Diakuinya, ada beberapa bagian yang memang melekat dalam tugas-tugas MRP bila terkait dalam masalah kebudayaan. Adapun yang perlu diperhatikan terkait kebudayaan, hak hidup orang asli Papua, lapangan pekerjaan, hak ulayat dan sebagainya.
 Ketua MRP Papua, Ibu Nerlince Wamuar Rollo menjelaskan, dengan berakhirnya kegiatan bimtek yang telah dilaksanakan selama tiga hari, MRP akan melakukan tindak lanjutnya.
Diakuinya, Tugas MRP salah satunya memberikan rekomendasi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan verivikasi faktual tersebut, MRP telah membentuk Pansus. "Pansus yang kami bentuk terdiri dari empat kelompok, telah melaksanakan tugas dan tugas itu kami serahkan kepada kewenangan penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Papua, kami berharap, awal yang baik, akan selesai dengan baik pula, tetapi ternyata putusan MK adalah PSU," katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/3) kemarin.
Tetapi juga merupakan penjaga nilai-nilai adat budaya dan hak-hak dasar orang asli Papua,  dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2024, yang kemudian disederhanakan dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2008, serta peraturan daerah Provinsi Papua nomor 4 tahun 2008, MRP di amanat untuk melaksanakan tugas-tugas penting
  Benny mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Dinas PU bahwa untuk pengusaha OAP harus diprioritaskan dalam mendapatkan proyek yang ada. "Dari diskusi kita dengan dinas PU memang semua pengusaha Papua inikan semuanya lari ke PU," ungkap Benny.
Komitmen ini harus dijalankan sehingga beberapa waktu ke depan, nantinya anak - anak Papua sendiri yang mengatur keamanan dan menata masyarakatnya. Hal itu disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Afirmasi Majelis Rakyat Papua (MRP) saat bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito di Markas Besar Kodam XVII/Cenderawasih, Kota Jayapura, Senin (16/12) kemarin.
Ketua Jaringan Relawan Banua Bupati (JRBB) Jilid II, Festus Manasye Asso. ST menegaskan pernyataan ketua MRPP yang menyatakan hasil pilkada Jayawijaya kembalikan hak kesulungan anak daerah, seolah-olah pendukung paslon Jhon – Marthin bukan Orang Asli Papua (OAP) bahkan calon Wakil Bupati paslon 04 adalah anak asli Baliem.
Dia mengatakan berdasarkan hasil konsultasi pihaknya kepada Kemendagri ada dua hal yang menjadi perhatian diantaranya Pertama, terkait tata tertib MRP dan Kedua, rencana perubahan peraturan pemerintah kepada Kemendagri.
  Nerlince menjelaskan sebagai ketua panti asuhan kasih Mama dan perwakilan lembaga kultural Papua pihaknya membagikan sembako tersebut kepada para istri-istri dari para pejuang atau veteran yang telah berjuang untuk Indonesia terutama Papua.
Namun sikap Majelis Rakyat Papua Selatan sudah sangat jelas menolak dengan tegas. ‘’Karena kami fokus untuk melihat kesejahteraan orang asli Papua. Dan bagi kami MRP, bagaimana keberhasilan Otsus Papua itu,’’ jelasnya.
