Sementara kalau kita lihat pembagian kuota untuk BBM ini sudah diatur pemerintah. Tapi kalau sudah terjadi antrean begini kan kita sebagai masyarakat yang awam ini bertanya, ada apa? Ada permainan apa, sehingga ini
Kendati demikian, lanjut Wabup Fauzun Nihayah, pemberantasan mafia BBM tersebut akan dilakukan. Bahkan dirinya terus mendapatkan laporan dari masyarakat. ‘’Bahkan foto-foto dari tanki-tanki yang sudah dimodifikasi dan te
Sebab, untuk kendaraan dengan plat nomor yang masih dari luar Papua Selatan yang ada di Merauke tersebut, untuk kuota BBM tidak terhitung masuk Merauke. Di sisi lain, pajak dari kendaraan itu masuk ke daerah asla dimana
Area Manager Commrel and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, ada kenaikan konsumsi BBM, LPG dan minyak tanah dibanding kondisi normal.
Kepala Dinas Peridustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Merauke Erick Rumlus ditemui media ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke tidak pernah mengeluarkan izin untuk pompa mini tersebut.
Sedangkan 4 terduga pelaku juga menjalani penahanan di Rutan Mapolres Merauke. Press release yang diterima dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Kombes Pol I Gusti Era Adinata melalui Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua Kompol Agus Ferinando Pombos, SIK, mengungkapkan, pengungkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar ini dilakukan di sekitar perumahan Blorep, Kelurahan Kamundu Merauke, pada 17 Maret 2025 sekira pukul 15.20 WIT.
Tiga lokasi sampel yang diperiksa di antaranya SPBU APO Distrik Jayapura Utara, SPBU Entrop Distrik Jayapura Selatan dan SPBU Ale-ale Padang Bulan. Pendataan ini difokuskan pada pengukuran di dispenser-dispenser yang menyerahkan BBM kepada konsumen.
Pj Gubernur juga mengingatkan agar Pertamina terus mengawasi harga BBM di Papua, yang masih relatif tinggi di beberapa wilayah. "Satgas BBM harus bekerja keras mengantisipasi penimbunan BBM di Papua. Pengawasan harus dilakukan dengan baik," imbaunya.
“Satgas Ramadan dan Idulfitri akan bekerja untuk menyediakan BBM dan LPG guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsumen industri, serta memastikan kelancaran dan pelayanan distribusi BBM dan LPG dapat berjalan dengan baik di seluruh Regional Papua Maluku selama Ramadan dan Idulfitri,” kata Isfahani
Hal itu disampaikan Penanggung Jawab Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nagoya, Kota Jayapura, Deni. Ia mengatakan permintaan pemilik kendaraan terhadap BBM jenis Pertamax tetap stabil.
Menurutnya, meskipun ada dugaan pelanggaran hukum, tidak dapat serta-merta dianggap bersalah sebelum adanya putusan inkrah dari pihak berwenang. “Kita tetap mendukung proses hukum yang adil dan transparan, dan pada saat yang sama, kami tetap fokus menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam menyediakan produk BBM yang terjamin kualitas dan kuantitasnya untuk masyarakat,” tambahnya.
Ramses menyebut BBM adalah salah satu komoditas yang harus disiapkan, sebab jika BBM tidak ada, bisa mempengaruhi distribusi logistik ke daerah. Terkhusus saat Ramadan dan jelang Idulfitri.
“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari
Sejumlah sopir angkutan umum dan pengemudi ojek mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat waktu kerja yang terbuang saat mengantre BBM. Salah seorang tukang ojek yang cukup paruh baya Sarno, mengatakan bahwa antrean panjang membuatnya kehilangan banyak pelanggan di pagi hari, yang merupakan waktu tersibuk bagi para pencari nafkah di jalanan.
Lewat penjelasannya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa tindak curang itu dilakukan oleh Riva melalui pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga. Harli menyebut, Riva membeli pertalite atau bahan bakar minyak (BBM) Ron 90 dengan harga BBM Ron 92 atau pertamax. Kemudian dia melakukan blending atau mencampur atau melakukan oplos.
