"Kasus korupsi dana desa di Kabupaten Lanny Jaya, sudah dilimpahkan ke jaksa untuk diproses hukum lebih lanjut dengan menyeret sembilan orang tersangka," kata Direktur Reskrimsus Polda Papua Kombes I Gusti Gede Era Adhin
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere menyatakan pemerintah berharap dana desa tahap ke II benar -benar terserap ke masyarakat yang mempunyai hak untuk menerima, cukup kemarin di tahap pertama ada beberapa laporan yang d
Ia menjelaskan, DD Tahap II yang disalurkan ke 81 Kampung yang lengkap administrasi sebesar Rp. 23.893.365.332. Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II yang disalurkan ke 91 kampung sebesar Rp. 23.288.537.960. Tahapan
‘’Untuk alokasi dana kampung yang bersumber dari APBD Kabupaten Merauke 100 persen sudah cair dan masuk ke rekening kampung. Tapi, dari 179 kampung itu, belum seluruhnya ditarik karena ada kampung yang kepala kampungnya
 Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay, menjelaskan bahwa empat kampung, yakni Yoka, Kayu Batu, Enggros, dan Kayu Pulo, sedang memasuki proses finalisasi di Badan Keuangan Daerah. Sementara dua kampung lainnya
Disini juga terungkap bahwa persoalan yang kerap menimbulkan masalah khususnya wilayah Yahukimo adalah terkait SK Kepala Kampung yang sedang berproses hukum termasuk dana desa. Soal SK dikatakan ada dua versi.
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan 328 Kepala Kampung dan 40 kepala distrik di hadirkan dalam rapat ini untuk melakukan evaluasi penyaluran dana desa, apakah sudah benar -benar diturunkan kepada
Plt Kepala Kampung Tipalok Painus Mosip mengaku jika pihaknya lakukan program ini untuk meningkatkan SDM di kampung mana ini agar tidak ada anak mudah menganggur lantaran putus sekolah dan tidak memiliki ijazah untuk bek
Menurutnya, Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga tidak untuk semua masyarakat di kampung, namun lebih kepada masyarakat yang cacat, dan para menula, selain itu ada juga program penurunan stunting, dan Kopera
"Kami 306 kampung yang dirugikan oleh oleh Pemkab Jayawijaya yang melakukan pergantian sepihak tanpa melihat aturan, sehingga saat ini pihaknya sedang menempuh jalur hukum di PTUN Jayapura, kami juga minta Bupati melihat
