Dimana salah satu dari 14 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Khusus (Raperdasus) yang dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 adalah Raperdasi
"Kami harap setiap pengelola dapur-dapur bergizi ini dapat mengelola makanan lokal seperti ubi, keladi, sagu dan sebagainya, dengan berbagai variasi, kue atau roti atau menu lainnya, untuk dapat dikonsumsi oleh anak-anak
Menurut Ridho, tidak semua sekolah mendapatkan program MBG, berdasarkan juknisnya satu dapur hanya bisa mendapatkan 3.500-4.000 paket MBG. "Tidak semua, kami kan sesuai dengan juknis, satu dapur itu hanya 3.500-4.000.
Meski penyampaian informasi program MBG ini di SD YPK Yoka terkesan mendadak, namun Kepala Sekolah Dasar (SD) YPK Yoka Baru, Welhelmina M Bano menyampaikan apresiasinya terhadap program MBG yang disalurkan kepada siswa
Yang mana Wakil Bupati Jayapura, langsung melaunching program MBG kedua di sekolah Kristus Baik dan SMP Negeri 2 Sentani. Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku menjelaskan terkait dengan program MBG tahap kedua baru dila
Diakuinya, karena Pemda berada di daerah-daerah maka pihaknya akan membantu dalam hal menyiapkan data anak-anak sekolah dan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura.
Masih banyak pihak penyelenggara yang meraba-raba apakah akan berjalan sesuai yang diinginkan atau hanya semangat di awal saja. Gunawan juga berfikir bagaimana program ini lebih banyak menyentuh anak-anak sekolah yang be
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan bergizi di daerah yang memiliki akses terbatas tersebut, serta untuk menghitung waktu perjalanan, loading barang, dan proses packaging yang akan diter
Mereka mengaku tidak menerima biaya dari Yayasan MBN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Padahal, mitra dapur tersebut telah memasak 65.025 porsi selama Februari hingga Maret 2025.Temuan itu menambah
Komando Distrik Militer (Kodim) 1701/Jayapura Letkol Inf Hendry Widodo, mengungkapkan bahwa di Kota Jayapura, pengelolaan program MBG saat ini masih ditangani oleh satu pengelola, yakni restoran 58 Hauze. Restoran ini me
Kapen Lanud Manuhua Biak, Senin (21/4), merilis sebagai salah satu pangkalan udara strategis di Papua, berperan penting dalam mendukung program-program vital pemerintah. Sebagai pintu gerbang logistik dan operasional di
Akan tetapi Nerlince sampaikan bahwa, jika nantinya bahan makanan itu telah dihasilan oleh kelompok tani yang ada di lahan tersebut, pertanyaannya akan dijual kemana. Karena itu ia meminta pemerintah provinsi Papua un
Anak tersebut mengaku enggan makan nasi dan menyantap menu ayam tersebut karena rasanya yang aneh. Sementara menu yang lain, menurutnya enak. Cenderawasih Pos sengaja tidak menuliskan nama siswa tersebut agar tidak berbu
Hal itu disampaikan Mayjen Rudi saat mengikuti peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Jayapura, Senin (14/4) di SDN dan Inpres Kotaraja. Ia menyebut sebanyak sembilan dapur MBG yang telah tersebar di pr
"Kami sangat mendukung program MBG ini, bahkan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura, mari manfaatkan lahan kita yang kosong untuk berkebun, karena dapat menghasilkan uang," ungkap Bupati Jayapura ke
Kepala BPKP Papua Sapto Agung Riyadi menyebut MBG di Tanah Papua sudah berjalan. Seperti di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Yahukimo dan Wamena Papua Pegunungan.