Charlie Salindeho menjelaskan, kedua kapal pengangkut BBM ini diamankan oleh pihak Lantamal XI Merauke, kemudian diserahkan ke pihaknya untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KSOP. Dimana, satu kapal besi pengangkut BBM diamankan pihak Lantamal XI saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang sedang dalam perjalanan pulang dari Bade, Kabupaten Mappi ke Merauke. Kapal sudah dalam keadaan kosong setelah BBM yang diangkut sudah sampai di tujuan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor, Iwan Ismulyanto, ditemui Senin (10/2), menjelaskan bahwa penutupan sementara SPBU tersebut karena harus memperbaiki tangkinya, memaksa pihaknya beralih menggunakan BBM jenis Dexlite. Namun, peralihan ini menimbulkan tantangan tersendiri karena harga Dexlite hampir dua kali lipat lebih mahal dibandingkan solar.
Menurut Iwan Ismulyanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Biak, masalah utama yang menyebabkan keterlambatan pengangkutan sampah adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan ketersediaan sumber dana.
Wilhelmus, yang dipercaya untuk menyampaikan aspirasi para sopir truk sampah ini, mengaku sudah hampir 4 hari mereka mengalami kekurangan BBM untuk operasional, jika tidak ada penyelesaian dari dinas terkait maka kemungkinan besar mereka akan mogok kerja.
Untuk mengurai kemacetan di sejumlah SPBU akibat antrean kendaraan bermotor yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kota Jayapura sudah mengeluarkan surat edaran atau regulasi khususnya kepada mobil truk agar mematuhi waktu pengisian yang sudah ditetapkan.
Ya, masalah antrian BBM Subsidi jenis solar ini sebenarnya bukan hal baru. Masalah ini kemudian mendapat sorotan keras dari anggota DPRP, Albert Merauje. Dia menyebut fenomena antrian BBM di kota Jayapura itu seperti benang kusut yang sulit terurai dan pastinya ada hal yang kurang beres berkaitan dengan distribusi BBM subsidi di kota Jayapura itu.
Barang yang saat ini tengah menumpuk seperti ribuan batang kayu merbau atau kayu besi dan ribuan liter BBM solar dan masih banyak lagi beberapa item benda atau barang sitaan yang masih tersimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas 1 Jayapura, di Waena.
PJ Wali Kota Jayapura telah mengeluarkan surat instruksi Walikota untuk mengatur dan membatasi antrian pengisian BBM subsidi di kota Jayapura. Tidak sampai disitu, Pemkot Jayapura telah membentuk satgas untuk mengamankan instruksi wali kota Jayapura itu dan langsung melakukan sidak di lapangan untuk memastikan ada tidaknya indikasi permainan BBM subsidi di kota jayapura itu.
Menurut Ramses, terutama pada solar yang mana pihaknya melihat banyaknya antrean di sepanjang jalan raya. “Oleh sebab itu ketersediaan stok jelang akhir tahun seperti ini sangat penting menjadi perhatian bagi pihak Pertamina,” ujarnya.
"Terkait dengan antrean yang terjadi, kita butuh sinergi bersama antar lintas sektoral, untuk bisa bagaimana menangani nanti dari sisi Pertamina melakukan pembinaan terhadap SPBU dan menjamin mereka tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan," bebernya.
"Untuk minyak tanah kita sudah sampaikan bahwa untuk Natal dan tahun baru ini kita akan lakukan penambahan supplay alokasi ekstra dropping sebanyak 10-18% untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan minyak tanah yang biasanya terjadi," kata Ziko Wahyudi, Sales Area Manager Retail Pertamina Papua
Menurut Ramses, terutama pada solar yang mana pihaknya melihat banyaknya antrean di sepanjang jalan raya. “Oleh sebab itu ketersediaan stok jelang akhir tahun seperti ini sangat penting menjadi perhatian bagi pihak Pertamina,” ujarnya.
Seyogyanya, kondisi ini juga sempat terjadi pada tanggal 1 September 2024 lalu, dimana ada kelangkaan Pertamax karena kapal yang membawa BBM tersebut mengalami keterlambatan disebabkan cuaca buruk selama pelayaran menuju Mimika.
