"Setelah KPU menetapkan data tersebut, harus disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini ke kelurahan, kemudian ke RT RW, dan juga kepada kami pengawas. Kami meneliti di situ, setelah diturunkan rupanya ada data yang teman-teman pengawas temukan tidak sesuai jumlah yang dikeluarkan oleh KPU," kata Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir,
Mengenai pengaturan logistik pilkada, pihaknya masih menunggu pembagian tempat yang berhubungan dengan TPS penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah di kota Jayapura.
Steve menjelaskan jika logistik surat suara dicetak dua gelombang di Bekasi, untuk gelombang pertama dilakukan 9 Oktober dan gelombang kedua pada 16 Oktober. Adapun pengiriman logistik surat suara dari pusat percetakan yang berlokasi di Bekasi ini menggunakan angkutan udara menuju ke Papua.
“Para panelis akan kita sortir dan dia benar benar netral. Para panelis kami pertimbangkan dari sisi kepakarannya, memahami kondisi Papua baik secara sosiologi budaya, ekonomi rakyat, situasi HAM Papua, serta paham akan lingkungan dan lainnya,” ujarnya.
Penyerahkan putusan terkait keaslian orang Papua itu diserahkan langsung Kerua MRPS Damianus Katayu didampingi Wakil Ketua I Yohana Gebze, Ketua Pokja Adat Demas Tokoro, SH dan sejumlah anggota MRP Papua Selatan diterima Ketua KPU Papua Selatan Theresia Mahuze didampingi Komisioner KPU Papsel dan Ketua Bawaslu Papsel Marman, di Kantor KPU Papua Selatan, Rabu (9/10).
Dari pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi penegasan DPRD kepada KPU dan Bawaslu. Diantaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pemilukada kepada Pemerintah Kota Jayapura dan juga kepada DPRD Kota Jayapura. Dan pembagian alat peraga kampanye (APK) kepada masing-masing pasangan calon.
Dimana Paslon saat menyampaikan visi misi saat kampanye dilarang keras menggunakan politik identitas terkait SARA, karena berkampanye menggunakan politik identitas SARA yang tidak terkendali bisa menyebabkan konflik SARA.
Dia menjelaskan setelah tahapan deklarasi kampanye damai dilakukan beberapa waktu lalu, saat ini setiap pasangan calon kepala daerah sedang melakukan kegiatan kampanye, sejak 25 Oktober sampai 23 November 2024 nanti. Karena itu, saat ini pihaknya sedang dalam tahapan persiapan kelengkapan logistik Pilkada Papua.
Dia mengatakan penyelenggara pemilu tidak boleh terkontaminasi dengan apapun yang dapat mencoreng demokrasi. Menurut dia, peserta pemilu juga harus menghargai apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan, termasuk UU Pemilu dan UU Pemilukada bahkan peraturan KPU yang mengatur pemilu, kampanye dan lainnya.
Christian Sohilait kini berharap agar warga jangan terprovokasi dengan isu yang muncul jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Ia meminta agar warga harus memilah informasi yang muncul selama tahapan pilkada serentak.
Hadir dalam rakor tersebut, Penjabat Bupati Puncak, Nenu Tabuni, Dandim 1717/Puncak, Letkol Inf Jonatan Nadio Aprimanda, serta perwakilan Polres Puncak dan Bawaslu Kabupaten Puncak. Hadir pul ketua tim sukses dari empat Paslon Bupati dan wakil Bupati Puncak.
Julian menjelaskan pada proses penerimaan atau perekrutan KPPS yang berlangsung di sekretariat PPS kelurahan waena sejak 17 sampai dengan 29 september pukul 23.59 WIT sesungguhnya hanya dikerjakan oleh ketua dan 1 anggota PPS yang bernama Sally Lubis. Keduanya berkerja merekrut anggota KPPS sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU.
Anggota PPS protes lantaran diduga Ketua KPPS Kelurahan Waena melakukan pelanggaran penyelenggara pemilu. Pasalnya proses SK penetapan anggota KPPS tidak diputuskan berdasarkan hasil rapat bersama para anggota PPS di Kantor Sekretariat PPS namun dilakukan secara sepihak oleh ketua ditempat lain.
