Perombakan pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua diharapkan menjadi momentum memperkuat penegakan hukum di tanah Papua. Pejabat yang baru dilantik menyatakan komitmennya melanjutkan penanganan perkara, mengawal pemberantasan
Sanksi tegas ini diberlakukan menyusul adanya insiden penagihan paksa oleh para oknum rentenir kepada kepala kampung dan bendahara Kampung Onam, Distrik Kaesenar yang terjadi di halaman Bank Papua Arso, Kabupaten Keerom, usai mencairkan Alo
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono, SH, MH menyatakan masih ada terpidana lainnya yang aliran dananya akan disita untuk nanti di kembalikan kepada kas negara, sementara lainnya masih menunggu lelang harta bendanya yang tela
Kasat Reskrim Polres Jayapura, AKP Axel Panggabean, mengatakan penyidikan telah rampung dan berkas perkara sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Jayapura untuk diteliti (tahap I). Selama penyidikan, polisi memeriksa 35 saksi dari masyarakat, ap
Abisai menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas kelebihan salur dana kampung yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. "Kami mengundang seluruh kepala kampung untuk menjelaskan adanya kelebihan salur dana kampung. Set
Bupati Keerom, Piter Gusbager menyalurkan Dana Desa tahap I dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) triwulan I dan II tahun 2026 bagi 35 kampung di enam distrik bagian atas Kabupaten Keerom. Total anggaran yang diserahkan sebesar Rp6.282.088.200.
Kepala Distrik Sentani, Jeck Puraro, melakukan monitoring pemasangan papan informasi anggaran sekaligus penyerahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2026 di Kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten Jay
Efisiensi yang dilakukan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran ternyata juga menyasar dana yang diturunkan ke setiap desa atau kampung yang ada di Provinsi Papua Selatan. Jika di tahun 2025 lalu, dana Desa yang dituru
Kepala Distrik Sentani, Jeck Puraro menyerahkan Dana Desa atau Dana Kampung Tahap I Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Kampung Yahim sebesar Rp111 juta. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan sesuai kebutuhan dan program pembangunan ya
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai upaya pengawasan, pendamping
ndoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran dana kampung yang dinilai sangat berdampak terhadap pem
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) memastikan penyaluran dana kampung tahap pertama tahun anggaran 2026 telah terealisasi sepenuhnya ke seluruh kampung. Kepala DPMK Kota Jay
Pemerintah Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa dana kampung tahun 2026 mengalami pemangkasan signifikan. Jika sebelumnya setiap kampung menerima sekitar Rp1 miliar, kini rata-rata hanya mendapatkan Rp300 juta per kampu
Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura Ferdinand Hanuebi menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat berencana akan melakukan pemantauan secara langsung bukti dari hasil penyaluran dana kampung dari pemerintah di setiap kam
“Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Jayapura, kerugian negara dalam pengelolaan dana kampung dan Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Dana Desa (DDS) Kampung Sanggai tahun anggaran 2023 dan 2024 sebesar Rp1.694.15
Kepala Kampung Karya Bumi, Muryani, menjelaskan bahwa lahan pemakaman umum tersebut dibeli dari pemilik tanah dengan nilai Rp300 juta. Pembayaran dilakukan secara bertahap, yakni cicilan pertama sebesar Rp80 juta pada ta
"Kasus korupsi dana desa di Kabupaten Lanny Jaya, sudah dilimpahkan ke jaksa untuk diproses hukum lebih lanjut dengan menyeret sembilan orang tersangka," kata Direktur Reskrimsus Polda Papua Kombes I Gusti Gede Era Adhin
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere menyatakan pemerintah berharap dana desa tahap ke II benar -benar terserap ke masyarakat yang mempunyai hak untuk menerima, cukup kemarin di tahap pertama ada beberapa laporan yang d
Ia menjelaskan, DD Tahap II yang disalurkan ke 81 Kampung yang lengkap administrasi sebesar Rp. 23.893.365.332. Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II yang disalurkan ke 91 kampung sebesar Rp. 23.288.537.960. Tahapan
‘’Untuk alokasi dana kampung yang bersumber dari APBD Kabupaten Merauke 100 persen sudah cair dan masuk ke rekening kampung. Tapi, dari 179 kampung itu, belum seluruhnya ditarik karena ada kampung yang kepala kampungnya
Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay, menjelaskan bahwa empat kampung, yakni Yoka, Kayu Batu, Enggros, dan Kayu Pulo, sedang memasuki proses finalisasi di Badan Keuangan Daerah. Sementara dua kampung lainnya
Disini juga terungkap bahwa persoalan yang kerap menimbulkan masalah khususnya wilayah Yahukimo adalah terkait SK Kepala Kampung yang sedang berproses hukum termasuk dana desa. Soal SK dikatakan ada dua versi.
