Gubernur menyampaikan bahwa pelaporan LHKPN tahun 2024 telah rampung. Oleh karena, seluruh pejabat diwajibkan melaporkan LHKPN tahun 2025. Sebagai gubernur ia juga ikut melaporkan LHKPN, sehingga diharapkan seluruh pejab
Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara, Sudewo ditangkap terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah K
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan uang itu diamankan dari penguasaan empat orang sebagai tersangka, di antaranya Sudewo selaku Bupati Pati, Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarjio
Budi mengungkapkan, Sudewo tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penindakan KPK. Pemeriksaan itu dilakukan di Polres Kudus, Jawa Tengah. "Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara in
Abdullah menilai, kasus korupsi yang kembali terjadi di sektor perpajakan menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, serta integritas aparatur pajak. Menurutnya, praktik serupa yang terus berulang menja
Kendati demikian, ia memastikan KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak di daerah apabila diperlukan dalam proses hukum. “Kemudian lokasinya di Maluku, betul. Ini PT WP itu untuk daerah operasinya. Tadi
Menurut Asep, imbauan itu disampaikan sebagai bentuk pengawasan sekaligus aksi nyata KPK dalam menjaga kedaulatan keuangan negara. Asep mengatakan penindakan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kant
Menurut Setyo, undangan resmi telah disampaikan kepada Istana. KPK juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. “Masih ada waktu beberapa hari. Nanti akan ada pembaruan informasi, dan kami ten
Desakan ini disampaikan karena adanya dugaan penyimpangan penggunaan penyertaan modal yang nilainya mencapai sekitar Rp11 miliar. Nelson mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu sudah terdapat laporan terkait dugaan penya
Direktorat Kasatgas Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Abdul Haris, pada rapat monitoring program KPK melalui perbaikan tata Kelola pemerintah daerah tahun 2024 dan 2025 mengatakan, rekomendasi yang diberika