Angka ini kata Aprince, pada Pilkada 2019 lalu justru hanya ada pada angka 16% atau 15.047 pemilih Gen Z. Tentu saja terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap pemilih pemula yang masuk dalam Gen Z ini sebanyakl 9%.
Namun demikian, Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Merauke Yanderzon Victor Billik, mengungkapkan bahwa dalam hal perekrutan KPPS ini ada kendala yang dialami oleh PPS untuk distrik-distrik terjauh.
Rosina Kebubun menjelaskan bahwa saat ini Paslon melakukan kampanye terbatas maupun secara dialog. Dalam kampanye terbatas ini, tidak dibatasi jumlah titik dalam 1 hari. Tapi tergantung kemampuan dari Paslon tersebut. Bahkan dalam sehari, ada yang sampai 7 titik melakukan kampanye terbatas yang tentunya menguras tenaga dan pikiran.
Luther yang juga merupakan calon anggota DPRK mengatakan, dalam seleksi DPRK, Kabupaten Mimika mendapat kuota 9 kursi. Oleh karena itu Pansel dapat dengan benar menyeleksi orang Amungme dan Kamoro yang mencalonkan diri.
Theresia Mahuze menjelaskan untuk kampanye terbatas tersebut dapat dilakukan oleh Paslon setiap harinya mulai dari 25 September -23 November 2024. Bahkan, untuk kampanye terbatas ini bisa dilakukan lebih dari 1 tempat tergantung dari Paslon setelah mendapatkan izin dari kepolisian yang akan mengamankan pelaksanaan kampanye terbatas tersebut.
Ketua KPU, Steve Dumbon mengatakan empat daerah itu yakni Kepulauan Mapia yang terletak di Kabupaten Supiori, Distrik Kirihi di Kabupaten Waropen, Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi dan tiga distrik di Kabupaten Mamberamo Raya.
Apa sebenarnya penyebab kematian dari almarhum Petrus Safan tersebut? Direktur RSUD Merauke melalui Kabid Pelayanan RSUID Merauke dr. Mareyke Kulang ditemui media ini di ruang kerjanya memastikan jika almarhum meninggal karena serangan jantung.
"Saat ini untuk kebutuhan logistik Pilkada Kabupaten Jayapura sudah mulai kita persiapkan, apalagi dengan selesainya pencabutan nomor urut Paslon tentunya sudah bisa dilakukan pencetakan surat suara berdasarkan masing masing nomor Paslon yang telah dilakukan pencabutan nomor urut, dan ini kita komunikasi dengan pihak ketiga yang melakukan pencetakan surat suara maupun kebutuhan lainnya,"ungkapnya
Menurutnya warga yang bersikukuh tinggal di kawasan kali itu, masih menganggap bahwa tanah-tanah yang ada di sekitar kali hanyaan yang saat ini sudah ditempati oleh warga atau masyarakat lainnya diklaim milik mereka. Ada sekitar 3 atau 4 keluarga yang tinggal di kawasan tersebut.
Tahapan Pemilukada Kota Jayapura tahun 2024 saat ini adalah masa kampanye. Keempat pasangan calon, Frans Pekey-Mansur (Pekman), Jhony Banua Rouw-Darwis Massi (JBR-Hadir), Boy Markus Dawir-Dipo Wibowo (BMD-Dipo) dan Abisai Rollo-Rustan Saru (ABR-Harus) sedang bergerilnya di tengah masyarakat untuk memenangkan hati publik.
Selama kampanye pasangan calon wajib memperhatikan larangan diantaranya, mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiaf, menghina seseorang, agama, suku ras, golongan, calon, atau Peserta Pemilu yang lain.
Kalaupun ada persoalan etik ataupun masalah di internal partai, bisa dibahas kemudian di level mahkamah partai. Hasil dari mahkamah partai baru digunakan sebagai dasar untuk memproses di masa mendatang. Jika tidak menggunakan sistem yang terukur, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.
