Dikatakan selama ini korupsi hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum dan berujung pidana. Namun dari sifat yang dilakukan tentu ada hak milik orang lain yang dirampas. Hak orang lain inilah yang ditafsirkan sebaga
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan pemilihan kepala kampung ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah kota.
"Tidak semua biro perjalanan haji barangkali mendapatkan slot atau plotting terkait dengan kuota itu, misalnya jumlahnya berbeda-beda. Nah, itu juga masuk ke materi penyidikan kenapa pembagiannya itu berbeda-beda, mekani
Diketahui, skor MCSP Papua pada 2023 sempat berada di angka 93, namun turun drastis pada 2024. Hingga 5 September 2025, capaian sementara baru mencapai 16,4 persen.
Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda
Rustan menjelaskan, Inspektorat Kota Jayapura telah mengirimkan lebih dari 2.000 nama pegawai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi resmi Survei Penilaian Integritas (SPI) di laman spi.kpk.go.id.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hasil SPI harus menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan ke depan,” kata Triwarno, usai kegiatan yang diselenggarakan di
“Pembangunan integritas bukanlah tugas yang mudah, namun harus dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak, baik internal pemerintah maupun masyarakat sebagai penerima layanan,” ujarnya saat buk
"Kenapa ini penting, mengingat semakin rapuhnya fiskal Papua Selatan. Semakin sempit, karena potensi PAD sangat kecil. Ada efesiensi, belum lagi ada pemotongan anggaran yang semakin besar di tahun 2026 yang besarnya hamp
Wakil Bupati Tolikara Yotam Wonda,SH,M.Si dalam arahannya ketika memimpin Apel pagi Bersama ASN di halaman Kantor Bupati di Igari rabu,13/8/2025 menegaskan, pelaporan LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi j
Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep menyatakan penilaian integritas tahun 2024 menunjukan bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua Pegunungan masih berada dalam kategori rentan, ini
