Selain BLT, kata Eduward, terdapat sejumlah prioritas lain yang perlu menjadi perhatian kampung, seperti pengembangan potensi lokal yang menjadi keunggulan masing-masing kampung, dukungan terhadap ketahanan pangan, promo
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Sarmi, Eduward Dimomonmau, menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi nasional yang berdampak pada semua daerah. Karena itu, ia meminta para kepala kampung untuk memahami kondisi ini.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa kini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga berbasis teknologi melalui aplikasi khusus yang diawasi oleh pihak Kejaksaan. Dalam sistem tersebut, setiap kepala kampung wajib melaporkan bukti fisik serta laporan keuangan penggunaan dana secara berkala
Wali Kota Jayapura dalam kesempatan menyampaikan, Turkam direncanakan selepas Idul Fitri. “Program Turkam ini merupakan salah satu janji politik saya bersama Pak wakil walikota, rencananya kita mulai turun 8 April atau awal bulan depan," ujar Abisai Rollo ke Cenderawasih Pos di ruangan rapat walikota
Kepada awak media, Yandri menyampaikan bahwa kedatangannya ke kantor Kejagung untuk meneruskan kerja sama yang sudah terbangun. Dia mengakui bahwa selama ini Kejagung telah memberikan dukungan terhadap Kemendes PDT. Salah satunya ditunjukan lewat aplikasi Jaga Desa.
Terkait dengan itu, Kepala Kampung Sumber Rejeki Distrik Kurik-Merauke Bambang Irawan dan Kepala Kamung Jagebob Raya Distrik Jagebob Merauke Muriyanto menyatakan keberatannya sehubungan dengan penterkait berharap pemerintah tidak melakukan pemotongan terhadap dana desa yang bersumber pemotongan amnggaran atau refocusing itu.
Dia menjelaskan, penambahan ini mencakup sektor DBH pajak penghasilan, DBH pajak bumi dan bangunan, serta DBH dari sektor pertambangan umum. “Meski begitu secara year on year mengalami penurunan realisasi namun diharapkan penambahan pagu DBH yang mampu mendorong daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak yang lebih optimal, termasuk pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
"Dengan predikat terbaik dalam penyaluran, artinya Kabupaten Jayapura menyalurkan dana desa tahun 2024, secara periodik, tahapannya begitu cepat dari kabupaten lainnya, tentunya predikat ini harus diimbangi dengan hasil dan kinerja, dari pengelolaan dana desa, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Hanya saja sayangnya dana ini tidak semua terserap baik dan justru disinyalir lebih banyak kebocoran. Itu juga yang menjadi catatan Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Uncen Prof. Avelinus Lefaan, MS. Lefaan mengungkapkan bahwa dirinya tidak memungkiri jika pengelolaan dana desa di Papua belum benar-benar maksimal.
Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa dana desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahun telah memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di tingkat kampung.