Belum diketahui secara pasti penyebab kematian almarhum tersebut. Namun menurut dr Paul Kalalo, almarhum menjalani perawatan karena kelelahan. "Di buka (catatan medis, red) beliau seperti itu (kelelahan) karena mengikuti kegiatan yang cukup padat sebelum penetapan maupun setelah penetapan. Tapi karena beliau sudah mengikuti pemeriksaan kesehatan, hal diluar kendali kita, " katanya.
Penetapan masa kampanye dari calon kepala daerah itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Dengan dideklarasikannya kampanye damai itu, kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano-Yermias Bisay atau (BTM-Yes) dan pasangan Matius D. Fakhiri, dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Mari-Yo) sudah bisa melakukan kampanye kepada masyarakat untuk menyampaikan visi-misi dari para calon kepada masyarakat.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra J Tunya mengungkapkan, untuk lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 150 Tahun 2024 Tentang penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap TPS Reguler dan TPS lokasi khusus di Kabupaten Jayapura dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
Penempatan DPT, kata dia, sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi publik. Bila tidak sesuai dengan domisili, maka tingkat partisipasi publik untuk mengikuti pemilu akan semakin rendah.
Komisioner Bawaslu Papua Yofrey Piryamta di Jayapura, Kamis, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan jadwal kampanye bagi paslon peserta Pilkada 2024. Tidak hanya itu, pihaknya juga berharap agar KPU segera membuat keputusan zonasi pemasangan alat peraga kampanye (APK).
Ketua Bawaslu Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan ada beberapa hal yang perlu di sampaikan dan diperhatikan oleh 4 pasangan calon dalam melakukan kampanye politik, yang pertama memperhatikan agar tidak ada anak-anak dibawah umur yang mengikuti kampanye politik.
Ketua KPU Kota Jayapura, Martapina Anggai mengatakan kampanye damai ini merupakan momen untuk membangun komitmen bersama guna menciptakan pelaksanaan kampanye yang cinta damai dan mampu meningkatkan partisipasi politik warga Kota Jayapura.
Hasilnya, sejumlah perangkat penyelenggara ditingkat bawah baik PPD maupun PPS dievaluasi dan dieliminasi. KPU nampaknya tak mau bulan - bulanan disorot publik hanya karena ulah oknum ditingkat bawah yang mencari keuntungan pribadi dan akhirnya menzolimi hak pilih warga. Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan bahwa pihaknya telah menggantikan semua badan dan anggota ad hoc pada pemilu legislatif dan presiden pada 14 Februari 2024 lalu.
Ke-14 titik yang disepakati itu adalah simpang kantor bupati-Satpol PP, Libra, Hutan Kota Polder, Simpang Jalan jawa-Jalan Noari, belokan Unmus, Simpang Tiga Lepro Sari, Simpang empat Kudamati, Pantai Lampu Satu Kampung Bahari, Simpang Tiga pertanian, Simpang Tiga Payum, depan lapangan Maro, Lapangan Basket Ermukim Jalan Ermasu, Simpang Empat Lantamal, dan sipang Empat Blorep.
Steve Dumbon mengatakan pihaknya tak gentar bila ada yang mengacam dalam wujud dan bentuk apapun. Ia dan seluruh anggota terus bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang ada untuk kebaikan kedua pasangan yang hebat dan dicintai rakyatnya.
“Saya jamin 9 kabupaten/kota termasuk Provinsi Papua dapat melaksanakan Pilkada tepat pada waktunya, termasuk Kabupaten Mamberamo Raya dan Keerom,” kata Gubernur kepada Cenderawasih Pos, Selasa (24/9) usai menghadiri deklarasi pengawasan Pilkada untuk Papua damai tahun 2024.
Dalam deklarasi tersebut, dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan nomor urut 1 Jhon Tabo - Ones Pahabol dan nomor urut 2 Befa Yigibalom - Natan Pahabol untuk bersama-sama membaca deklarasi kampanye damai serta mendandatangani pernyataan yang dirangkaikan dengan penandatanganan petisi kampanye damai.
Adapun daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU untuk tingkat Kabupaten Mimika sebanyak 224.514. Dari jumlah tersebut, laki-laki sebanyak 118.226 dan perempuan sebanyak 106.288.
Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Devisi SDM Nikko Asso menyayatakan Niko Aso hari ini deklarasi kampanye damai, telah ditandatangani oleh 4 pasangan calon baik yang diusung parpol maupun secara independent dengan harapan bakal melakukan kampanye dengan aman, nyaman dan damai itu bisa melahirkan pemimpin pilihan rakyat.
Total kebutuhan badan adhoc ini adalah sebanyak tujuh orang dari setiap TPS yang ada. Sementara jumlah total TPS di Biak mencapai 345 TPS. Artinya total petugas Adhoc untuk KPPS, setidaknya dibutuhkan hingga 2.415 petugas KPPS.
Setelah dilakukan pengundian nomor urut Palson oleh KPU Kabupaten Jayapura dihadiri Forkopimda Kabupaten Jayapura di Resto dan Vila Sekar Garden, jalan masuk GOR Toware, Kampung Kwadeware Distrik Waibu pada Senin, 23 September 2024 malam.
Dalam pengundian nomor urut pasangan adalah nomor urut 1 pasangan Nahor Nekwek dengan Yan Kirakla, nomor urut 2 pasangan Aleks Walilo dengan Ahim Helakombo dan nomor urut 3 pasangan Marten Yohame dengan Markus Walilo.
Deklaasi ini diikuti oleh keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Empat pasangan calon tersebut yaitu Paslon nomor urut 01 Elvis Tabuni dan Naftali Akwal, Paslon nomor urut 02 Alus UK Murib dan Menas Mayau, Paslon 03 Pelinus Balinal dan Benner Kulua,serta pasangan nomor 04 Peniel Waker dan Saulinus Murib.
Deklarasi kampanye damai ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh ketiga paslon. Serta KPU, Bawaslu, Perwakilan Pemkab Keerom, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pihak-pihak terkait lainnya.
Komposisi ketiga Paslon ini cukup menarik, dimana Paslon Piter Gusbager - Daud sebagai petahana, yang akan bertarung dengan kedua Paslon pendatang baru yakni pasangan Petrus Solossa - Mustakim dan Paslon Kenius Kogoya - Nursalim.
"Deklarasi Kampanye Damai untuk Paslon bupati dan Wakil Bupati Jayapura Pilkada serentak Kabupaten Jayapura maksudnya dan tujuannya adalah Paslon harus sepakat menyatakan bahwa di dalam kampanye Pilkada yang berlangsung tanggal 25 September-23 November 2024 semua proses kampanye harus berlangsung dengan damai, baik itu, kampanye tertutup dan terbuka bahkan cepat kandidat semua berlangsung dengan damai,"ucapnya.
Namun saat pengecekan tersebut, dari LO 4 pasangan calon gubernur Papua Selatan yakni Nikolas Kondomo-Baidin Kurita, Darius Gebze-Petrus Safan, Romanus Mbaraka-Albertus Muyak dan Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa melaporkan jika seluruhnya telah membuka RKDK tersebut .
Jumlah tersebut kata Kombes Benny sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Papua. "4000 Personel itu telah kita dibagi dan diberangkatkan ke dalam empat wilayah tugas masing-masing yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan," jelas Kombes Benny.
Para penarikan ini pasangan Benhur Tomi Mano-Yermias Bisay atau (BTM-Yes) mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan Matius D. Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Mari-Yo) mendapatkan nomor urut 2. Usai pasangan calon mendapatkan nomor urut terdengar riuh sorak dari ratusan tim pendukung.
Untuk nomor urut 1 diperoleh pasangan Frans Pekey-Mansur, nomor urut 2 diperoleh pasangan Jhony Banua Rouw-Darwis Massi, nomor urut 3 diperoleh pasangan Boy Markus Dawir-Dipo Wibowo dan nomor urut 4 diperoleh pasangan Abisai Rollo-Rustan Saru.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon, dan penetapan nomor urut merupakan bagian dari pentahapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang pertama kali di daerah ini.
Idham menjelaskan, pihaknya akan melakukan simulasi terhadap penggunaan Sirekap untuk Pilkada 2024. Menurutnya, simulasi akan dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota pada Oktober 2024 mendatang.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas. ’’Kami telah sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada tim pasangan calon, mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/9).
