Frans Pekey menyatakan Pemerintah Kota Jayapura telah berkerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, untuk memberikan santunan ahli waris bagi petugas yang menjadi korban Pemilu serentak pada rabu (14/2/2024) lalu.
Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Mohamad Dafi Bastomi berterima kasih kepada para penyelenggara pemilu. Ia menekankan pentingnya kerjasama semua pihak, terutama PPS, PPD, dan penyelenggara tingkat kabupaten, dalam menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang selama proses pemilu berlangsung.
Tak hanya itu, satu yang juga diantisipasi adalah agenda pleno perolehan suara ditingkat kabupaten yang dalam waktu dekat akan dibawa ke KPU Provinsi. Ini menjadi atensi khusus Polresta Jayapura sebab bagaimanapun juga lokasi kantor KPU masih berada di wilayah Polresta.
Komisioner KPU Jayawijaya Devisi Teknis Penyelenggaraan Sonimo Lani menegaskan Sesuai dengan PKPU 5/2024 tentang jadwal dan program, sehingga jadwal KPU Jayawijaya sudah edarkan kepada PPS semua kapan plneo di tingkat Kabupaten, artinya jadwal distrik untuk melakukan pleno itu sudah di keluarkan.
Diapun mengatakan untuk pleno rekapitulasi usara tingkat Kota dilakukan seuai ketentuan KPU RI. Guna proses itu berjalan lancar, maka mulai sekarang pikanya mematangkan persiapan dengan semua jajaran.
Pemeriksaan tersebut lantaran keterlambatan logistik surat suara ke 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 4 distrik, yang mengakibatkan terjadinya pemilu susulan di Kabupaten Mamberamo Raya.
Sebab mengacu pada Peraturan Bawaslu, (Perbawaslu) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
Lolly lebih jauh mengatakan, dari hasil penelitian dan pengawasan Bawaslu, terpenuhi sejumlah keadaan yang menjadi syarat PSU sesuai Pasal 80 PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Di antaranya, mengakomodir pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb, sehingga dapat memberikan suara di TPS.
etua KPU Kabupaten Tolikara, Netius Wonda, mengatakan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Tolikara berjalan lancar. Dimana semua proses, baik pemilu dengan sistem Noken, tapi juga pemilu langsung tidak ada kendala yang ditemukan dilapangan.
Komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Papua, tak lagi menerima rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu. Hal itu disampaikan Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (20/2) kemarin.
