Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Lukas Alexander Sinuraya,S.H., M.H menyampaikan, pihaknya berhasil mengembalikan uang sebesar Rp 2,2 M lebih ke kas negara. Dimana uang tersebut bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara pada 13 Juni 2023 lalu," ucap Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono usai upacara puncak Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Sabtu (22/7) kemarin.
Koordinator TPHLE, Prof Dr OC Kaligis menyatakan, permohonan pengalihan status tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota bagi Lukas Enembe diajukan dengan alasan bahwa sejak Lukas Enembe ditahan di Rutan KPK, perkembangan kesehatan Lukas Enembe itu bukannya membaik malah semakin memburuk.
"Berdasarkan penetapan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Makassar, pada Rabu (26/7) diagendakan pembacaan surat dakwaan dengan terdakwa Ricky Ham Pagawak," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.
Kajari Merauke Radot Parulian, SH, MH melalui Kasipidsus Sugiyanto, SH, MH, mengungkapkan, kedua tersangka tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah surat dakwaan terhadap kedua tersangka telah dirampungkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Hakim dalam putusannya menyatakan Eltinus Omaleng tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga hakim memerintahkan agar melepaskan Eltinus Omaleng dari segala tuntutan hukum. Kemudian memberikan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya.
Anggota THAGP, Petrus Bala Pattyona menyatakan, dirinya dikontak Jaksa KPK lantaran Lukas harus segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Aangkatan Darat (RSPAD) akibat muntah-muntah, mual, pusing dan sudah dua hari tidak makan.
"Informasi yang kami terima, kondisi kesehatannya menurun karena yang bersangkutan tidak mau makan dan minum obat dari dokter," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (17/7).
Ali menjelaskan pembantaran Lukas Enembe dicabut setelah yang bersangkutan selesai menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta.
Adapun alasan majelis hakim menolak Eksepsi PH Rettob karena Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada kedua terdakwa (Rettob dan Silvia Herawati) telah diputuskan pada sidang sebelumnya.
