“Saya instruksikan seluruh pejabat daerah untuk bersikap proaktif dalam mendukung proses pemeriksaan. Kedepankan komunikasi yang baik dengan tim BPK, kalau ada data atau dokumen ditanya supaya dilengkapi,” imbuh Bupati M
Dalam audensi ini, Bupati meminta dukungan dari pihak BI untuk memperluas layanan digitalisasi di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, juga meminta dukungan dari pihak BI dalam hal pengelolaan Pasar Darfuar dengan
“LKPD telah diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Dipenyerahan LKPD Pemda Biak Numfor disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur Papua dan jajaran kepala daerah se-kawasan Saereri,” kata Bupati didampingi Kepa
Pendekatan strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif maupun lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan budidaya, dengan fokus pada diversifikasi pangan-pangan
“Kalau betul-betul serius berusaha, pemerintah daerah akan melakukan pendampingan. Pendampingan ini tidak saja berupa pemberian tambahan bantuan modal usaha melalui bantuan, tetapi juga peningkatan keterampilan lebih lan
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengatakan khusus untuk penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan bersumber dari dana Otsus berbasis interoperabilitas sudah terintegerasi dalam 3 sistem (SIPD-SIPPP dan SIKD). Dengan beg
Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, yang memimpin aksi-aksi bersi itu mengatakan, kegiatan yang dilakukan di Pasar Bosnik bukan sekedar seremonil, namun sudah menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Biak Num
Studi banding ke Raja Ampat dinilai sangat tepat, karena dinilai memiliki banyak kesamaan, baik dari sektor maupun budaya (banyak orang Biak di Raja Ampat). Selain itu, Raja Ampat dinilai kabupaten yang sukses dalam meng
Apresiasi penghargaan pemerintah daerah terbaik itu disampaikan atau diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaraan Papua Izharul Haq, S.E., M.Fin kepada Plt Sekda Kabupaten Biak Numfor, Zacharias
Sementara untuk audit terinci rencananya akan dilakukan pada bulan April mendatang. Oleh karena itu, ditekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nantinya bersikap proaktif dan siap memberikan klarifikasi
