Saturday, August 16, 2025
24.8 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

#KPK

Pemkab Tolikara Gelar Sosialisasi LHKPN 2025

Wakil Bupati Tolikara Yotam Wonda,SH,M.Si dalam arahannya ketika memimpin Apel pagi Bersama ASN di halaman Kantor Bupati di Igari rabu,13/8/2025 menegaskan, pelaporan LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi j

KPK RI Lakukan Supervisi Tata Kelola Pemerintahan

Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep menyatakan penilaian integritas tahun 2024 menunjukan bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua Pegunungan masih berada dalam kategori rentan, ini

Pencegahan Korupsi di Kota Jayapura dapat Rapor Merah KPK

Menanggapi itu, Wakil Ketua ll DPR Kota Jayapura, Iman Khoiri menyebut skor MCP Kota Jayapura alami penurunan jika, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada pada angka 87 ke atas.

DPRK Jayapura dan KPK Gelar Koordinasi Pemberantasan Korupsi

Kasatgas V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi,(Dit.Korsup) KPK RI, Nurul Icksan Alhuda mengatakan, kegiatan ini sangat penting, mengingat selama ini perencanaan dalam penganggaran APBD, banyak peran DPR.

Papua Berada di Zona Merah untuk Capaian MCP

Hal ini terkuak saat rapat koordinasi program pemberantasan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan triwulan II tahun 2025 antara Pemerintah Provinsi Papua dan Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi

Cegah Korupsi, DPR Kota Jayapura Koordinasi dengan KPK

Dalam penyampaian materi, Kasatgas Wilayah V KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan lima fokus pihaknya dalam pemberantasan korupsi yakni; Pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyerderhanaan birokr

KPK Akan Kunjungi Papua

Danny menyebut kegiatan utama KPK ke Papua selama tiga hari mencakup evaluasi sistem meliputi monitoring, controlling, surveillance, dan prevention (MCSP)."Kegiatan ini untuk pencegahan korupsi secara sistematis,” kata D

Satu persatu Pejabat Papua Diperiksa KPK

Selain Alexander Kapisa, Budi mengatakan penyidik KPK juga memanggil seorang wiraswasta berinisial APT sebagai saksi kasus tersebut. Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Senin (23/6), sempat memanggil dua

Aset Milik Pemprov akan Ditertibkan

Kapisa mengaku dalam pendataan yang dilakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), aset milik Pemprov adalah legal.

KPK Panggil Dua ASN Pemprov Papua Usut Kasus Dana Operasional

Budi mengatakan bahwa identitas dari kedua saksi tersebut adalah staf di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Pemprov Papua, dan staf biro pengadaan barang dan jasa di

Latest news

- Advertisement -spot_img