Plt Sekda Kabupaten Pegunungan Bintang, Aloysius Giayi menjelaskan, masa peserta aksi demo itu merupakan gabungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perwakilan pemerintahan yang ada di Kabupaten Pegubin. Selain itu, sejumlah mahasiswa juga ikut terlibat dalam aksi penolakan tersebut.
Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) Untuk Papua mengatakan, melihat fakta pelanggaran hukum dan HAM yang dialami oleh masyarakat Papua sangat dikhawatirkan akan memicu konflik social antara kelompok yang menolak kebijakan DOB dan kelompok menerima kebijakan DOB.
Sejumlah tokoh adat dan intelektual serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang (Pegubin) menyatakan siap mendukung rencana pengesahan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang rencananya akan dilaksanakan pada 30 Juni 2022.
Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani mengatakan, gagasan pemekaran sejalan dengan arahan presiden yang menginginkan adanya lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua.
Menurutnya, pawai ini baru berupa ungkapan kegembiraan dan sangat memungkinkan ketika bupati balik dari Jakarta dan undang-undangnya sudah disahkan maka akan digelar syukuran.
Kemarin (28/6), sembilan fraksi di DPR RI, bersama Komite 1 DPD dan Pemerintah sepakat untuk mengambil keputusan tingkat I terhadap tiga RUU. Yakni RUU tentang Papua Selatan, RUU Papua Tengah dan RUU Papua Pegunungan.
Polres Merauke siap mengamankan pengesahan Rancangan Undang-Undang pembentukan Provinsi Papua Selatan menjadi Undang-Undang. Ditemui di ruang kerjanya, Kapolres Merauke AKBP. Ir. Untung Sangaji, M.Hum menegaskan, pihaknya siap mengamankan pengesahan RUU PPS di Jakarta tersebut yang bisa saja masih ada pihak yang kontra.
Sebagai bentuk kegembiraan dan dukungan terhadap rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Â Merauke dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Merauke akan menggelar pawai.
Terkait hal ini, tokoh intelektual Yahukimo meminta agar Kabupaten Yahukimo harus tetap di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan salah satu tokoh intelektual Yahukimo, Andru A. Pahabol, Amd.Tek kepada Cenderawasih Pos, Senin (27/6) malam.
 Yunus Wonda menyinggung banyak elit yang sudah kehilangan panggung atau dalam masa berakhir jabatan, mulai sibuk berbicara pemekaran. Ia mengingatkan bahwa jika selama menjabat bisa melahirkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, maka silahkan saja, tapi jika selama memimpin tidak memberi perubahan apa-apa sebaiknya tidak perlu membahas pemekaran.
