadi catatan khusus. Apakah sudah sesuai harapan atau sebaliknya.
“Sementara masih menunggu hasil verval data dari Kementerian Dalam Negeri ke kabupaten/kota di enam Provinsi di tanah Papua,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui pesan WhatsApnya, Selasa (9/5).
PJ Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH menyatakan, logo yang telah dilaunching bersama oleh Wamendagri John Wempi Wetipo, SH,MH ini memiliki simbol -simbol dari 8 kabupaten di wilayah Lapago, di mana lambang ini berbentuk segilima.
Timotius Murib mengatakan sudah tiga periode MRP ada di Papua tetapi dengan adanya pemekaran ini memberikan peluang untuk bagaimana orang Papua harus bersaing untuk menyusun pembangunannya.
Lanjut Ridwan, dengan peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII yang jatuh pada tanggal 25 April tahun 2023. Kiranya implementasi Otonomi Daerah dapat menjadi semangat tersendiri untuk kita semua.
