DOB

   Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM mengatakan, untuk memulai pemerintahan, maka ada 4 OPD prioritas yang akan dibentuk, diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bppeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), 4 OPD ini memiliki peran penting mengawali pemerintahan ini.

  Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nickolaus Kondomo, SH, MH menyatakan jika Tuhan tidak salah mengirimnya untuk melayani masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan, dan masyarakat

Pada momen Hari Otsus, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk menilai, Otsus telah memberikan dampak besar bagi Papua. “Otsus ini kita sudah rasakan, ada Otsus yang sudah berhasil, ada yang masih dalam tahapan perbaikan dan seterusnya, jadi harus kita akui itu,” ujar Ribka ketika ditemui di Timika, Senin (21/11).

Dikatakannya dengan tiga program provinsi baru ini, tanah orang - orang asli Papua diambil atas nama pemerataan pembangunan nasional dan diserahkan kepada orang - orang yang bukan asli Papua dan ini mengakibatkan orang Papua kehilangan ahli waris tanah dan negeri ini akan kehilangan tanahnya. 

  Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyampaikan, peringatan hari Otsus bukan sekedar pemberian haru libur semata. Melainkan  menjadi perenungan bagi masyarakat Papua.

  Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menjelaskan bahwa moment 21 tahun lalu ini hingga kini terlihat ada perubahan yang nyata. Ia menjelaskan bahwa soal apa yang terjadi setelah Otsus. Pertama ada Otsus maka hadirlah MRP, dari Otsus juga lahir kursi pengangkatan .

Tidak hanya Bupati Dogiyai, Ribka Haluk juga meminta Kapolres dan Dandim untuk berada di Dogiyai guna mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan.

“Ini yang akan kita kejar, kalau bisa minggu depan kita sudah melakukan pelantikannya terlebih yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Inspektorat, Pengelola Keuangan, Bappeda, Badan Kepegawaian dan ini semua yang harus dibentuk duluan,” kata Valentinus kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (20/11)  lalu.

“Kalau mau ke Provinsi Baru boleh saja, tidak dilarang bahkan baik yang non job mau pun   pejabat aktif bisa ditempatkan di DOB selama yang bersangkutan mau,”Ucap Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (20/11).

   Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, pihaknya bersama Asosiasi dan Forkopimda telah mengatur untuk melakukan penjemputan karena PJ Gubernur Papua Pegunungan akan datang dengan penerbangan pertama dengan pasawat Trigana Air Service.