"Kami disetiap SKPD sudah mulai diarahkan untuk melakukan upaya untuk mendukung program MBG, Sesuai dengan dinas-dinas masing-masing misalnya di Pertanian, bisa mendukung dengan menyediakan bibit, pupuk, pembuka lahan, m
Kata Ramses, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kehadiran dapur dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sebab, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjangkau 3.000 hingga 3.500 pelajar dengan dengan jarak j
Dari 4 sekolah ini dengan melibatkan siswa sebanyak 1.912. Informasinya MBG dilakukan selama 6 kali dalam satu minggu yakni dari hari Senin- Jumat. "Untuk penyaluran MBG kita targetkan jam istirahat pertama, diperkir
“Saat ini, kami masih mengkaji secara mendalam sekolah-sekolah yang akan menjadi sasaran program ini. Yang pasti, paket ini mencakup 2500 porsi makanan bergizi, dan kami ingin memastikan bantuan ini menyasar sekolah-seko
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan, program dari pemerintah pusat ini membutuhan bahan baku yang begitu banyak, seperti Ikan, Ayam, telur, sayur -saturan , umbi -umban yang jumlahnya sangat fantastis, co
Menurut David, sinergitas pemerintah dengan sektor agama ini perlu dijaga dan dirawat, karena tiga tungku yang termasuk bidang keagamaan merupakan suatu elemen yang harus diperhatikan oleh pemerintah. "Dukungan kepada
Rencana program ini juga akan menyasar Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu tujuan utama dari program inovasi ini adalah untuk mendorong BumDes mengelola bahan p
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan Dana Desa akan dialokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan dalam mendukung program MBG. Untuk memperkuat Permendes itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang pengelolaan DD tersebut.
"Alhamdulillah, program MBG berjalan lancar. Yang mengantar makanan juga tidak pernah terlambat selalu tepat waktu. Untuk jenis makananya, makanan kering yang tersedia kan selama bulan puasa untuk menghargai anak-anak muslim lain," kata Laeli Zamzani Guru Bidang Kurikulum SD Vim 1 Kotaraja, kepada Cenderawasih Pos
Dikatakan, pelaksanaan MBG belum bisa 100 persen. Sebab, di Kota Jayapura misalnya dengan jumlah 62 ribu pelajar diperlukan sekitar 20 dapur umum. “Pelaksanaannya bergantung pada kesiapan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.
Panitia penerimaan rekrutmen ASN BGN dari Kemhan juga agak kewalahan dengan banyaknya peserta yang ikut tes tersebut. Dan terdengar celetuk sedikit kecewa dengan beberapa pihak yang telah mempublikasikan pengumuman perekrutan tersebut.
Pastor menyampaikan bahwa persoalan MBG ini sejatinya menjadi program yang baik asal disiapkan atau disosialisasikan secara baik. "Kalau disiapkan dengan baik, disosialisasikan dengan baik maka ini akan mejadi berkat bagi orang Papua atau anak seluruh Indonesia. Tapi jika ini dijalankan tanpa sosialisasi kemudian langsung dieksekusi maka orang juga akan berfikir dan curiga," katanya kepada Cenderawasih Pos
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jeni O. Usmani mengatakan, terdapat perbedaan teknis antara wilayah kota dan pedalaman. Di wilayah kota, makanan akan disiapkan di dapur umum dan diantar ke sekolah. Sementara di pedalaman, penyajian makanan dikelola pihak sekolah dengan menunjuk pihak ketiga.
“Tadi saya lihat masyarakat kita memilih mengelola MBG sendiri, begitu juga dengan LMA yang ada di sembilan kabupaten/kota. Mereka menyatakan sikap menyerahkan pengelolaannya ke gereja dan sekolah, lalu LMA akan mengawalnya,” ungkap Lenis kepada wartawan.
"Saya ini belum tahu secara pasti pelaksanaan MBG itu teknisnya seperti apa, ini saja baru tahap sosialisasi, bahkan kami belum ada informasi secara langsung kapan pelaksanaannya, berapa dapur umumnya, karena masih tahap sosialisasi," katanya kepada Cenderawasih Pos
“ Kami Melakukan validasi jumlah penerima program makan bergizi gratis tahap satu di kabupaten Sarmi. Dimana awalnya penerima hanya terdiri dari siswa saja. namun terjadi perubahan dimana ada guru, penjaga sekolah dan petugas kebersihan sekolah pun menerima makan gratis saat waktu belajar,” jelas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sarmi Femmy F. Y. Kreeuw, ST.