Menyikapi kondisi antrean saat ini, Ramses minta ada solusi nyata dari Pertamina, apakah Pertamina menambah jam operasional atau mencari alternatif lainnya. “Khusus untuk industri, solusinya mungkin dia (Pertamina-red) bisa menggunakan truk (tanki). Sehingga mobil untuk industri bisa mengisi BBM di situ,” kata Ramses.
Kapolsek Muara Tami AKP Sem Hanasbey dalam pres rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (16/12) malam membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, usai diisi bahan bakar, motor tidak mau hidup saat distarter.
Namun yang terlihat di lapangan antrean BBM ini masih terus terjadi seperti ada kelangkaan atau kekurangan stok. Hal ini pun telah menjadi perhatian pemerintah kota Jayapura. Di mana PJ Walikota Jayapura Christian Sohilait, sebelumnya juga menyampaikan keprihatinannya dan berharap kepada aparat kepolisian untuk mengusut masalah itu.
Menurutnya, selain berdampak pada pendistribusian logistik ke konsumen, kelangkaan BBM juga membuat terjadinya inflasi di Kota Jayapura. Ia mencontohkan, biasanya saat pendistribusian logistik mereka membeli Solar dengan harga Rp 700 ribu, dengan harga Rp 6.800 per liter. Namun mereka dipaksa membeli Dexalite seharga Rp 13.800 per liter yang selisihnya 100 persen lebih dengan Solar subsidi.
Terkait dengan antrean BBM jenis solar ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. “Kita sudah koordinasi dan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak ingin ada antrean lagi,” tegas Ramses kepada wartawan usai melakukan pemantauan harga di beberapa lokasi di Kota Jayapura.
Meski jam operasional terganggu namun hal ia tetap harus antri karena jika tidak maka tidak bisa bekerja. "Ini rutin saya lakukan. Satu hari antri solar, hari berikutnya baru bisa kerja dan jika hari ini tidak dapat solar berarti kendaraan akan bermalam untuk antrian hari selanjutnya," katanya kepada Cenderawasih Pos
"Kalau dicermati ada banyak yang menarik terlebih nantinya untuk Papua yang memang membutuhkan banyak perubahan," kata Prof. Dr. Julius Ary Mollet, SE, MBA, MTDev, Dip. lED, Ph.D selaku Ketua Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Inklusi & Pengentasan Kemiskinan Papua LPPM Uncen
"Jika pemerintah tetap bertahan memberikan subsidi BBM, jarang kan masyarakat ekonomi tingkat bawah atau kategori miskin dapat membeli BBM dengan jumlah banyak. Sementara BBM subsidi banyak digunakan masyarakat kategori mampu, ini juga harus dikaji kembali,” terangnya.
Pada pukul 16.54 Wit Tim SAR gabungan berangkat ke Lokasi Kejadian Kecelakaan (LKK) Dengan personil sebanyak 8 orang dengan menggunakan 3 Speed dan membawa Pal Sar Air, PAL SAR Pendukung lainnya serta membawa BBM sebanyak 1 Ton ( Bantuan Pemda Sarmi)dengan estimasi waktu 2,5 jam ,cuaca di LKK cerah berawan kata Anton.
Di sisi lain pemerintah juga sebenarnya sudah menyediakan Depot pengisian BBM subsidi bagi para nelayan di wilayah kampung nelayan dan sekitarnya, namun diduga proses distribusi BBM subsidi itu tidak sesuai aturan. Bahkan ada indikasi dijual secara komersil kepada pihak lain.
Salah satu petugas SPBU Entrop, Aldi mengaku sudah diarahkan untuk mengisi kendaraan yang memiliki barcode. Jika tidak, maka pemilik kendaraan hanya boleh mengisi 10 liter. Sekaligus juga mengarahkan ke pemilik kendaraan untuk melakukan pendaftaran barcode yang akan dibantu petugas.
