Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa dukungan Presiden Prabowo menjadi dorongan kuat bagi DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan regulasi tersebut.
Menurut David, sinergitas pemerintah dengan sektor agama ini perlu dijaga dan dirawat, karena tiga tungku yang termasuk bidang keagamaan merupakan suatu elemen yang harus diperhatikan oleh pemerintah. "Dukungan kepada
Anthon menilai anggaran Rp 189 miliar merupakan nilai yang fantastis di PSU Pilkada Gubernur Papua. Untuk itu, Anthon meminta perlu dilakukan pengawasan yang ketat.
“Jangan sampai anggaran yang besar tidak menghasilkan proses demokrasi yang berjalan sebagaimana yang diharapkan rakyat,” tegasnya.
Juliana menjelaskan bahwa penarikan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset negara. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.
Menurutnya, sejumlah kendala administrasi dan teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target MCP tahun ini. Contohnya, belum tuntasnya progres administratif di sejumlah OPD dan kurangnya dokumentasi pendukung dalam pelaporan.
Valentinus Sudarjanto Sumito secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Pj Bupati Mimika kepada Yonathan Demme Tangdilitin dalam seremoni serah terima jabatan yang dilaksanakan di Gedung A Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (14/1) kemarin.
Tessa mengungkapkan, beberapa saksi yang belum diperiksa di antaranya Saeful Bahri dan Maria Lestari. Tessa menekankan, kedua keterangan dari saksi itu dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan Hasto Kristiyanto.
Serta, dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus, sebanyak 8 orang telah menyerahkan LHKPN. KPK mengimbau kepada para wajib lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikannya. Dimana, batas akhir pelaporan LHKPN yakni tiga bulan pasca pelantikan, atau 21 Januari 2025.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, MCP KPK ini bisa terlaksana dengan dilakukan koordinasi bersama-sama, mulai dari lingkungan Perangkat Daerah Pemkab Jayapura, DPR Kabupaten Jayapura serta dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat karena kata kuncinya adalah kerjasama dan transparansi program kegiatan dan penganggaran.
Setyo meyakini, Pimpinan KPK yang dihasilkan dari proses seleksi panitia seleksi (pansel) hingga akhir pada uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, menghasilkan Pimpinan KPK yang independen. Ia mengapresiasi proses rangkaian seleksi capim KPK yang telah berjalan transparan.