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan 328 Kepala Kampung dan 40 kepala distrik di hadirkan dalam rapat ini untuk melakukan evaluasi penyaluran dana desa, apakah sudah benar -benar diturunkan kepada
Plt Kepala Kampung Tipalok Painus Mosip mengaku jika pihaknya lakukan program ini untuk meningkatkan SDM di kampung mana ini agar tidak ada anak mudah menganggur lantaran putus sekolah dan tidak memiliki ijazah untuk bek
Menurutnya, Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga tidak untuk semua masyarakat di kampung, namun lebih kepada masyarakat yang cacat, dan para menula, selain itu ada juga program penurunan stunting, dan Kopera
"Kami 306 kampung yang dirugikan oleh oleh Pemkab Jayawijaya yang melakukan pergantian sepihak tanpa melihat aturan, sehingga saat ini pihaknya sedang menempuh jalur hukum di PTUN Jayapura, kami juga minta Bupati melihat
Rapat terbuka yang dihadiri oleh Wakil Bupati Yotam Wonda, S.H., M.Si., Forkopimda, para pimpinan OPD, Kepala Distrik, Kepala Kampung, serta para pendamping desa ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali tang
Monitoring ini bertujuan untuk memantau capaian realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah hingga Triwulan III Tahun 2025, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan enyusun langkah strat
“Kami berharap ada kebijakan jelas, minimal 20 persen dari dana kampung bisa disisihkan untuk sektor pendidikan. Jangan hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga pembangunan sumber daya manusia yang lebih penting unt
Sembilan tersangka masing-masing berinisial TK, YFM, CY, AS, TY, PW, SM, JU, dan HDW. Peran masing-masing tersangka juga berbeda yaitu pertama TK selaku Plt. Kepala DPMK Lanny Jaya TA 2024, membuat dan menandatangani sur
Di hadapan Walikota, warga menduga ada pemotongan dana kampung dari pihak dinas sebelum diturunkan ke kampung Koteng. Menurut Yunike, tudingan tersebut tidak benar. Ia menjelaskan bahwa dugaan pemotongan muncul akibat ad
Plt Bupati Nduga Yoas Beon menyatakan pemerintah memiliki target-target yang harus dicapai, sebab jika dilihat 16 tahun atau pemerintahan awal tak pernah ada pengawasan untuk mekanisme pencairan, sehingga pengelolaan dan
Ketua Asosiasi 328 Kepala Kampung se Kabupaten Jayawijaya Naligi Kurusi menegaskan, dalam aksi demo di kantor bupati, kepala kampung sudah meminta agar dana desa tahap pertama jangan dulu dicairkan hingga masalah pergant
Menurutnya, setiap rupiah dari dana kampung harus dipergunakan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
"Tujuan utama Bimbingan Teknis Pencegahan Korupsi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparatur kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) tentang integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik agar mereka
Kepala Kampung Lapua, Okto Lambe, mengatakan program ini bukan sekadar kegiatan bercocok tanam, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. “Dana Desa tahap pertama ini kami fokuskan untuk pengembangan pa
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.Kp mengingatkan kepada kepala Kampung yang baru diangkat pemerintah daerah untuk tidak sombong karena mungkin dia tim atau apa, namun yang pasti pemerintah memberikan tanggu
Sekda Sarmi, Eduward Didimonmau, menjelaskan bahwa di Kabupaten Sarmi terdapat 92 kampung, sehingga otomatis seluruhnya wajib membentuk koperasi tersebut.
Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay mengatakan, penyaluran dana tahap II ini diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program prioritas kampung, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Alamsyah Ali menjelaskan, penyelidikan dugaan kasus penyalahgunaan dana kampung telah dilakukan.
Ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Kampung Awaso Distrik Inggerus, Waropen yang dilakukan oleh salah satu sekretaris kampung berinisial SB. Dari pelaporan mereka meminta meminta agar ada upaya pen
Kepala Dinas PMK Kabupaten Sarmi, Eduward Dimomonmau, mengungkapkan bahwa pencairan dana tersebut sudah mulai dilakukan dan para kepala kampung diminta segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Jayawijaya, Narson Wetipo, ST,h mengakui jika Program ini menetapkan alokasi 30% dari masing-masing dana kampung untuk menjadi modal awal yang akan mendongkrak
Makzi juga meminta agar seluruh pekerjaan yang direalisasikan harus disertai laporan pertanggungjawaban yang akurat dan seluruh kewajiban pajak dituntaskan. Laporan Dana Kampung harus disertai pertanggungjawaban yang aku
Menurut Aipda Lintar, proses penyelidikan sudah dilakukan di Desa Wilmaker pada saat ia menjabat sebagai Kanit Tipikor pada Mei 2025. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap aparat kampung, dan laporan sudah diserahkan ke A
Dengan dikucurkannya dana desa ratusan miliar ini tentu membutuhkan pengawasan yang ekstra. Apalagi, kasus korupsi di Mimika belakangan ini berhasil mencuat ke publik atas kerja keras aparat penegak hukum (APH).
