Ia tak mau setelah menandatangani akhirnya melakukan kesalahan berjamaah dan akhirnya menjadi sorotan publik. Jhony tak menampik bahwa risalah ini akan lebih baik bila dibubuhi empat tandatangan pimpinan DPR. Namun karena tak sependapat dengan isi tujuan penganggaran akhirnya iapun memilih tak ikut menandatangani.
Terkait hal ini, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo meminta kepala pemerintahan kampung (KPK) dapat mengelola dana kampung dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
Karena itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura Makzi L Atanay mengingatkan para aparat kampung yang mempunyai kewenangan mengelola anggaran kampung ini agar berhati-hati dalam pengelolaan dana kampung.
"Tadi ada beberapa sekolah yang sampai sekarang kami belum berikan rekomendasi pencairan dana BOS tahap kedua, ini karena laporannya belum beres," kata Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura, Elen Montolalu, Kamis (7/9).
Pemprov perlu lebih memperketat pengelolaan keuangan apabila tidak mau keteteran di pertengahan tahun nanti. Pasalnya dari rapat paripurna dalam rangka pembahasan Raperdasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 tadi malam terdapat kenaikan dari jumlah APBD.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung kota Jayapura, Makzi L. Atanay mengungkapkan, kehadiran badan usaha milik kampung di sejumlah kampung ini belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli kampung, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi kampung.
Oleh karena itu, pihaknya terus memacu pekerjaan fisik yang sudah on progres bisa terus dikebut. Supaya progres pekerjaan fisik cepat selesai dan penagihan keuangan juga bisa diselesaikan, sehingga progres penyerapan bisa lebih maksimal.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memperlihatkan kekecewaannya akibat temuan terkait alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah (APBD) untuk pengentasan stunting yang tidak tepat sasaran.
Disini hampir semua fraksi menyampaikan soal pengelolaan anggaran yang dirasa banyak temuan dan tidak sesuai. Tugas Plh Gubernur kini bertambah dimana ia diminta memberikan penjelasan lebih detail terkait anggaran yang sudah digunakan namun ada juga yang patut dipertanyakan.
Gabungan komisi mengapresiasi capaian realisasi PAD yang melampaui target namun gubernur dan jajaran perlu mengecek lagi persoalan dan solusi PAD agar lebih optimal dan inovatif,” beber Paskalis Letsoin SH, MH