Makan menurutnya merupakan kebutuhan dasar manusia, sama halnya dengan pendidikan. "Ini kami sampaikan ketika menjadi narasumber dalam seminar sehari dengan tema buat ko dan sa, apakah penting makan bergizi gratis di Papua yang dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Asrama Mahasiswa Katolik, Tauboria, Abepura Jayapura ke 49 belum lama ini.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, menyatakan pemberian makanan bergisi ini merupakan program pemerintah pusat yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan di daerah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi serta mencerdaskan anak bangsa.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MPA menyatakan untuk biaya yang dikeluarkan tentunya ini berbeda dengan biaya yang digunakan di pulau jawa, contoh untuk kebutuhan beras saja khususnyang premium perkilogram sudah mencapai Rp 25.000, sehingga pasti harganya juga berfariasi sesuai dengan kebutuhan di Papua Pegunungan.
“Apakah anak-anak senang makanan di masak disini? Senang. Kalau begitu, tugas kalian belajar ya” ucap Lenis Kogoya dan anak-anak SD YPK Sion berbalasan. Ia berharap, sekolah ini urus menjadi contoh untuk sekolah lain yang akan ditunjuk menjadi dapur umum sehingga gizi anak-anak terkawal dengan baik.
Tenaga Ahli Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Niken Gandini, Niken Gandini menjelaskan, dalam peraturan tersebut, BGN akan bekerja sama dengan yayasan. Kata Niken, yayasan dipandang lebih mumpuni untuk menjadi mitra BGN. Sebab, misinya bukan untuk mencari keuntungan tetapi melainkan menjalankan kegiatan-kegiatan sosial.
Menurut Lenis bahwa isu-isu terkait dengan aksi demo penolakan program MBG di tanah Papua ini merupakan bagian dari gangguan keamanan negara, termasuk kaitannya dengan kedaulatan negara, pihaknya pun melaksanakan rapat selama dua kali mengenai persoalan tersebut.
Khususnya di Kabupaten Jayapura, telah dilakukan pendataan dapur umum oleh tim Yayasan Prabu 08, namun Pemerintah Kabupaten Jayapura akui belum menerima laporan secara tertulis.
Pengawan dilakukan mulai dari penyiapan, proses masak hingga distribusi dan jangka waktu yang layak hingga dikonsumsi para pelajar. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura adalah Hermanto, mengatakan, pihaknya sudah pasti ikut terlibat aktif di dalam memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis itu.
Komandan Satuan Tugas Yonif 801/NAY Mayor Inf. I Nyoman Adhisaputra yang menerima bantuan tersebut menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Perum Bulog kepada masyarakat yang ada di Wanam terutama anak-anak sekolah mulai dari TK sampai SMP.
“Dampaknya sangat besar, siswa jadi lebih rajin ke sekolah meskipun tanpa sarapan sebelumnya. Terutama anak-anak di kampung yang memiliki jarak tempuh cukup jauh, mereka tetap semangat berangkat ke sekolah. Kita juga bekerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung kegiatan ini agar makanan yang kita distribusikan dapat merata,” ungkap Faizal Salendra
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, para pelajar sebelumnya akan melakukan Long March, namun tidak adanya pemberitahuan serta izin dari pihak keamanan, maka mereka hanya diberi waktu untuk membacakan pernyataan sikap.
Seperti diketahui bersama 58 Hauzz merupakan mitra dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditugaskan khusus untuk menangani MBG di Wilayah Abepura. Kurang lebih sebanyak 3.500 kotak setiap harinya, yang harus Restoran 58 Hauzz siapkan dan salurkan ke setiap sekolah yang telah ditentukan oleh BGN yang ada di Kota Jayapura.