“Harga yang mereka jual memang berbeda dari harga SPBU, itu di mana-mana pasti terjadi. Sebab, mereka beli minyak dulu baru dijual kembali, hanya saja seharusnya mereka ini berjualan saat SPBU tutup dan harganya harus diatur oleh Pemda setempat,” kata Ongen
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS), atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
Integrated Terminal Manager (IT) Jayapura, Yohanis Rony mengatakan berdasarkan pemantauan, stok BBM dan LPG di wilayah Papua dalam kondisi aman saat menghadapi akhir tahun.
Ramses pun mengaku telah meminta pihak Pertamina untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sampai ke tingkat SPBU. Dengan begitu, masyarakat sebagai konsumen bisa terlayani dengan baik.
Executive General manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Sunardi menjelaskan, seperti aturan Menteri ESDM yang mengatur penggunaan Pertalite BBM subsidi harus menggunakan Barcode atau QR-Code.
Dilaporkan bahwa kurang lebih 50 buah gen ukuran 35 liter , dan untuk bbm yang berada di atas belang petugas melakukan police line yang mana BB yang di Police line berjumlah kurang lebih 200 gentong ukuran 600 liter sehingga diperkirakan BBM jenis Pertalite yang diamankan tersebut sekitar 15 ton.
Dalam Razia, ini Tim yang dipimpin Ps. Panit 2 Ipda Dito Ashari Ilmuwanto, di dampingi Ps. Panit 3 Ipda Thomas Melkisedek Koimera menemukan adanya dua kendaraan dengan tangki rakitan di SPBU Nagoya. Mobil dengan tangki rakitan ini diduga digunakan untuk pengetapan atau pengisian ulang BBM Bio Solar dengan barcode ganda.
Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Sunardi menjelaskan, terkait fenomenal antrian solar, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi bersama pihak kepolisian, terkait upaya pengawasan terhadap antrian solar di Kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura.
Diakuinya, data pendaftar yang telah masuk ke sistem akan diverifikasi oleh AI dan dicocokkan dengan data Korlantas. Namun, saat data yang diunggah oleh pendaftar tidak terbaca, maka AI tidak bisa memproses data tersebut, dan verifikasi dialihkan menjadi proses manual.
Ketua DPD Hiswana Migas Papua Maluku Ledryk J Lekenila (Ongen) menjelaskan, untuk program BBM satu harga ini tidak akan ada penundaan lagi. Bulan ini semua sudah beroperasi dari yang di Papua hingga Maluku.
"Kita membahas tentang antrean-antrean dari BBM, kemudian kita sama-sama untuk mencari solusi, antisipasi supaya tidak terjadi lagi antrean panjang BBM di SPBU-SPBU yang ada di Kota Jayapura," kata Kombes Yosi, kepada wartawan, Selasa (3/9).
Menurut Edi, oleh sebab itu pihaknya memperkuat koordinasi dan konsolidasi terkait penyalahgunaan QR Code khususnya pada BBM subsidi. "Kami akan memperkuat lagi koordinasi dengan pihak kepolisian agar hal-hal seperti ini tidak terulang," ujarnya.
"Harga BBM non subsidi akan terus mengalami penyesuaian, mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, "ungkapnya
"Kami cek di SPBU katanya tadi ada pickup yang tidak dikenal. Tapi kami bilang kenapa mereka lancar dan dijawab oleh SPBU bahwa mereka tidak tahu. Kami curiga petugas SPBU sudah dibayar untuk melayani eksklusif," beber sumber tersebut.
Lambert Patruan menjelaskan bahwa hanya kendaraan yang memiliki barcode yang dapat membeli BBM subsidi jenis Petralite tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan. Pemasangan barcode untuk setiap kendaraan tersebut jelas dia untuk meminimalkan penyalagunaan pembelian BBM subsidi jenis Pertalilte tersebut.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun dengan tegas menyatakan, penggunaan QR Code dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Di gudang milik saudara Z, kami menemukan 1.000 liter BBM yang dikemas dalam enam jerigen dan empat drum. Di gudang milik Y, kami menyita 3.000 liter yang disimpan dalam 90 jerigen, dan di gudang milik N ditemukan 2.600 liter BBM yang disimpan dalam 78 jerigen," ungkap Kapolres.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Subsidi Tepat Pertalite akan memberikan kepastian mendapatkan BBM subsidi bagi konsumen yang memang berhak.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, penyesuaian harga pada BBM Non Subsidi terdiri dari BBM gasoline Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sedangkan untuk BBM jenis Pertamax tidak mengalami perubahan harga.
