Thursday, February 19, 2026
28 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

DPRK

Waket III DPRK Jayapura Desak Penegak Hukum Periksa Mantan Pengurus Perusda

Desakan ini disampaikan karena adanya dugaan penyimpangan penggunaan penyertaan modal yang nilainya mencapai sekitar Rp11 miliar. Nelson mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu sudah terdapat laporan terkait dugaan penya

Pendidikan Kepala Sekolah Cermin Kualitasnya Pendidikan

Di satu sisi politisi Partai Gelora itu menekankan bahwa sangat dibutuhkan evaluasi dan penegasan terhadap pendidikan kepala sekolah. Menurutnya penting ini dilakukan karena dapat mempengaruhi kualitas sekolah. Mengingat

Layanan Kesehatan yang Layak dan Berkualitas Harus Jadi Prioritas

Komisi D menekankan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat. Karena itu, perlu peningkatan perhatian pemerintah terhadap rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas

Benahi Fasilitas hingga Tuntaskan Sengketa Lahan Sekolah

Ketua Komisi D DPRK, Deli Watak menyampaikan berbagai rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan. Dalam pandangan Komisi D, Deli menegaskan bahwa perubahan sistem tr

Bantuan Rumah Layak Huni Harus Jadi Prioritas

Yuli menegaskan bahwa program bantuan rumah layak huni tidak hanya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, namun juga harus menyasar warga yang terkena musibah, termasuk kebakaran.

Targetkan APBD 2026 Ditetapkan Sebelum 30 November

David Tom Tuwok menjelaskan, APBD induk 2026 tersebut sudah harus dibahas dan ditetapkan sebelum tanggal 30 November2026. Jika tidak, maka akan mempengaruhi syarat salur dana Otsus Papua 2025 termin ketiga.

Pastikan Program Tepat Sasaran, OPD Harus Turun ke Lapangan

Menurut Yuli, OPD tidak cukup hanya menyusun program di atas meja. Survei lapangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa program prioritas yang diusulkan memang dibutuhkan masyarakat.

Pengelolaan Retribusi Sampah Harus Lebih Maksimal

Ketua Komisi B DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman, menjelaskan bahwa seluruh OPD mitra Komisi B, termasuk DLHK, telah memaparkan program dan subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2026. Ia menegaskan pentingnya kejelasan

Pembatasan Aspirasi Bisa Berdampak Buruk Pada Demokrasi

Menurutnya jika pemerintah tidak menginginkan masyarakat untuk turut ke jalan dalam menyampaikan aspirasi, maka diharapkan pemerintah menyiapkan salah satu tempat semacam mimbar bebas. Supaya apa yang menjadi keluhan mas

Kelola SDA Lokal Untuk Perkuat Perekonomian

Christian mengatakan, kawasan Skouw memiliki potensi hasil bumi yang cukup besar dan dapat dikelola secara maksimal, terlebih dengan hadirnya program MBG yang dinilainya sebagai peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan

Latest news

- Advertisement -spot_img