Pemda setempat langsung menerima aspirasi tersebut untuk kemudian disampaikan kepada bulati yang saat ini tengah mengikuti ret-ret di Magelang. "Kemarin yang terima aspirasi ini pejabat pemda, karena bupati terpilih masih di Jakarta ikut ret-ret," jelasnya. Meski berlangsung tertib, aparat kepolisian tetap melakukan penyelidikan guna mencari tahu siapa yang berada di balik aksi tersebut.
Diana Klemen, yang juga didampingi Koordinator Distribusi MBG Yayasan Kitong Bisa Faizal Salenra, menyatakan bahwa program ini baru dimulai dengan cakupan empat sekolah, yang tersebar di wilayah Timur Biak Numfor, yakni SD Inpres Adibai, SD Inpres Sundei, SD Inpres Kajasbo, dan SMP Negeri 1 Biak Timur, dengan total porsi sebanyak 491.
Hanya saja, karena ini program MBG ini masih dalam tahap persiapan, memang masih ada beberapa kendala yang harus diatasi sebelum program ini dijalankan. Salah satunya adalah tempat sajian makanan (Stainless) untuk para pelajar, yang sementara ini masih diproses.
Hanya saja menurut dosen hukum itu ia menyarankan pemerintah juga perlu memikirkan ulang keterlibatan milter dalam program tersebut terlebih untuk wilayah Papua. Pasalnya dinamika politik di Papua berbeda dengan daerah lain di tanah air. Keterlibatan militer malah membuat program itu tidak efektif.
"Imbauan itu kami umumkan ke dinas terkait, sekolah-sekolah dan juga masyarakat agar anak-anak didiknya tidak melakukan demo atau aspirasi lainnya, akan tetapi ada sekitar 20 orang siswa SMA yang melakukan aksi demo, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Prabu Center Kosong Delapan, Yance Wenggi. Ia menyebut program ini dilakukan uji coba pada akhir Februari 2025. Keberadaan Yayasan Prabu Center sendiri di Kabupaten Jayapura, sudah melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak terkait seperti instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura, DPR juga aparat keamanan.
Dalam pertemuan tersebut, Distrik Abepura dinilai sebagai yang paling siap untuk memulai program ini. Hanya saja kapasitas dapur mandiri yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak restoran masih terbatas, yakni maksimal 3.500 porsi per hari. Sementara jumlah siswa SD di Abepura saja mencapai sekitar 8.000, belum termasuk SMP dan SMA.
Koordinator aksi, Stenlhy Dambujai mengatakan aksi itu bertujuan agar pemerintah tidak meneruskan program tersebut. Karena menurutnya masyarakat sekarang tidak membutuhkan MBG melainkan pendidikan yang Grratis.
Terkait dengan adanya penolakan dari beberapa pelajar di Kota Jayapura yang dituangkan melalui aksi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pelajar tingkat SMP-SMA menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere, S.IP, M.AP menyatakan program MBG sebenarnya tidaklah negatif namun perlu pengkajian sesuai kondisi provinsi masing-masing, khusus untuk Wilayah Papua Pegunungan perlu ada kajian lagi yang tepat sebelum diterapkan ke masyarakat agar tidak ada pandangan negatif.
Terlepas dari kondisi itu persoalan pro dan kontra menjadi hal yang biasa. Yang terpenting adalah pelajar tetap mendapat nilai manfaat dari program tersebut. Belakangan penolakan terjadi karena menganggap yang dibutuhkan lebih pada pendidikan gratis dan bukan MBG. Ini cukup kontradiktif mengingat dibeberapa di daerah pegunungan terjadi musibah kelaparan akibat suaca ekstrim.
Menyikapi hal itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan MBG tujuannya baik untuk meningkatkan gizi anak-anak setempat. “Terkait dengan adanya penolakan, harus kita tanya dulu, kenapa dan apa alasannya hingga mereka melakukan penolakan dengan program pemerintah itu,” kata Gubernur Ramses
Hal ini terjadi seperti aksi demo penolakan program MBG dimana sebagian pedagang yang ada di wilayah kota Wamena lebih memilih untuk menutup tempat usahanya dan lebih waspada dengan hal -hal yang tidak diinginkan, ini disebabkan karena masih ada trauma masa lalu terkait dengan kerusuhan 23 September 2019 lalu yang masih membekas.
