Arinius mengklaim, secara manual cakupan vaksinasi di Papua 76,5 persen. Namun secara aplikasi angkanya masih di bawah. Hal ini dikarenakan teman teman sudah melakukan pelayanan di lapangan, namun tidak diinput dalam aplikasi Asik sehingga tidak terbaca.
Menanggapi hal ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. Liypiyus Biniluk, mengatakan wilayah adat hanya berbicara administrasi. Sementara hak politik tidak ada aturan mengatur terkait itu.
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Imam Djuniawal, mengatakan dengan penyerahan dokumen tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangunan RZWP-3-K pada wilayah tersebut.
Karena itu jauh-jauh hari pemerintah Provinsi Papua, meminta masyarakat tetap manjaga keamanan dan kondusifitas jelang pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, menyatakan Pemprov Papua saat ini tengah mendorong pengembangan ekonomi hijau, yang fokusnya diutamakan pada sektor perkebunan, pertanian dan kehutanan.
Sebab dengan adanya pemekaran DOB saat ini, maka peluang wisata yang ada di Papua menjasi sumber PAD. Bahkan di Kabupaten Biak sendiri, mempunyai pantai-pantai yang sangat eksotis dengan keragamaan sosial budaya masyarakat yang sangat menarik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan hari ini pemerintah Provinsi Papua pegunungan sudah memiliki ASN yang hampir mencapai 1000an namun kemudian juga diberikan kuota khusus dari pemerintah pusat khusus untuk DOB untuk merekut 1000 CASN dan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan di Papua pegunungan.
Diakui, pasti semua orang menginginkan Papua ini maju, termasuk dirinya. Namun untuks aat ini, dirinya fokus dengan bidang tugasnya saat ini. Apalagi saat ini perosalan stunting di Papua, dan DOB lanjutnya masih menjadi perhatian serius. Sehingga terkait dengan politik mesti harus dikesampingkan.
  Direktur Walhi Papua, Maikel Peuki menjelaskan bahwa diskusi yang dilakukan untuk mengingatkan kembali para pegiat lingkungan terkait hari bumi. Masih banyak PR yang harus dilakukan terkait kondisi lingkungan di Papua apalagi dengan kondisi terkini saat ini dimana ada sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang secara tidak langsung akan memberi ancaman bagi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat dan juga hutan ada yang tersisa.
Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Pemprov papua akan memeriksa langsung ke Daerah Otonomi Baru (DOB)Â Papua dalam hal ini Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
