Melalui Jubir, Gubernur Lukas Enembe menyatakan bahwa telah berlangsung operasi hoaks yang masif dan sistematis yang menyasar dirinya serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami terus lakukan evaluasi, hingga saat ini proses pembangunan masih sesuai dengan jadwal yang ada. Kita berharap ini segera bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan, sehingga konsentrasi pelayanan juga bisa lebih baik,” kata Musaad.
Gubernur Lukas akan memimpin seorang diri hingga tahun 2024. Ini bisa menjadi catatan publik bahwa elit politik di Papua seperti tidak becus untuk mengurus bagaimana agar Papua bisa menghadirkan wagub baru.
Penyerahan penghargaan kepada Gubernur Papua itu diterima Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. Ia menyatakan penghargaan tersebut segera ia teruskan kepada Gubernur, ternyata kerja kita dilihat oleh orang lain.
Postingan ini discreenshot kemudian dibagikan ke sana kemari sehingga tak sedikit yang bertanya apakah betul kekosongan kursi wagub ini sudah diisi. Tak sedikit pula yang terpancing dengan memprotes postingan tersebut karena merasa semua belum final.
Gubernur Papua, melalui Juru Bicara Gub Papua, Muhammad Rifai Darus menjelaskan, terdapat 5 Daerah berakhir Tanggal 22 Mei 2022 yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Mappi.
Asisten Bidang Pemerintah Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengatakan sampai dengan saat ini, pihaknya belum mendapat petunjuk dari Gubernur Papua, terkait dengan penunjukan karateker yang dimaksudkan.
Adanya informasi yang disampaikan oleh pengurus maupun kader Partai Amanat Nasional (PAN) terkait dukungan terhadap Usman Genongga Wanimbo untuk maju dalam bursa Pilgub tahun 2024 mendatang mendapat klarifikasi dari Ketua DPW Papua, Sinut Busup.
“ Selaku kader dari kabupaten, mewakili 29 DPD PAN dari kabupaten kota di Provinsi Papua, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas terpilihnya saudara terkasih , Sinut Busup SE, M,.Si sebagai ketua formatur yang nanti akan dalam waktu dekat akan menyusun struktur kepengurusan DPW PAN Provinsi Papua,” ujarnya dalam jumpa pers usai Muswillub, kemarin.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhamad Rifai Darus menyebutkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe baru saja membentuk tim dalam rangka melakukan advokasi hukum. Tim tersebut bernama Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi, dan HAM di Tanah Papua.