"Aspirasi yang akan disampaikan kita akan terima di kantor Gubernur Papua Pegunungan, untuk adik -adik semua kita menuju ke kantor gubernur bersama -sama,"katanya di ruas Jalan Yosudarso Wamena.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan agar pemerintah pusat bisa merubah program (MBG) di Papua Pegunungan dengan pendidikan gratis yang dinilai hingga saat ini masih mahal sehingga sangat memberatkan masyarakat yang membayani anak -anaknya untuk sekolah selama ini, karena kebanyakan masyarakat hanya menggantungkan perekonomiannya pada hasil perkebunan.
Pasalnya dari konsep dan cara demo sama persis dengan yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selama ini. Diawali dengan membagikan selebaran, membangun koordinasi dan doktrin lewat grup WhatsAap kemudian menunjuk koordinator lapangan, menggunakan tali sebagai pembatas kemudian menyerukan dengan angkat tangan kiri sebagai simbol perlawanan termasuk narasi yang dimunculkan dalam aksi tersebut.
"Untuk kesiapan fisik SPPG di Kabupaten Keerom itu sudah mencapai 90 persen, namun mekanisme penyaluran makanan ke sekolah-sekolah yang masih perlu dibahas lebih lanjut, mengingat kondisi geografis Papua yang cukup menantang," katanya di Jayapura, Minggu.
"Pelaku UMKM Kota Jayapura bisa melihat peluang MBG, karena nantinya dibutuhkan permintaan komoditi pertanian. Baik itu sayur-mayur, bumbu dapur, lauk pauk seperti telur, ikan, daging, buah- buahan dan kebutuhan lainnya,” kata Jan, saat ditemui Cenderawasih Pos di tempat usahanya di Uncle 'JV Entrop
Karena itu kata dia, hal ini perlu peran lebih dari pemerintah. Terutama pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut untuk memberikan penjelasan. Selain itu, pemerintah juga perlu menggandeng tokoh masyarakat mulai dari tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat untuk sama-sama memahami maksud awal dari tujuan MBG ini. Ini penting agar tak ada penolakan.
Dansatgas Yonif 144/JY, Letkol Eko Siswanto, bersama prajuritnya menggelar makan siang bersama dengan para siswa SD Santo Yosef, Kampung Assiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Menurut Letkol Eko, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan gizi anak-anak.
Kapolres melihat dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan timnya diduga aksi ini tidak murni alias sudah didomplengi pihak di luar penerima manfaat. Seperti diketahui di Yahukimo masih ada kelompok-kelompok berseberangan yang eksis terutama di dalam kota, salah satunya KNPB.
Menurutnya, permasalahan yang lebih kompleks dan mendesak adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Mathius menegaskan bahwa isu HAM adalah akar dari berbagai persoalan di Papua, yang muncul akibat dinamika ekonomi dan politik sejak 1962 hingga saat ini. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa yang tidak bersalah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Ramses Kambuaya ditemui media ini di ruang kerjanya mengaku bahwa anggaran untuk pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini habis dipangkas.
"Program MBG memberikan angin segar buat teman-teman pelaku UMKM. Bahkan, pelaku UMKM banyak yang antusias. Karena dari sisi jumlah yang harus disediakan dan frekuensi rutin. Mau tidak mau, program ini harus menggandeng banyak pihak agar sukses
Esau menambahkan bahwa untuk Dekai sendiri ada sekitar 3000 an peserta didik mulai dari SD-SMA dan perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk penerapannya khususnya daerah pegunungan karena banyak sekolah yang berada di pelosok dan itu menggunakan pesawat. Sebelumnya ada beberapa daerah semisal di Dogiyai dan Intan Jaya yang terjadi penolakan namun disinyalir aksi tersebut tidak murni karena ditunggangi kelompok berseberangan.
