“Soal beasiswa, problem utamanya adalah data yang dari Provinsi Papua ada yang tidak akurat. Informasi yang saya terima seperti itu,” kata Mendagri Tito Karnavian kepada wartawan saat mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Papua beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait berharap, para peserta didik tersebut bersekolah di lembaga pendidikan terbaik di Indonesia, sehingga menjadi lulusan yang cerdas dan berkualitas.
“Tidak ada rencana aksi dari orang tua, karena kami sekarang beraksi nyata dengan data,” tegas Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (6/7)
‘Hal ini harus dipikirkan bersama, termasuk oleh pemerintah pusat, supaya mahasiswa yang diberikan beasiswa, baik yang kuliah dalam negeri maupun luar negeri tetap dipikirkan dengan serius, jangan sampai mereka di DO atau putus kuliah,’’ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/7).
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., mengatakan, tahun ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana otonomi khusus sebesar Rp 126 miliar. Dimana dana itu menurutnya, pemanfaatannya sudah dibagi-bagi ke beberapa bidang baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur.
Ada yang membawa makanan, kue. Namun, ada juga yang sekedar datang untuk nongkrong maupun tidur di pelataran gedung kantor Gubernur Papua dengan tikar yang sudah digelar.
“Saya agak bingung juga kalau sampai sekarang ada yang belum dibayarkan sebab sebelum pemerintah pusat membangun tentunya ada kesepatakan dengan Pemprov soal gono gini,” jelas Jansen kepada Cenderawasih Pos di ruang banggar DPRP, Senin (26/6).
Dimana dari data yang ada, sekitar 500an mahasiswa asal kota Jayapura yang saat ini sedang terlantar akibat terhentinya biaya pendidikan dari pemerintah provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus.
Sekedar diketahui, para orang tua dan mahasiswa mulai berada di Kantor Gubernur sejak kamis (15/6) demi menunggu kejelasan anggaran beasiswa yang sudah menunggak sejak Januari tahun 2023 lalu.
Tak hanya itu rencananya ada tiga pos nge-camp yang akan dibuat. Pertama di kantor gubernur, kedua di kantor DPRP dan ketiga di istana negara. Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw didamping Wakil Ketua III DPRP, Yulianus Rumboirussi menyampaikan banyak keanehan dari persoalan beasiswa afirmasi tersebut.