Adapun kronologinya Letkol Dedy menjelaskan sekira Pukul 01.30 WIT, Tim XAR Satrol Lantamal X, bertolak dari Dermaga Satrol Lantamal X melaksanakan Patroli Sektor di Perairan Jayapura sampai di Perairan Perbatasan RI-PNG.
Menyambut bulan kemerdekaan, Central Elektronik Saga Mal Abepura menghadirkan promo BBM (Benar - Benar Merdeka) yang berlangsung pada 6 Agustus - 6 September. Hal tersebut diungkapkan Kepala Toko Central Elektronik Saga Mall Abepura Lantai 1, Yenni bahwa Promo BBM ini berlaku untuk TV LED Coocaa 100 inch diskon hingga Rp 4,5 juta.
Nickson menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pendataan kendaraan-kendaraan mana saja yang berhak untuk menggunakan BBM Subsidi Pertalite tersebut. Sambil pendataan itu, pihaknya melakukan sosialisasi kepada anggota Hiswa- na Migas yang ada di Merauke. ‘’Sekarang ini sedang dilakukan pendataan dan sosialisasi dan tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Kalau Perpres sudah ada akan langsung diekse- kusi,” kata Nickson.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri, Provinsi Papua, Herman Bleskadit mengaku masalah antrean BBM jenis solar bukan hanya terjadi di Papua, melainkan semua daerah mengalaminya.
“Kami dari Kepolisian Resor Kota Jayapura mendukung penuh program tersebut karena ini untuk masyarakat oleh karena itu pengawasan ketat akan terus dilakukan,” ujarnya.
Akibatnya tidak hanya pada sopir, tapi juga berpengaruh pada arus lalulintas. Karena akibat dari antrean panjang tersebut, membuat kemacetan panjang. Menurut pengakuan sopir truk Abdulah Azis (53), antrean solar di beberapa SPBU, salah satunya di SPBU Padang Bulan sudah terjadi sejak awal bulan juli 2024 ini.
Kalaupun diperoleh harus mengantre sejak pagi sebab siang biasanya habis. Hal ini ternyata tidak lepas dari maraknya warga melakukan tap BBM, dengan memodifikasi tangki motor atau mobil, atau bahkan membawa jerigen untuk menampung bbm yang sudah diantre di SPBU.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengungkapkan stok BBM. Baik pertalite, solar, pertamax dan dexlite dalam kondisi aman.
Pasalnya, di tahun 2024 ini, kuota BBM untuk Biosolar dan Pertalite telah mengalami peningkatan. Lambert menjelaskan bahwa tahun 2024 ini kuota BBM subsidi untuk Kabupaten Merauke mengalami penambahan.
Operasi yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Biak Numfor AKP Lally Pundu ini fokus pemeriksaan tidak hanya kendaraan yang tidak standar, pengendara yang tidak memakai helm, hingga kendaraan yang disinyalir modifikasi dan melakukan pengisian bahan bakar berlebih. Istilah yang paling dikenal masyarakat di Biak adalah ‘Tap’ BBM.
Luhut menjelaskan, rencananya, pembatasan itu akan dimulai per 17 Agustus 2024 mendatang. Pembatasan itu dipicu oleh persoalan berulang yakni peruntukan subsidi yang tidak tepat sasaran. ’’Yang gak berhak dapat subsidi bisa dikurangi,’’ terangnya dikutip dalam unggahan akun Instagram pribadinya.
Membeli BBM eceran juga bukan opsi bagi pengendara motor. Harganya jauh berbeda dibandingkan di SPBU dengan jenis BBM yang sama dan dengan takaran yang berbeda.
Kendati terjadi kenaikan, namun pelayanan BBM Pertalite dan Solar di SPBU-SPBU yang ada di Merauke tidak ada perubahan. Waktu penjualan BBM Pertalite dan Solar masih sangat terbatas, hanya beberapa jam. Setelah itu habis.