Greenpeace adalah organisasi lingkungan independen yang selama ini konsen mengkritisi kebijakan pemerintah. Sedangkan Celios adalah lembaga think thank yang berbasis di Jakarta. Lembaga yang lebih banyak berbicara soal sektor ekonomi. Dijelaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dinilai memperkuat warisan Joko Widodo yang menguntungkan oligarki namun merugikan rakyat dan lingkungan.
Direktur Pusat Studi Pembangunan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Papua Universitas Cenderawasih Papua, Julius Ary Mollet menerangkan bahwa Presiden Prabowo lebih melakukan efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas dalam melakukan studi banding dan lainnya. Termasuk yang berjalan dinas ke luar negeri.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
Beberapa dinas dilibatkan dalam mensukseskan program ini, mulai dari DPMK, Kesehatan, pendidikan , Pertanian dan bidang-bidang yang lainnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Jean Rollo menyatakan ketersediaan pangan di Kota Jayapura masih aman, dipastikan kondisi tersebut akan bisa memenuhi kebutuhan program MBG.
Kegiatan yang merupakan ujicoba mandiri Pemprov itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A beserta Pj. Ketua PKK, Herwin M. Wanggai dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo.
“Yang menjadi kendala kami saat ini adalah harga program MBG bagi anak-anak di Provinsi Papua. Menurut pemerintah kabupaten setempat tidak cukup. Oleh sebab itu, perlu ada inovasi dan kerja sama tim,” kata Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
Menurutnya, dari informasi yang diperolehnya, Pemda bakal melakukan refocusing anggaran atau pengalihan anggaran kegiatan tertentu ke program MBG, namun hingga kini belum ada juknis juga tentang pembiayaan program makan bergizi itu.
"Program MBG dipastikan dapat membantu perekonomian petani di Kampung kita karena mereka bisa memasok bahan pangan lokal untuk program tersebut. Sekarang yang menjadi catatan pentingnya adalah bagaimana upaya kita dalam mengelola atau memanfaatkan pangan lokal yang ada agar," tuturnya.
"Kami telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025, tetapi implementasi nya masih menunggu juknis dari pusat agar sesuai dengan kebijakan nasional, " katanya.
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan Dana Desa akan dialokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan dalam mendukung program MBG. Untuk menguatkan Permendes itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang pengelolaan DD tersebut.
"Silahkan berkoordinasi dengan Bulog di daerah dan kami akan mendukung sepenuhnya," tegas Ahmad Mustari seraya mengaku belum mendapat laporan terkait permintaan beras untuk program tersebut.
Hendhi melanjutkan, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pangkogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi dan Pangkoop TNI Habema Mayjen TNI Lucky Avianto. Dalam program ini, Hendhi memastikan pihak Kostrad menyajikan makanan yang bernilai bergizi tinggi dan higienis.
“ Pada dasarnya kita sudah siapkan anggaran terkait program tersebut, namun kita masih menunggu berapa yang ditanggung pusat, provinsi dan kita tanggung berapa, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (21/1) kembali.
Kepala Bulog Wamena Stevanus Kurniawan menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan dukungan bulog dalam program makan bergizi gratis di wilayah Papua Pegunungan, namu pada intinya pihaknya siap mendukung program tersebut dari sisi penyediaan beras yang dibutuhkan pemerintah.
Menurut Majid, saat ini SPPG Abepura dan Heram sedang menyiapkan beberapa hal diantaranya, takaran Gizi, dapur umum dan beberapa poin lainnya. "Rencananya program MBG ini akan dijalankan selama 5 hari dalam satu minggu untuk 7000 siswa-siswi di dua distrik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK," tuturnya.