Dari total DPT Tahun 2024 untuk Pilkada Biak Numfor ini tersebar pemilih laki-laki sebanyak 48.705 sedangkan untuk pemilih perempuan sebanyak 51.169. Hasil rekapitulasi ini kemudian diserahkan kepada bidang data KPU Biak Numfor untuk dibawa ke KPU Provinsi di Jayapura.
Pasangan Calon dengan nomor urut Satu (1) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Markus Octovianus Mansnembra-Jimmy Carter Kapisa. Sedangkan pasangan calon yang memperoleh nomor urut 2 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Herry Ario Naap-Kerry Yarangga, dan pasangan calon bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut tiga (3) adalah Saint Benhur Mansnandifu-Yohan Anthon Kho.
Ketua KPU Jayawijaya Silas Hubi menyatakan terimakasih kepada rekan-rekan komisioner Jayawijaya yang bekerja keras sejak awal sampai hari ini pleno pencabutan nomor urut pasangan calon yang telah dilalui dan semua boleh berjalan dengan baik, aman. ke empat paslon yang sudah ditetapkan nomor undian akan bertarung dalam Pilkada di Jayawijaya.
Hasilnya, nomor urut 1 berhasil diperoleh pasangan Darius Gewilong Gebze-Petrus Safan, nomor urut 2 diperoleh pasangan Nikolas Kondomo-Baidin Kurita. Lalu nokor urut 3 diperoleh pasangan Romanus Mbaraka-Albertus Muyak. Sedangkan Nomor urut 4 diperoleh pasangan Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa.
“Untuk itu saya sahkan nomor urut Paslon, untuk nomor urut satu Johannes Rettob - Emanuel Kemong, nomor urut dua Maximus Tipagau - Peggi Patrisia Pattipi dan nomor urut tiga Alexander Omaleng - Yusuf Rombe,” ungkap Dete saat membacakan pengesahan nomor urut.
Rapat pleno pengundian nomor urut yang dibuka Ketua KPU Merauke Rosina Kebubun didampingi 4 komisioner lainnya dilaksanakan di halaman Kantor KPU Merauke di bawah tenda yang telah dipasang sebelumnya.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan penetapan DPT ini agak sedikit lambat karena Kabupaten Yalimo tidak memplenokan data yang ada dalam aplikasi sidali, sehingga KPU Papua Pegunungan diminta oleh LO dari dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bawaslu Papua Pegunungan untuk mencocokan data tersebut.
Terkait kasus ini, Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Uncen, Yakobus Richard mengatakan dokumen masing-masing Paslon sifatnya sangat teknis. Namun hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi proses Pilkda itu sendiri.
Penetapan ini juga dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Adapun ketiga Paslon yang ditetapkan yakni Alexsander Omaleng - Yusuf Rombe (AIYE), Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi (MP3) dan Johannes Rettob - Emanuel Kemong (JOEL).
Dalam surat yang dikeluarkan oleh KPU Biak Numfor no 110 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, telah menetapkan tiga pasangan calon yang sebelumnya telah melakukan proses pendaftaran di KPU Biak Numfor.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga, menyatakan yang akan bertugas dalam pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang di Kabupaten Tolikara yang meliputi 46 Distrik merupakan 230 orang PPD yang telah dilantik dan mengikuti bimtek yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua pegunungan pada 21 September kemarin
Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra Jerianto Tunya mengungkapkan, Pengumuman penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura dilakukan secara tertutup oleh masing-masing KPU daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024, termasuk di KPU Kabupaten Jayapura.
Kordinator aksi, Jhordi Darun membacakan lima tuntutannya yakni Pertama, mempertanyakan KPU mengapa menerima berkas perbaikan tanggal 19 September 2024 padahal telah, 11 hari melewati batas waktu perbaikan dokumen yang harusnya paling lama tanggal 8 September.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun didampingi 4 komisioner dan Sekretaris KPU Merauke saat menggelar jumpa pers seusai rapat pleno penetapan tersebut mengungkapkan, bahwa setelah melakukan rapat pleno tertutup, pihaknya telah menetapkan 4 Bapaslon menjadi Paslon bupati dan wakil bupati Merauke periode 2024-2029.
