Kegiatan yang dilaksanakan di Polres Jayawijaya tersebut diikuti oleh personel dari Subdenpom Wamena, Kodim 1702 JWY, Brimob BKO, Polres Jayawijaya serta dari Damkar Kabupaten Jayawijaya yang selama ini telah disiagakan guna mengamankan stabilitas pelaksanaan Pleno yang dipusatkan di Kabupaten jayawijaya.
Karena lokasi tersebut tentu beda dengan di hotel, sehingga penempatan personelnya juga harus benar- benar dilakukan dengan baik. Apalagi jika yang masuk tidak punya kepentingan dan tidak menunjukkan ID Card dari mana, tentu tidak bisa masuk seenaknya.
Kendati Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri dan ketua KPU Papua Steve Dumbon optimis rapat pleno tingkat provinsi Papua akan selesai tepat waktu, namun kenyataan justru sebaliknya dimana KPU Papua meminta diperpanjang rekapitulasi penghitungan suara.
Pemilu telah usai, namun beberapa persoalan ditemukan di lapangan. Seperti dugaan kecurangan, bahkan adanya pemungutan suara ulang (PSU) hingga pemungutan suara susulan (PSS) di Provinsi Papua.
Devisi Parmas dan SDM KPU Provinsi Papua Selatan, Alson Kambu membenarkan jika pihaknya telah melakukan fit and proper test kepada 10 calon komisoner KPU Kabupaten Boven Digoel tersebut 2 hari lalu di Merauke.
"Jadi, jadwal pleno kita di KPU provinsi batas akhirnya sampai tanggal 10 Maret 2024,"ucap Steve Dumbon saat ditemui Ceposonline.com di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kamis (7/3/2024).
Bahkan para saksi ada juga yang sampai memilih nginap atau menyewa kamar di lokasi pleno jika itu dilakukan di hotel. Ini untuk memastikan jika suara caleg yang diusung tidak disalahgunakan. Polisi sendiri masih memantau potensi atau peluang terjadinya pelanggaran yang akhirnya berekses pada terjadi pengerahan massa.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan hari ini pihaknya telah menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi dimana untuk Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten yang pertama dapat diselesaikan dengan baik.
Ketua Bawallu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda mengakui jika KPU Jayawijaya wajib membuat kronologis mpermasalahan lantaran terjadi penundaan pleno rekapitulasi penghitungan suara karena masalah seperti apa, alasannya apa yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua pegunungan agar diteruskan ke KPU RI.
KPU menyediakan waktu bagi peserta pemilu untuk menyampaikan LPPDK mulai 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024. Selain LPPDK, para peserta pemilu, termasuk capres-cawapres telah menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK).