Data yang dihimpun Cenderawasih, untuk kampung Yoka tahun 2025 menerima anggaran sebanyak Rp. 8.836.790.321 dari tiga sumber yakni, Alokasi Dana Kampung (ADK) sebanyak Rp. 5.833.004.817, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Da
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Marthen M. Asmuruf, dalam laporannya menyampaikan alokasi DD Kabupaten Keerom tahun 2025 sebesar Rp. 81.953.483.000.
Penyerahan DD dilakukan langsung oleh Bupati Keerom Piter Gusbager didampingi oleh Wakil Bupati Keerom Daud, Ketua DPRK Kanisisus Kango serta Forkopimda.
Bupati Gusbager dalam arahannya menaruh harapan kepala seluruh kam
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Ibele Loudwik Mosib, menilai jika perputaran ekonomi saat ini dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Papua Pegunugan dan Kabupaten Jayawijaya sebab usai pela
Eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Papua diprediksi akan terus memakan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat keamanan. Ini dikatakan tak lepas karena aktor utama sumber kekerasan berdarah ini belum sadar dan
Berkaitan dengan hal tersebut, Royal pun mengimbau masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan itu agar melaporkannya secara resmi ke Kejaksaan Negeri Mimika. Kejaksaan Negeri Mimika siap menindaklanjuti setiap lapor
Selain BLT, kata Eduward, terdapat sejumlah prioritas lain yang perlu menjadi perhatian kampung, seperti pengembangan potensi lokal yang menjadi keunggulan masing-masing kampung, dukungan terhadap ketahanan pangan, promo
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Sarmi, Eduward Dimomonmau, menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi nasional yang berdampak pada semua daerah. Karena itu, ia meminta para kepala kampung untuk memahami kondisi ini.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa kini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga berbasis teknologi melalui aplikasi khusus yang diawasi oleh pihak Kejaksaan. Dalam sistem tersebut, setiap kepala kampung wajib melaporkan bukti fisik serta laporan keuangan penggunaan dana secara berkala
Wali Kota Jayapura dalam kesempatan menyampaikan, Turkam direncanakan selepas Idul Fitri. “Program Turkam ini merupakan salah satu janji politik saya bersama Pak wakil walikota, rencananya kita mulai turun 8 April atau awal bulan depan," ujar Abisai Rollo ke Cenderawasih Pos di ruangan rapat walikota
Kepada awak media, Yandri menyampaikan bahwa kedatangannya ke kantor Kejagung untuk meneruskan kerja sama yang sudah terbangun. Dia mengakui bahwa selama ini Kejagung telah memberikan dukungan terhadap Kemendes PDT. Salah satunya ditunjukan lewat aplikasi Jaga Desa.
Terkait dengan itu, Kepala Kampung Sumber Rejeki Distrik Kurik-Merauke Bambang Irawan dan Kepala Kamung Jagebob Raya Distrik Jagebob Merauke Muriyanto menyatakan keberatannya sehubungan dengan penterkait berharap pemerintah tidak melakukan pemotongan terhadap dana desa yang bersumber pemotongan amnggaran atau refocusing itu.
Dia menjelaskan, penambahan ini mencakup sektor DBH pajak penghasilan, DBH pajak bumi dan bangunan, serta DBH dari sektor pertambangan umum. “Meski begitu secara year on year mengalami penurunan realisasi namun diharapkan penambahan pagu DBH yang mampu mendorong daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak yang lebih optimal, termasuk pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
"Dengan predikat terbaik dalam penyaluran, artinya Kabupaten Jayapura menyalurkan dana desa tahun 2024, secara periodik, tahapannya begitu cepat dari kabupaten lainnya, tentunya predikat ini harus diimbangi dengan hasil dan kinerja, dari pengelolaan dana desa, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Hanya saja sayangnya dana ini tidak semua terserap baik dan justru disinyalir lebih banyak kebocoran. Itu juga yang menjadi catatan Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Uncen Prof. Avelinus Lefaan, MS. Lefaan mengungkapkan bahwa dirinya tidak memungkiri jika pengelolaan dana desa di Papua belum benar-benar maksimal.
Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa dana desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahun telah memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di tingkat kampung.
Kasus ini kini telah naik ke tahap penyidikan dengan pemeriksaan 20 saksi. Kepala Desa Ineki Kata Kasat Rumpaidus, berdasarkan proses-proses hukum penyidikan diketahui mengelola dana desa Distrik Kepulauan Auri sebesar Rp2.120.309.780 pada tahun 2022 dan Rp2.547.286.003 pada tahun 2023. Dana tersebut semestinya dialokasikan untuk pembangunan jembatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), insentif aparat desa, tokoh agama, kader, serta Posyandu.
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan Dana Desa akan dialokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan dalam mendukung program MBG. Untuk menguatkan Permendes itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang pengelolaan DD tersebut.
Menurut Makzi, saat ini memang masih dalam tahap penyusunan, pembahasan dan penyusunan APBKam tahun 2025. Tahapan ini sudah berjalan sejak Agustus 2024 yakni, Musrembang, rencana kerja pemerintah Kampung dan tahapan-tahapan yang lainnya.
Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra kepada ANTARA di Sentani, Senin, mengatakan bahwa pengelolaan Dana Desa menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 139 kampung di daerah ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura Makzi Atanay mengatakan pada 2025 minimal 20 persen dari total transfer dana desa akan dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan dan program gizi.
Program Dana Desa merupakan salah satu implementasi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa juga kampung. Dalam rangka pengaturan dan pengurusan desa maka pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
"Kalau tidak secara teratur dilakukan, kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Hanya kita dapat tahu, ketika kita lakukan monitoring atau review yang dilakukan secara berkala juga oleh Inspektorat," ujar Makzi.
Dikatakan, baru ada beberapa kampung di Kota Jayapura yang sudah menyalurkan dana Kampung tahap 3, yaitu, Kampung Skouw Sae, Koya Tengah, Holtekamp, Nafri, dan Skouw Yambe. Sedangkan kampung yang masih dalam tahap proses penyalurannya di BPKAD yaitu Kampung Moso.
Kasus terbaru terkait dugaan penyalahgunaan dana desa di Kampung Ineki, Distrik Kepulauan Aruri, telah memicu perhatian serius. Berdasarkan informasi dari Kapolres Supiori melalui Kasat Reskrim Polres Supiori Ipda Daniel Z Rumapidus, SH.,MH, proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti-bukti telah dilakukan.
Penyerahan ini menjadi penanda bahwa penyidikan atas dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2022 telah rampung. DY diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan tidak transparan dalam pengelolaan dana desa, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.434 juta.
Tersangka dalam kasus ini berinisial DY, yang menjabat sebagai Kepala Desa Puweri. Modus operandi yang dilakukan DY adalah tidak transparan dalam pengelolaan dana desa dan menyimpan semua dana tanpa melibatkan bendahara atau perangkat desa lainnya. DY juga membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran.
Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan penangkapan tersebut. Dalam keterangannya, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan bahwa Enes Dapla dan dua rekanya ditangkap bersama uang rampasan yang diduga berasal dari kepala kampung.
Asisten III Setda Provinsi Papua Pegunungan, Ap, MSi menyatakanmelalui program ini pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ingin memberikan pembinaan kepada kampung, diketahui bersama dalam 10 tahun terakhir alokasi dana desa untuk kampung itu cukup besar, dengan alokasi yang besar kampung dituntut untuk mengelola itu dengan baik tranparan, efektif untuk kesejahtrahan masyarakat.
PJ Bupati Jayawijaya, melalui asisten II setda Jayawijaya Lekius Yikwa menyatakan, lauching stunting untuk 40 distrik atau 328 kampung dipusatkan di pisugi di tujuh kampung. ini perlu di teruskan, ini juga kegiatan sosialisasi. sebab pemerintah mengharapkan kepada stekholder dalam hal ini ibu-ibu PKK, Puskesmas, kader, ini tugas dan tanggungjawab untuk menterjemahkan program stunting ke tingkat desa dan distrik.
Asisten I Setda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.A.P menyatakan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung memanggil kepala puskesmas di seluruh Kabupaten Jayawijaya untuk diberikan pemahaman terkait dengan rencana penanganan stunting yang mendapatkan dukungan anggaran dari dana desa.
Adapun tiga kampung yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya Kampung Mabo, Tobati dan Koya Koso. Karena itu pihaknya berharap supaya kampung-kampung yang belum itu segera menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sehingga proses dan tahapan selanjutnya untuk pencairan air dana itu segera dilakukan.