Gubernur juga mengusulkan anggaran berbeda untuk wilayah di Papua, menyesuaikan dengan kebutuhan dan biaya lokal. Untuk Kota Jayapura, anggaran diusulkan Rp 25 ribu per porsi, Kabupaten Jayapura Rp 30 ribu, dan Yapen Rp 40 ribu.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan yang didengar dari pemerintah pusat kemungkinan besar harga yang diterapkan untuk Papua dalam penerapan MBG ini akan berbeda dengan daerah lain, namun belum ada petunjuk teknis yang mengatur dari pemerintah pusat ke Kabupaten, meskipun dari provinsi Papua Pegunungan sudah melakukan ujicoba dengan standar harga Rp 30.000.
"Memang kita di Kabupaten Jayapura, beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan program makan bergizi gratis bagi siswa SD dan ada 2 SD yang menjadi pilot projek, namun untuk saat belum ada penugasan untuk kita," katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (14/1) kemarin.
Theos mengatakan DPRK Jayapura siap mendukung penuh pelaksanaan program nasional pemberian makan siang bergizi gratis kepada siswa-siswi SD dan SMP hingga SMA di kota setempat seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A pihaknya akan menunggu kebijakan nasional terkait dukungan pembiayaan MBG yang diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan diberikan juga kepada 8 kabupaten sebagai sebuah dana awal.
Dandim menjelaskan, 7 sekolah yang menjadi sasaran pemberian MBG tersebut adalah TK Kartika di Kodim 1707/Merauke sebanyak 131 siswa, SD YPPOK Budi Mulia 523 siswa, SD YPK Ermasu 266 siswa, SD Inpres Seringgu 432 siswa, SMPN Buti 284 siswa, SMKN I Merauke834 siswa dan Pondok Pesantren Al-Muinawaroh Merauke 668 siswa.
Rahayu mengatakan, program ini sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa akan memastika anak-anak Indonesia mulai dari usia yang paling kecil hingga 18 tahun bisa mendapatkan makan bergizi gratis.
Acara Raket ini dihadiri langsung Pj. Bupati Sarmi Ir. Iman Djuniawal, M.Si, Pj. Sekda Kabupaten Sarmi beserta jajaran Forkopimda diantaranya Dandim 1712 Sarmi Letkol CZI Bagus Marsudi Joko Hartono, Danlanal Sarmi Mayor Laut Idul Fahirun, serta para Kepala OPD Kabupaten Sarmi.
Karennu menjelaskan, dari 3.168 siswa di 7 sekolah yang akan menjadi sasaran pemberian makanan bergizi gratis di Kabupaten Merauke, telah melakukan uji coba pemberian MBG tersebut di 4 sekolah yakni SD YPK Ermasu, SMPN Buti, SD YPPK Budi Mulia dan TK Kartika dengan jumlah 1.200 siswa.
‘’Jadi pemberian makanan bergizi gratis ini secara bertahap. Tidak seluruhnya. Untuk tahap awal ada 7 sekolah yang jaraknya tidak lebih dari 2 kilometer dari dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) yang ada di Makodim 1707/Merauke,’’ kata Dandim 1707/Merauke Letkol Inf. Johny Nofriady disela-sela uji coba pemberian MBG di SD YPPK Budi Mulia Merauke
Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah pusat mengangngarkan dalam APBN sebesar Rp 71 Triliun, dengan sasaran 3 juta anak di seluruh Indonesia. Adapun program tersebut akan dibawa tanggungjawab Badan Gizi Nasional. Tidak hanya itu juga akan melibatkan TNI maupun polri.
Kunjungan ke SMK Negeri 1 Merauke dan Salor untuk memastikan kesiapan menerima kunjungan Wapres Gibran Rakabumingraka dalam waktu dekat ini. Wapres Gibran Rakabumingraka dijadwalkan dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Meski belum diketahui kapan program ini akan dilaksanakan di Kabupaten Mimika, namun Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan selalu mendukung setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.
Sekretaris Dinas Pendidikan Bambang Budiandoyo menyatakan program MBG ini meliputi Paud, TK, SD, SMP, SM/SMK, sehingga mereka akan datang dan mengambil data siswa yang ada di Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama program ini bisa berjalan di Kabupaten Jayawijaya.
