Chandry didampingi Pimpred Jubi, Jean Bisay, Sekretaris koalisi, Simon Baab, Ketua Asosiasi Wartawan Papua, Elisa Sekenyap dan Gustaf Kawer dari Paham Papua serta Simon Patirajawane dari LBH Pers Papua menyampaikan bahwa koalisi ini nantinya akan membantu para pekerja pers, pekerja HAM maupun pekerja kemanusiaan apabila berperkara hukum. Chandry menyebut terror terhadap pekerja pers adalah ancaman serius bagi demokrasi sebab jika intimidasi tetap dibiarkan maka masyarakat Papua akan kehilangan akses terhadap informasi yang benar dan berimbang.
  Adapun hasil karya siswa SMK tersebut seperti, jasa sablon, printing dan beberapa hasil karya lainya. Sehingga ini harus memiliki wadah sehingga apa yang sudah dihasilkan itu tentunya bisa memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah itu sendiri.
 Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ini melibatkan siswa Pramuka kurang lebih 100 (seratus) orang dari berbagai Sekolah Tingkat Menengah (SMA) di Kota Jayapura. Yakni, SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura, SMK Negeri 2 Jayapura dan SMA Negeri 7 Jayapura. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat adanya koordinasi yang baik antara Kwarda Papua dengan ORARI Lokal Kota Jayapura dan ORARI Daerah (ORDA) Papua.
  Hal ini juga dikeluhkan masyarakat di wilayah itu, karena banyaknya sampah yang hampir setiap hari selalu bertambah. Tumpukan sampah ini juga terlihat lebih banyak di sekitar kawasan pemukiman tempat di mana pusat produksi ikan asar di Kota Jayapura.
  Di sisi lain pemerintah juga sebenarnya sudah menyediakan Depot pengisian BBM subsidi bagi para nelayan di wilayah kampung nelayan dan sekitarnya, namun diduga proses distribusi BBM subsidi itu tidak sesuai aturan. Bahkan ada indikasi dijual secara komersil kepada pihak lain.
 Hal itu disampaikan Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa usai bimbingan teknis dan ujian kompotensi pengadaan barang dan/jasa pemerintah level-I pada Biro Pengadaan dan Jasa Setda Provinsi Papua, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura
  Seperti biasa dalam kampanye blusukan ini paslon nomor urut 1 itu didampingi oleh sejumlah tim pemenangan dan anggota relawan yang ikut tergabung. Kegiatan mereka juga diawasi oleh sejumlah anggota Bawaslu kota Jayapura.
  LMA cukup menyayangkan lantaran ada hal - hal yang seharusnya dilakukan bersama oleh DPRK jalur pengangkatan dan DPRK jalur politik. "Kami pertanyakan saja, mengapa tidak dilakukan bersamaan. Padahal dari aturan yang kami baca seharusnya dilantik sama - sama," kata Ketua LMA Port Numbay, George Awi
  Menanggapi hal itu, Frans Pekey menyatakan Pendidikan gratis menjadi urusan wajib, akan tetapi untuk saat ini belum dapat diterapkan di Kota Jayapura. Hal itu terjadi karena tidak didukung dengan kekuatan APBD. Tapi juga Pemerintah Kota Jayapura masih harus menyelesaikan tunggakan Beasiswa, bagi mahasiswa yang kuliah di luar negeri.
  Kehadiran puluhan anak-anak ini tidak didampingi langsung oleh orang tua kandung mereka tetapi ada satu atau dua orang pendamping yang merupakan pengurus dari komunitas Papua Hei Jayapura. Mereka terlihat ikut antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yagn diselenggarakan Cenderawasih Pos, akhir pekan kemarin.