Menurut kabar yang beredar mobil ini, sebelumnya sudah terbakar di areal sekitar SPBU, kemudian dengan segera didorong keluar areal SPBU, ke areal yang dianggap lebih aman. Api berkobar sekitar hampir 30 menit tidak jauh dari areal SPBU, dan api tidak dapat dipadamkan dengan cepat. Kejadian ini sempat menjadi perhatian warga dan pengguna jalan, karena menyebabkan sedikit kemacetan.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B. Panjaitan menuturkan, akan banyak efisiensi anggaran yang dilakukan secara bertahap. Salah satunya yakni pengurangan subsidi BBM dengan cara pembatasan pembelian pertalite.
Melansir laman resmi mypertamina.id, harga BBM Pertamina non subsidi masih sama seperti yang dijual sejak Januari 2024. Untuk Pertamax (RON 92) di wilayah Jabodetabek masih dibanderol Rp 12.950 per liter.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, peningkatan konsumsi yang terjadi sudah diantisipasi dengan dilakukan penambahan penyaluran ke lembaga penyalur.
Seperti yang terjadi di SPBU Kotaraja, pada saat itu salah satu pelanggan sedang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak ( BBM) jenis Pertalite dan secara spontan percikan api keluar dari motor dengan sigap dua karyawan SPBU tersebut melakukan pemadaman menggunakan apar.
Diakuinya, menghadapi perayaan Libur Idul Adha 1445H, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku telah mempersiapkan ketersediaan BBM yang cukup untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan konsumsi.
Terkait dengan antrian BBM Pertalite, Hiswanamigas pastikan isu terkait pertalite akan dihapuskan hanya wacana. Ketua DPD Hiswana Migas Papua Maluku Ledryk J Lekenila (Ongen) mengatakan, sampai dengan saat ini BBM jenis Pertalite masih ada di pasaran.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun membenarkan kejadian terbakarnya salah satu kendaraan roda dua setelah melakukan pengisian BBM.
Awalnya adanya laporan terkait kendaraan yang membeli BBM solar bersubsidi berulang kali di beberapa SPBU di Kota Jayapura dengan menggunakan plat nomor dan STNK berbeda-beda.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menjelaskan, kegiatan serta promo yang diadakan hanya berlaku pada Sabtu (20/4) 2024 lalu, yang dilaksanakan di berbagai lokasi SPBU yang berada di Kota Ambon, Ternate, Manokwari, Sorong, Nabire, Merauke dan Jayapura.
Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suarnaya, SH,SIK melalui Kasi Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung, SH didampingi KBO Satreskrim Ipda Sewang ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan, terungkapnya kasus pencurian BBM Solar milik PLN Sota tersebut teruangkap saat saksi Antonius sekitar pukul 01.30 WIT hendak mengecek mesin dan melihat ada 2 orang lari dari kantor PLN Kampung Sota. Karena curiga, saksi Antonius pergi membangunkan saksi Sumarlin dan berusaha mengejar kedua orang tersebut.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Uncen, Mesak Iek, mengatakan perang Israel dan Iran, serta Ukraina-Rusia sangat berdampak terhadap perekonomian dunia secara global. Sebab akibat dari kondisi tersebut membuat ketidak stabilan harga energi dan harga pangan dunia, tak terkecuali Indonesia.
Dalam pelaksanaannya Kasat Reskrim Polresta Kompol Agus Pombos didampingi Kanit Tipidter Ipda Andri Rihulay dan bersinergi dengan Kepala Badan Meterologi Kota Jayapura, Reynold A. Korwa dan Sales Branch Manager Rayon I Pertamina Papua, Irsan Firdaus Gasani.
Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suaryana, SH, SIK melalui Kasat Reskrim AKP Haris Baltasar Nasution, STK, SIK, didampingi Kaur Bin Ops Ipda Sewang, dikonfirmasi membenarkan penangkapan kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak tersebut.
xecutive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Sunardi menjelaskan, bahwa dengan menyampaikan 24 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, merupakan upaya yang dilakukan guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024.
