Masyarakat Kota Jayapura khususnya mahasiswa dan pelajar diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di sekitaran wilayah kampus Uncen 2 Waena dan juga Buper karena sering terjadi pemalatan oleh orang tak dikenal.
Ratusan tenaga honor dan kontrak ini bertemu dengan Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey yang diwakili langsung oleh Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, Senin (22/5).
Sebanyak 1.028 calon jemaah haji Provinsi Papua yang tergabung dalam kloter 7, kloter 8, dan kloter 9 secara resmi dilepas keberangkatannya menuju ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji.
  Masih belum disebutkan secara detail jumlah penderita gizi buruk di kota Jayapura, namun untuk penderita gizi buruk ini sebenarnya cukup banyak berada di beberapa wilayah kota Jayapura. Sehingga Penanganannya pun merata dilakukan di sejumlah Puskesmas yang ada di kota Jayapura.
  Ketua Yayasan Syalom Center Papua , Felda Lukas menjelaskan, tujuan dari terselenggaranya kegiatan itu sebenarnya hanya untuk memperkenalkan 7 wilayah adat yang ada di wilayah Papua. Di mana kegiatan itu dibalut dalam acara pentas seni dan lomba yang mana juga melibatkan sejumlah sekolah dari luar Yayasan tersebut.
Selain ke polisi, kasus yang membuat Yohanes harus mengeluarkan uang tambahan sekitar Rp 280 juta ini juga dilaporkan ke pengadilan atas gugatan perdata, kemudian ke Kejaksaan Negeri Jayapura.
 Pihaknya berharap agar setiap kampus yang ada di Papua ini memililiki jurusan di bidang perikanan. Dimana bidang perikanan harus jadi minat mahasiswa di Provinsi Papua induk, jangan sampai kurang peminat.
Akibat pemalangan itu, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di Puskesmas tidak bisa mengakses ke dalam. Karena dua pintu akses keluar masuk dipalang. Puskesmas baru bisa dibuka sekitar pukul 09.00 WIT. Setelah Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, didampingi Kapolresta Jayapura, Kombespol Viktor Mackbon melakukan negosiasi alot selama lebih dari satu jam.
 Menurut Health Specialist Unicef Papua dan Papua Barat, dr. Ratih Wulandaroe, tujuan dari diskusi tersebut untuk mempercepat penyelesaian persoalan kematian Ibu dan Anak di Papua.
"Ke depan dari Papua, tidak perlu ke Jawa untuk belajar, tapi cukup di MPP Jayapura saja. Bisa berkolaborasi, mendapatkan tempat seperti ini tidak harus membangun gedung baru. Tapi menggunakan fasilitas pemerintah, baik milik pemda maupun pemerintah pusat. Saya lihat masih banyak kurang di sana sini, tapi itu akan disempurnakan dengan supervisi yang akan kita lakukan," ujarnya.