“Ke depan saya akan coba klarifikasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk sama-sama menghitung ini kurang lebih seperti apa ini uang yabg sebenarnya karena ada kecenderungan menurun, padahal dasarnya jelas,” kata Johannes saat ditemui di Mako Brimob Batalyon B Pelopor, Senin (1/7/2024).
Pihaknya juga akan menilai penggunaan anggaran itu sesuai dengan ketentuan yang ada terutama mengenai persentase penyerapannya apakah sudah memenuhi syarat, untuk bisa jadi acuan apakah bisa disalurkan dana tahap 2 atau tidak.
Kasi Pidsus menjelaskan bahwa penghitungan kerugian negara tersebut saat ini dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk dapat dibawa pembuktian dalam persidangan.
“Pada saat saya turun lapangan dan melakukan konfirmasi ke teman teman di kabupaten/kota, rata-rata mereka menyebut anggaran tidak ada, sehingga pemeriksaan pengelolaan dana desa tidak dilakukan. Ini juga dikarenakan sebagian desa di wilayah Papua tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujarnya.
Ketua DPRD Jayawijaya Dorlince Medlama menyatakan sesuai dengan fungsi dari DPRD melakukan pengawasan maka pihgaknya akan turun ke masyarakat, sebab kehadiran mereka di Lembaga legislative ini merupakan usulan dari setiap distrik sehingga sudah sepantasnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
Edwad Risamasu mengungkapkan, bahwa dalam hal pengelolaan dana desa tersebut masih sangat diperlukan peningkatan kapasitas aparatur kampung untuk mereka bisa mengelola dana desa yang diturunkan pemerintah ke kampung dengan baik.
Tentunya pengelolaan Dana Kampung harus bisa dikelola dengan baik, untuk membangun kampung serta mensejahterakan masyarakat di 139 kampung. Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengungkapkan, melalui dana kampung yang sangat besar untuk 139 kampung, maka Triwarno meminta kepada seluruh kepala pemerintahan kampung (KPK) di 139 kampung bisa mengelola dana kampung secara maksimal dan transparan, tidak boleh ditutup tutupi.
“Informasi dari keuangan ada yang administrasinya tidak lengkap dan lain-lain, seperti SPJ belum masuk. Jadi untuk SPJ yang belum masuk atau belum tersalurkan kita anggap bagian jadi Silpa,” ungkap Sekda Indra kepada awak media, Kamis (4/1).
“Tujuan utama kami adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua pengguna jalan, mengurangi kemacetan, dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas,” ungkapnya.
Asisten Bidang pemerintahan Umum dan Otsus Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si mewakili Pj Gubernur Papua Selatan pada penutupan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung dan kelembagaan kampung mengataka, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah saat ini merupakan salah satuupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.
"Ada kampung yang kelola Rp 5 miliar dan yang paling tinggi itu kampung Koya Koso karena wilayahnya besar, sekitar Rp 12 miliar," kata Asisten 1 Bidang Pemerintahan umum Pemkot Jayapura, Evert Meraudje, Rabu (15/11).
Plt. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Jayawijaya Lepinus Gombo, SPd, MSi menyatakanterkait pencairan dana desa tahapo II tahun 2023 sudah dilakukan mulai minggu lalu, sampai dengan saat ini sehingga sudah 2 minggu pihaknya sedang proses, dimana dari Proses ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi seluruh kepala kampung.
Supaya sebelum masuk APBK di tahun berikut, laporan dan penyerapannya sudah selesai atau close di Desember. Sehingga tidak lagi lewat tahun seperti yang tahun-tahun sebelumnya terjadi.
"Untuk sementara yang kita dampingi lihat arah progresnya Skouw Sae, Koya Koso, Koyang Tengah, Yoka, itu sudah bagus, yang lain lain sudah mulai ikut-ikutaan, kita terus dorong," kata Makzi L. Atanay, Jumat (20/10).
Angka tersebut tercatat 78,20 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN pada tahun ini sebesar Rp 70 triliun. Melansir dari Instagram resminya, dana yang telah disalurkan tersebut terbagi menjadi dua, yakni untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan penyaluran Non BLT Desa.
Salah satu tujuan pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa (ADD) di setiap kampung untuk mempercepat proses pembangunan di kampung sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kampung. Dana yang mengalir ke kampung ini bisa mencapai miliaran rupiah, bisa melebihi Organisasi Perangakt Daerah di Kota Jayapura.
Menurutnya, dana tambahan ini diberikan, karena waktu itu ada salah hitung, dari pihak BPKD. Dimana mereka mengeluarkan dana infrastruktur kemudian dana yang lain-lain baru sisanya dibagi 10 persen ke kampung.
