Melihat pentingnya kesiapan atau pencegahan terjadinya kebakaran ini, Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Kantor OPD di lingkungan Pemkot Jayapura, Jumat (
Saat tiba, Sebagian perwakilan diterima wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa dan diajak masuk ke dalam ruangan bersama Sekretaris BKPSDM untuk melakukan audensi mencari solusi atas ketidak lulusan, terutama jik
Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM menyatkan, pembangunan yang ingin dicapai saat ini bagaimana pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Papua Pegunungan bisa cepat dibangun dan disel
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan proses pematangan lahan untuk pembangunan baru dilakukan 4 hari, namun sudah setengah dari lahan tersebut telah terbentuk, namun proses ini akan berjalan se
Wakil Mentri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MSi menyatakan sesuai dengan amanat undang -undang nomor 14.15.16 dan 21 tentang pembentukan DOB yang dimekarkan dari Provinsi Papua induk dimana ada Provinsi Papua Pegun
“Pertandingan politik sudah selesai, mari kita bangun Sarmi bersama. Masih ada satu tahapan lagi yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Siapapun pilihan masyarakat, itu adalah hak masing-masing,” kata Bupati
Apolo mengatakan bahwa selain pembangunan kantor gubernur, DPRP dan MRP Papua Selatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga telah menyiapkan lahan untuk rencana pembangunan kantor OPD melalui penimbunan yang progres v
Menurutnya, kejadian serupa dikabarkan sudah terjadi berulang kali, terutama ketika pohon tumbang atau saat warga membersihkan lahan di sekitar kabel. Akibatnya, jaringan internet dan komunikasi ke sejumlah fasilitas pen
Plt. Asisten III Setda Papua, Johana Rumbiak mengatakan, sebelum diterapkan ke umum. Maka Pemprov terlebih dahulu menerapkannya. “Kita mulai dari dalam, karena ASN harus jadi contoh untuk masyarakat. Kalau kendaraan d
“Pemekaran Provinsi Papua Utara bukanlah hal yang tabu untuk dibahas. Kita di Saireri berhak mendapatkan provinsi sendiri, dan ini bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan hak kita sebagai masyarakat. Kita harus belaj
