Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken, S.Sos, mengatakan, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak cipta dari seseorang.
Rencananya adalah IPWP akan menggunakan salah satu ruang pertemuan di gedung parlemen Inggris dan nama – nama di atas telah mengajukan surat ke Ketua House Of Mommon (DPR) Parlemen Inggris untuk minta izin menggunakan salah satu ruangan.
“Mungkin Wapres mengangap masalah Papua hanya bisa selesaikan oleh tokoh gereja 15 orang dan beberapa pegiat ham, sehingga beberapa orang saja yang diundang. Padahal, perdamaian membutuhkan kesepakatan korban pelanggaran HAM, pihak yang bertikai dalam hal ini TNI-Polri dan TPNPB,” bebernya.
“Apa yang disampaikan ke Wapres dalam pertemuan itu adalah hal yang tidak urgent, hari ini dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. Bukan sekedar meminta pengadilan HAM, sebab Pengadilan HAM itu mau dimana saja terserah. Karena UU tentang pengadilan HAM itu ada di 4 wilayah,” tegas Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (12/10).
“Komnas HAM sudah memanggil empat orang terkait dengan kematian Michelle berdasarkan pengaduan orang tua dari almarhum, hanya saja mereka tak memenuhi panggilan pertama kami,” terang Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/10).
“Kita selalu saja saling mencurigai, padahal kita ini (warga-red) Indonesia. Seperti yang terjadi saat ini di pedalaman, dimana anak muda Papua yang lahir tahun 90-an melakukan pemberontakan, ini juga soal kepercayaan,” bebernya.
Berkantor di Kantor Gubernur, ada sejumlah agenda pertemuan yang digelar Wapres. Diantaranya pertemuan dengan pegiat HAM, kemanusiaan dan perdamaian, pertemuan dengan asosiasi pengusaha Papua. Selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Wapres juga memimpin pertemuan dengan para Pj Gubernur yang ada di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Saya pikir Wapres melakukan gagasan yang penting dalam rangka memikirkan dua hal penyelesaian kasus HAM dan bagaimana melakukan upaya bersama untuk mengurangi secara bertahap konflik kekerasan bersenjata di tanah Papua,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/10).
Komisioner Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo menyatakan dari kunjungan yang dilakukan pihgaknya sudah melihat bahwa lahan yang ingin dijadikan pusat perkantoran Provinsi Papua pegunungan merupakan lahan subur untuk perkebunan masyarakat yanbg selama ini memang digunakan sebagai sumber kehidupn masyarakat welesi dan Wouma.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela Ham) Theo Hesegem menyatakan, sekalipun mereka sudah ditangan aparat Kepolisian, namun tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ditangkap.
