Menurut Sandra beberapa poin krusial yang menjadi beban pikiran masyarakat Papua saat ini, di antaranya: Hak atas Hidup, Hak atas Rasa Aman, hingga hal memperoleh Kedamaian dan Kebebasan.
Untuk diketahui aksi yang mengusung tema 'Perempuan
Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua (DPRP), dan MRP dalam menjalankan Otsus. "MRP memiliki kewenangan tertentu dalam perlindungan hak-hak Orang Asli Papu
"Rencananya kita akan kembali turun kejalan melakukan aksi demo, namun masih dalam pembahasan. Untuk waktu belum ditentukan tetapi yang pasti kita akan kembali turun kejalan dengan jumlah yang penuh," kata Agus saat di k
Reses kali ini mengusung tema besar "Selamatkan Manusia dan Tanah Papua" dengan fokus spesifik pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Keerom. ​Dalam pertemuan te
Menurut Benny, diskursus yang digulirkan oleh anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Fincent Mayor, hingga menjadi trending di platform seperti TikTok dan Facebook dalam sebulan terakhir, telah membuka ruang diskusi
Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan Takinus Yikwa, S.AK, M.AP mengatakan apa yang dialami anggota MRP juga dialami oleh DPRP Papua Pegunungan juga mengalami hal yang sama sebab di bulan ke 3 lalu harus melakukan
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Regulasi yang juga Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kajoi, mengatakan pihaknya kini fokus melakukan pendataan terkait perizinan investasi. Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai belum mel
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, menegaskan bahwa pelibatan MRP dalam setiap kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan hak Orang Asli Papua (OAP), merupakan amanat undang-undang. Ia merujuk pada Undang-Undang Otono
Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua, Gustaf Rudolf Kawer, menegaskan perdebatan publik yang berkembang saat ini harus segera dikendalikan agar tidak meluas menjadi konflik yang merugikan masyarakat.
Pernyataan inipun memantik amarah dari berbagai pihak terutama pengurus MRP dan beberapa pihak yang menegaskan MRP adalah lembaga konstitusional, memiliki peran penting sebagai pelindung OAP, dan tidak bisa dibubarkan be
