Korban pelanggaran HAM kasus pembobolan gudang senjata Linus Hiluka menyatakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Wamena khususnya kasus pembobolan gudang senjata kodim 1702/Jayawijaya tahun 2003 harus ada penengah untuk menyelesaikan kasus ini karena pelaku dan pelaku dan korban tidak bisa menyelesaikan hal ini.
Memasuki tahun kesepuluh dari kepemimpinan presiden Joko Widodo(Jokowi),telah menghasilkan berbagai kebijakan untuk tanah Papua bahkan presiden mengunjungi Papua secara rutin. Papua, satu-satunya provinsi dengan frekwensi kunjungan yang paling istimewa. Sayangnya, tidak ada kebijakannya tanpa aksi penolakan selain itu berbagai kebijakan yang ada cenderung hanya mampu menyentuh aspek fisik (infrastruktur). Ini pun masih dapat dipilah, antara kebijakan yang benar-benar berkontribusi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat dengan slogan bombastis ‘meningkatkan kesejahteraan’ dan kebijakan sebagai alat kapitalis yang justru menghancurkan sumber-sumber ekonomi rakyat kecil. Terbukti, Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Papua dalam 10 tahun kepemimpinannya tetap di urutan paling bawah.
Terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis dan perusakan hutan bakau di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut, Komnas HAM Papua akan melakukan investigasi.
“Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada presiden yang telah menyatakan sikapnya menindaklanjuti permintaan kelompok sipil bersenjata untuk mengedepankan dialog, ini sesuatu yang luar biasa,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
“Terkait pernyataan dua bulan lalu soal dialog atau perundingan, sebenarnya Egianus sedang membuka komunikasi. Namun hingga kini, belum ada tanda tanda progres dialog. Masalah utamanya lantaran para pihak belum menyepakati siapa yang mau menjadi negosiator untuk melakukan proses mediasi,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Jumat (30/6)
Dalam surat rekomendasi Komnas HAM RI atas pemenuhan hak Lukas Enembe sebagai tahanan KPK RI tersebut. Komnas HAM menyebut Lukas dapat melanjutkan program perawatan medis yang dibutuhkan, yang diperoleh sejak sebelum penahanan.
Kata Frits, pesan kemanusiaan dari Pangdam tersebut harus ada penataan ulang tentang pola operasi. Tidak hanya operasi pembebasan pilot, melainkan juga operasi tentang seluruh pasukan TNI baik organik maupun BKO.
Hasilnya ada sejumlah poin penting berhasil dihimpun dan laporan itu dibuat dalam bentuk buku. Selasa (23/5), peluncuran buku yang berjudul membuka ruang membangun dialog resmi diluncurkan. Sejumlah akademisi dan tokoh turut hadir dalam acara peluncuran buku tersebut.
Kata Frits, problem hak atas tanah dan sumber daya alam haruslah diadvokasi secara bersama antara pemilik hak ulayat dan lembaga lembaga negara serta pemerintah. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan HAM atas kepemilikan hak ulayat.
“Ada fenomenal baru kekerasan yang masif di beberapa wilayah di Papua. Problem utama kita membutuhkan adanya ruang dialog, karena fenomena kekerasan bukan hanya soal di yahukimo melainkan siklus kekerasan yang masif juga terjadi di beberapa wailayh potensial seperti Lanny Jaya, Puncak Jaya dan Intan Jaya,” terangnya.
