Kapolsek Abepura AKP Soeparmanto, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (4/10) mengatakan adanya, penyerahan tersangka ke JPU, Kejaksaan Negeri Jayapura karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21). "Yang terima berkas perkara, JPU Rakhmat, S.H., M.H," ujar Kapolsek.
  "Dengan adanya provinsi baru banyak putra daerah akan menjabat dengan jabatan Eselon 1 dan eselon 2 dan ini menjadi peluang, mereka harus bekerja sungguh-sungguh," katanya.
 Sekretaris Yayasan Pendidikan Protestan dan Katolik, Selvia Titihalawa mengatakan pembangunan ruang kelas baru ini bantuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono selaku alumni.
 Menurut dr Annisa, memang ada beberapa keluarga yang datang dengan membawa foto guna untuk mencocokkan dengan identitas mayat tersebut, namun sayangnya tidak sesuai. "Sempat ada keluarga yang datang dan mereka bawa foto, tapi tidak sama dengan identitas mister X," kata Annisa, kepada wartawan di RS Bhyangkara.
 Fenomena penyakit gagal ginjal akut (GGA) yang dialami sejumlah anak di Indonesia membuat Sat Narkoba melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah apotek terkait peredaran obat dalam bentuk sirup yang mengandung DEG dan EG tadi.
 Hal itu disampaikan Timotius Murib sesuai keinginan MRP dan dituangkan juga dalam 12 keputusan MRP, yang salah satunya meminta kepada pemerintah pusat agar MRP dari tujuh wilayah adat tetap satu atap atau satu kantor.
  Bahkan, menurut Entis Sutisna, permohonan yang masuk hingga sampai 500 pelanggan. Hanya saja, di sana ada masalah jaringan pipa distribusi yang belum dibuat secara maksimal, karena terkendala biaya yang tinggi. Dan ini akan dipikirkan PDAM Jayapura, supaya nantinya di sana warga bisa mendapatkan pelayanan air bersih di PDAM Jayapura.
  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo mengakui, dalam menegakkan amanat Perda Nomor 8 tahun 2022, penduduk yang tinggal di Kota Jayapura lebih dari 6 bulan dan belum memiliki E KTP Kota Jayapura, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 300 ribu.
 Kepala Balai Besar POM, Mojaza Sirait mengatakan tujuan adanya kegiatan tersebut untuk membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat maupun stakholder yang ada dalam hal mengatasi persoalan penanganan obat tradisional mengandung bahan kimia yang ada di Papua.
 "Saat ini sudah akhir bulan Oktober 2022 dan data yang diberikan bulan September 2022, pasti sudah ada peningkatan realisasi kegiatan fisik pembangunan dan realisasi keuangan. Jadi yang saya tekankan untuk OPD yang belum capai target, saya minta segera digenjot jika ada kendala tolong dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik.