Ketua KPU Kota Jayapura, Martapina Anggai mengatakan dari hasil verifikasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura memenhui syarat pendaftaran. Dengan begitu semuanya resmi menjadi calon walikota dan wakil walikota Jayapura.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan jika pihaknya telah memutuskan jika dua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, telah ditetapkan menjadi calon yakni pasangan Pasangan Befa Yigibalom - Natan Pahabol dan Jhon Tabo - Ones Pahabol.
Berdasarkan laporan KPU Papua terkait pendaftaran pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota se-Provinsi Papua tahun 2024, terdapat 34 pasangan calon yang bertarung di Pilkada November mendatang.
Salah satu syarat agar DPRD terpilih bisa dilantik sebagai anggota Dewan periode 2024-2029, mereka wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPU sebelum tanggal pelantikan.
Jika disandingkan dengan DPT pada Pemilu Presiden dan Legislatif pada Februari 2024 kemarin yang jumlahnya hanya 258.082, maka DPT Pilkada ini mengalami penambahan sebanyak 31.369 orang.
Ketua KPU Kabupaten Puncak, Nataluis Tabuni mengakui bahwa keempat pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak maju sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Puncak pada Pilkada Puncak 2024, telah melakukan penarikan nomor urut.
Rosina mengungkapkan, sebagai daerah otonomi baru penyelenggara dihadapkan dengan sebuiah tantangan besar. Karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan setelah menjadi provinsi.
Hal ini ditegaskan Soflon Walilo untuk mengklarifikasi isu yang berkembang di masyarakat terkait pencalonan kakaknya yakni Aleks Walilo, sebagai calon Bupati Yalimo berpasangan dengan calon Wakil Bupati Yalimo Ahim Helakombo, yang diisukan bakal mempengaruhi netralitasnya sebagai Ketua KPU Yalimo.
Diapun menjelaskan tahapan yang sedang berlansung menjelang penetapan adalah menerima tanggalan masyarakat terhadap visi misi dan berkas pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
Rapat pleno yang dihadiri PJ Sekda Papua Selatan dan para Muspida Provinsi Papua Selatan itu dibuka langsung Ketua KPU Papua Selatan Theresia Mahuze, SH didampingi 4 komisioner dan Sekretaris KPU Papsel. Hadir pula Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Selatan, KPU dan Bawaslu 4 Kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan.
Asisten II Setda Jayawijaya Lekius Yikwa mengatakan jelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, banyak grup-grup whatsApp yang dibuat dan tidak menutup kemungkinan berbagai informasi menyingung antara lawan calon dipublis di sana.
‘’Kampanye ini dimulai 25 September-23 November 2024. Sesuai dengan surat edaran Mendagri bahwa 7 hari sebelum masa kampanye dimulai, sudah harus mengurus atau mengajukan cuti tersebut,’’ katanya.
Steve menjelaskan, dalam Undang-undang maupun PKPU. Visi misi calon harus singkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). “Visi misi masing masing pasangan calon harus sejalan dengan apa yang disusun dalam RPJMD untuk 25 tahun kedepan,” kata Steve.
Tak tanggung - tanggung, yang dilaporkan terkait dugaan dokumen palsu yang dilaporkan saat mendaftar Agustus lalu. Dugaan pemalsuan dokumen itu berkaitan dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih yang dikeluarkan langsung oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada 20 Agustus 2024 lalu.
Devisi Sosialisasi,Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU kabupaten Merauke Yanderzon Viktor Billik mengatakan, pendaftaran KPPS ini dimulai sejak 17-28 September 2024. Dimana, pendaftaran dilakukan secara manual dengan mendatangi tempat pendaftaran di PPS setempat.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan KPU RI sudah memberikan bimtek kepada KPU Provinsi se Indonesia terkait dengan kampanye, laporan dana kampanye, dan kampanye itu sendiri, sehingga yang saat ini disampaikan ini adalah laporan dana kampanye.
Penyerahan hasil putusan yang terlebih dahulu diplenokan MRP Papua Selatan itu diserahkan langsung oleh Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu didampingi Pansus Pilkada MRP Papua Selatan diterima Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze.
