Terlepas daripada itu, Ia mengaku bahwa kondisi pasar di Kota Jayapura membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Jayapura, termasuk dari DPR Kota Jayapura. Sebab penataan pasar akhir akhir ini sungguh sangat prihatin, dimana sebagian pedagang khususnya pasar Otonom justru menempati areal yang sama sekali bukan areal pasar.
Pj Sekda Provinsi Papua Selatan Maddaremmeng, M.Si berharap, dengan dilantiknya para anggota DPR Provinsi Papua Selatan ini maka pemerintahan di Papua Selatan semakin lengkap. Karena pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legeslatif.
Koordinator Honorer K II Yermias Kosay menyatakan, apa yang disampaikan kemarin saat ini sedang diperjuangkan DPRD Kabupaten Jayawijaya dimana dilakukan kroscek data bersama dengan OPD, dimana sangat diharapkan hasilnya nanti dapat mengakomodir teman -teman yang benar -benar honorer dan mengapdi untuk Pemkab Jayawijaya.
Pemanggilan kepada kepala OPD bakal dilakukan guna mengklarifikasi data usulannya untuk tenaga Honorer K2, sebab dalam aksi demo serta beberapa bukti yang disampaikan, ada indikasi bahwa yang tak pernah bekerja di pemkab Jayawijaya dan berada di instasi lain namanya diakomodir dalam 600 kuota honorer K2.
Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dorlince Medlama menyatakan menyatakan untuk materi APBD Perubahan Pemkab Jayawijaya memang untuk TA 2024 ini tidak dilakukan, namun DPRD Jayawijaya sydah meminta itu sebelumnya kepada pemkab Jayawijaya namun sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan materi tersebut tak diberikan.
Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, unsur Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Anggota DPRD
  Di antaranya, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK Jayapura. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD, memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD. Menyiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD.
DPRK sendiri seharusnya dilantik bersamaan dengan anggota DPRD jalur partai politik. Namun karena dianggap masih perlu koreksi dan masukan akhirnya proses pelantikan tak dilakukan bersama - sama. Dalam pembahasan, Kesbangpol Kota Jayapura, Raimunus Mote menjelaskan proses pengangkatan DPRK Kota Jayapura sesungguhnya telah sesuai dengan peraturan.Â
 Khusus fraksi, pihaknya telah membentuk 5 fraksi, meliputi 3 fraksi berdasarkan total kursi pemenang pemilukada, kemudian dua fraksi lainnya gabungan partai politik. Kelima fraksi ini meliputi, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKS, kemudiaan dua lainnya Fraksi Pikiran Rakyat dan Fraksi Partai Gerakan Kebangkitan Solidaritas.
 Dimana untuk pelantikan DPRD Kabupaten memang ada penambahan 5 orang dari sebelumnya periode 2019-2024 hanya 25 orang, tapi kini menjadi 30 orang karena adanya penambahan kursi seiring dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura.