"Kami juga menyediakan bonus E-Voucher senilai Rp 15 ribu setiap Hari Minggu. Khusus pembelanjaan pada 12.00-16.00 WIB dengan transaksi minum pembelian Rp. 250.000 selama periode bulan Maret- April, " jelasnya.
"Untuk tahun ini, pengumpulan kupon undian MyPertamina Tebar Hadiah dapat dilakukan sejak 1 Maret hingga 31 Oktober 2024 dengan pengundian yang dilaksanakan berkala setiap dua bulan sekali. Hadiah yang bisa dibawa pulang antara lain adalah 1 paket Haji Furoda, 1 unit BMW 320i, 5 paket liburan Asia, 67 logam mulia seberat 1 gr, 12 Yamaha Nmax, serta ratusan juta e-voucher MyPertamina, "jelasnya.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun, saat diwawancarai menjelaskan bahwa untuk area Maluku memang mengalami kendala. Tetapi pihaknya terus berupaya semaksimalnya mungkin, agar tidak terjadi kelangkaan stok BBM.
Ketua DPD Hiswana Migas Papua Maluku, Ledryk J Lekenila (Ongen) mengatakan, terkait harga jual BBM di daerah pegunungan seperti Kab. Puncak Jaya dan Provinsi Papua Tengah tetap sama dengan harga jual BBM yang ada di Jayapura.
“ Harus ada edaran Gubernur Papua Pegunungan dan Bupati Jayawijaya yang melarang pengecer tak boleh menjual BBM diatas harga standar, dan harus menjual dibawah harga standar sebab BBM yang diecerkan itu diambil dari BBM Subsidi yang dijadikan sebagai BBM Industri,”ungkapnya Selasa (12/12) kemarin.
Plt. Asisten II Setda Papua, Suzana Wanggai mengatakan, dari sidak tersebut dipastikan ketersediaan BBM cukup. Begitu pun dengan stok LPG dan minyak tanah dalam kondisi aman selama Nataru.
"Pengunaan QR Code juga cukup membantu Pertamina dan pemerintah dalam melakukan pengawasan BBM subsidi menjadi jauh lebih baik, "ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (5/12) kemarin.
"Per 1 Desember 2023, Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian untuk penurunan harga BBM Non Subsidi termasuk di wilayah Papua Maluku," katanya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Minggu (3/12) kemarin.
‘’Saya sampaikan bahwa kami sekarang menjadi ibukota provinsi dan pertambahan penduduk kami cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari Capil di tahun ini terjadi tambahkan penduduk dari luar kurang lebih 5.000 jiwa. Berarti kebutuhan fuel tetap naik karena kendaraan bertambah. Karena dengan provinsi, kendaraan bertambah cukup banyak di aparatur pemerintah provinsi,’’ katanya.
Salah satu pengurus Partai Poltik yang hadir dalam pertemuan tersebut meminta Kapolda Papua untuk dapat menyelesaikan persoalan antrian kendaraan ke SPBU karena menurutnya, antrian tersebut bisa menjadi pemicu masalah keamanan pada Pemilu 2024.
‘’Kalau informasi dari pusat kemarin, untuk Merauke dan sekitarnya, sudah tercatat 25 kendaraan terblokir. Terblokir karena diduga mobil-mobil tersebut mengetap BBM Subsidi di SPBU. Di SPBU kita ada kamera pengintai CCTV dan dan kita ada sistem. Dimana ada alogaritmanya kendaraan yang terindikasi mengetap dengan sendirinya akan terblokir,’’ kata Sales Branch Manager III Papua, PT Pertamina Anwar Hidayat, melalui selulernya, Senin (09/10/2023).
Dalam kegiatan tersebut Ipda Yanto mengimbau kepada masyarakat pengantre minyak yang menggunakan jerigen agar sesudah mengantre minyak hindari penyimpanan BBM pada tempat yang rawan atau dapat menimbulkan kebakaran, jauhkan dari bahan atau barang yang menimbulkan percikan api, guna meminimalisir terjadinya kebakaran.