Namun oknum Komisioner KPU ini merespon dengan sebuah pernyataan bahwa akan mengevaluasi PPD yang mempersoalkan honorer. Pernyataan inilah yang kemudian memantik amarah pengurus PPD dan PPS tersebut melakukan aksi. Pasalnya mereka menilai pernyataan tersebut tidak semestinya disampaikan oleh seorang pemimpin pada lembaga Pemilu.
Ketua KPU itu mengatakan apabila dari salah satu calon nantinya tidak memenuhi syarat maka, KPU akan memberikan surat kepada partai pengusung untuk segera mengantikan orang tersebut.
Berkas hasil pertimbangan dan persetujuan syarat calon kepala daerah tersebut diserahkan oleh Ketua MRP, Nerlince Wamuar Rollo, didampingi, Wakil Ketua I Pdt. Robert Josias Horik, Wakil Ketua II, Max Abner Ferdinan Ohee, dan Ketua Pansus Pilkada 2024, Izak R Hikoyabi. Para pimpinan juga didampingi sejumlah anggota MRP lainnya.
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze meminta kepada KPU 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan untuk segera melakukan pengadaan logistik Pemilukada serentak 2024. Permintaan ini mengingat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak tinggal 75 hari kedepan.
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze, SH, kepada wartawan mengungkapkan bahwa setiap proses tahapan Pilkada serentak 2024 ini berpotensi mendapat gugatan dari para peserta Pilkada sehingga pihaknya memandang perlu untuk mengundang sejumlah pihak yang berkompeten di bidangnya, salah satunya Hakim Mahkamah Kostitusi Daniel Yusmic Foekh.
Terkait dengan surat pengunduran diri ini, lanjut Theresia Mahuze, pihaknya akan segera memproses terkait dengan pengunduran diri anggota DPR Provinsi Papua Selatan terpilih yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Kabupaten Merauke.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan jika melihat kembali regulasi undang -undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada penanganan KPU dalam setiap substansi tidak mengatur kewenangan KPU untuk menguji, yang mengatur keaslian orang Papua diatur dalam undang -undang otonomi khusus nonor 21 tahun 2001 berubah menjadi nomo 22 tahun 2021
Doa lintas agama ini dihadiri, Pl Sekda Z.L Mailoa, perwakilan tokoh-tokoh Agama, Perwakilan TNI/Polri, sejumlah Pimpinan OPD. Juga dihadiri Ketua FKUB Biak Pdt Michael Kapisa, S.Th, dan Kepala Kantor Kemenag Rolland S. Abidondifu, S.Si.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan sampai nanti penetapan DPT pihaknya masih menerima masukan. Masukan tersebut bisa dari berbagai pihak tak hanya lembaga negara tetapi juga masyarakat.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin menjelaskan data usia dibawah 17 tahun dan di atas 79 tahun sebanyak 4.893 jiwa. dimana data usia dibawah 17 tahun tersebut terdapat pemilih dengan usia 0 tahun, bahkan ada sejumlah pemilih yang terdata dengan usia -2 tahun.
Dikatakan SK Gubernur menjadi penting, karena menyangkut hal teknis yang berkaitan dengan administrasi. Bahkan SK ini akan menjadi syarat mutlak sekretariat untuk menyusun rencana maupun jadwal pelantikan. "Nanti pelantikannya akan digelar di Gedung DPRD Kota Jayapura," ujarnya.
Fajar Kambon menjelaskan bahwa terkait pemberitaan tersebut sejatinya merupakan wilayah hukum pihak penyidik yang bukan ranahnya KPU meskipun ada dugaan yang mengarah bahwa ada peserta Pilkada yang tersangkut kasus korupsi.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan KPU pada prinsipnya hanya menerima hasil yang disampaikan oleh tim dokter, dan kalau tim dokter menyatakan calon itu memenuhi syarat maka tetap akan menerima dan mempersiapkan penetapan sebagai calon pada 22 september nanti.
Rosina kebubun, dalam verifikasi ini pihaknya melibatkan tim sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen perbaikan yang dimasukan tersebut.
