DOB

Salah Satu Tokoh Pemuda yang ditemui Cenderawasih Pos, Ozzi Hisage menyatakan, sejak awal DOB ini sudah ditolak oleh masyarakat Lapago yang ada di Wamena lewat aksi demo yang dilakukan, namun tetap dipaksakan sehingga memang warga tidak melakukan penyambutan terhadap DOB Provinsi Papua Pegunungan.

  Ia mengatakan, pengesahan RUU Pemekaran tanpa mendengar aspirasi dan persetujuan rakyat Papua, MRP, DPR P dan Pemerintah Provinsi bukti Komisi II DPR RI dan Pemerintah mempertotntonkan pengelolaan birokrasi yang buruk dan tidak demokratis.

Tiga provinsi yang disahkan oleh DPR RI yaitu Papua Selatan dengan ibukota Kabupaten Merauke, Papua Tengah dengan ibukota Nabire dan Papua Pegunungan dengan ibukota Kabupaten Jayawijaya.

Coffee Morning yang dipandu Plt. Sekda Nabire, Herman Kayame, ST, MT  dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos, M.Si, Kapolres Nabire, AKBP. I Ketut Suarnaya, SIK, SH., Dandim 1705/Nabire Letkol Inf. Anjuanda Pardosi, pimpinan DPRD, perwakilan  Kejaksaan Negeri Nabire, dan Pengadilan Negeri Nabire.

Pembentangan Bendera Merah Putih ini sebagai ucapan terima kasih kepada negara dan pemerintah yang telah memberikan dan mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan yang sudah dinantikan selama 20 tahun.

  “Memang banyak yang tidak terima DOB Provinsi, khawatir banyak pedatang yang masuk, orang Papua susah, tapi pemerintah pusat sudah ada kebijakan untuk menghindari itu dengan tetap memberikan prioritas dan peluang bagi Orang Asli Papua,”ungkap Sekda Herman Kayame kepada Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Rabu (29/6).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kerja panja. Dia menilai komitmen yang ditunjukkan DPR membuat pembahasan jadi efektif. Tito berharap kebijakan itu bisa diterima oleh semua pihak.

Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei AB, SE menyatakan, pihaknya sudah melakukan apel gabungan untuk mengantisipasi penetapan DOB ini, sehingga sebagian masyarakat sudah mendengar, kemudian pemerintah juga membantu turun ke distrik dan kampung untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat.

“Langkah-langkah itu belum bisa kita sebut setelah nanti kita lihat kalau sudah ada UU pembentukannya. Kalau dalam UU pembentukannya pasti ada pedoman petunjuknya,” kata Plt. Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur menyikapi soal aset Pemerintah Provinsi Papua yang ada di kabupaten yang nantinya masuk dalam tiga DOB, Kamis (30/6).

RENCANA pembentukan tiga  Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua memang banyak pro kontra,dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Termasuk di Nabire, yang dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.