Menanggapi informasi tersebut, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memastikan bahwa sampai sekarang Sugiarto masih menjabat sebagai Pj Sekda Provinsi Papua Selatan.
’Saya sebagai pimpinan yang mengelola hotel tersebut belum ada pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam hal ini Pj Gubernur Papua Selatan, maupun dengan pemerintah kabupaten terkait dengan kontrak.
Danrem 172/PWY selaku Komandan Satgas Pengamanan Wilayah Kunjungan Wapres kepada awak media menuturkan sebanyak 3.000 personel gabungan TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan kunjungan tamu VVIP ini.
“Sampai dengan hari ini, agenda kita tetap yakni peresmiannya tanggal 27 Desember sesuai dengan yang sudah disampaikan pimpinan (Gubernur Papua Lukas Enembe-red),” kata Derek kepada Cenderawasih Pos, Jumat (25/11) kemarin.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, tidak ada ketentuan atau dipaksa, melainkan kerelaan dari ASN sendiri yang mau berkarir di Provinsi Baru. Sebagaimana ASN sudah bersumpah dimana saja akan mengabdi.
‘’Jadi kemarin setelah pelantikan dan setelah penyambutan penerimaan di sini (Merauke), kami ke gedung negara yang disiapkan untuk Pj Gubernur Papua Selatan itu masih dalam tahap renovasi dan dalam tahap perbaikan di beberapa bagian.
Kepala Dinkes Provinsi Papua, dr. Robby Kayame, mengatakan Raker Kesda membahas penyiapan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan, khususnya di tiga provinsi baru.
Hal tersebut diungkapkan Lewat Focus Group Discussion bersama Kementerian Dalam Negeri, DPRP meminta kajian yang lebih detail tentang tugas dan kewenangan yang pastinya tidak seperti dulu pasca lahirnya tiga DOB. Ini termasuk system penganggaran yang hingga kini belum ada petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan setelah DOB terbentuk.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM mengatakan, untuk memulai pemerintahan, maka ada 4 OPD prioritas yang akan dibentuk, diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bppeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), 4 OPD ini memiliki peran penting mengawali pemerintahan ini.
