"Pengunaan QR Code juga cukup membantu Pertamina dan pemerintah dalam melakukan pengawasan BBM subsidi menjadi jauh lebih baik, "ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (5/12) kemarin.
"Per 1 Desember 2023, Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian untuk penurunan harga BBM Non Subsidi termasuk di wilayah Papua Maluku," katanya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Minggu (3/12) kemarin.
‘’Saya sampaikan bahwa kami sekarang menjadi ibukota provinsi dan pertambahan penduduk kami cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari Capil di tahun ini terjadi tambahkan penduduk dari luar kurang lebih 5.000 jiwa. Berarti kebutuhan fuel tetap naik karena kendaraan bertambah. Karena dengan provinsi, kendaraan bertambah cukup banyak di aparatur pemerintah provinsi,’’ katanya.
Salah satu pengurus Partai Poltik yang hadir dalam pertemuan tersebut meminta Kapolda Papua untuk dapat menyelesaikan persoalan antrian kendaraan ke SPBU karena menurutnya, antrian tersebut bisa menjadi pemicu masalah keamanan pada Pemilu 2024.
‘’Kalau informasi dari pusat kemarin, untuk Merauke dan sekitarnya, sudah tercatat 25 kendaraan terblokir. Terblokir karena diduga mobil-mobil tersebut mengetap BBM Subsidi di SPBU. Di SPBU kita ada kamera pengintai CCTV dan dan kita ada sistem. Dimana ada alogaritmanya kendaraan yang terindikasi mengetap dengan sendirinya akan terblokir,’’ kata Sales Branch Manager III Papua, PT Pertamina Anwar Hidayat, melalui selulernya, Senin (09/10/2023).
Dalam kegiatan tersebut Ipda Yanto mengimbau kepada masyarakat pengantre minyak yang menggunakan jerigen agar sesudah mengantre minyak hindari penyimpanan BBM pada tempat yang rawan atau dapat menimbulkan kebakaran, jauhkan dari bahan atau barang yang menimbulkan percikan api, guna meminimalisir terjadinya kebakaran.
“Ada salah satu SPBU yang belum terdistribusi solarnya, sehingga semua terkonsentrasi pada titik lainnya. Kami sudah koordinasi juga dengan menurunkan intelijen guna mengecek perkembangan situasi ini dan memantau perkembangannya,” kata Kapolres Mackbon saat ditemui di Hotel Aston Jayapura, Senin (2/10).
"Saya harap semua SPBU harus melayani pengisian solar supaya kendaraan yang mengisi solar bisa terpecah tidak di satu SPBU seperti ini. Jika seperti ini pasti antrean panjang dan kasian yang kerjanya supir, masak satu hari kerja satu hari antre solar,’’ungkapnya, Kamis (21/9) kemarin.
Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, terkait masalah ini pihaknya akan mengundang pihak Pertamina dan beberapa pihak terkait lainnya. Termasuk instansi teknis dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Jayapura.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, pemandangan antrean bahan bakar solar ini terlihat di sejumlah SPBU yang menjual solar, seperti halnya di SPBU Kota Jayapura di dekat Gor Cenderawsih, di Padang Bulan maupun di Waena.
Diungkapkan, dirinya sidak salah satu SPBU di Kota Jayapura yang berlokasi di Tanah Hitam Abepura yaitu SPBU milik PT. Serambi Madinah Jayapura dengan nomor SPBU 8499104.
Karena setiap harinya, SPBU hanya menjual pertalite tersebut sekitar 2 jam dan dinyatakan habis. Sementara mesin pompa mini tersebut menjual hampir sepanjang hari dengan harga rata-rata Rp 13.000 perliternya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mimika, Petrus Pali Ambaa yang ditemui Senin (11/9/2023) mengatakan salah satu SPBU sebelumnya sudah diskorsing tidak menjual Pertalite selama dua minggu namun sekarang sudah diizinkan kembali.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menjelaskan, seperti penyaluran BBM yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku ke salah satu wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yakni Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Minggu (10/9).
Rencana mengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dengan pertamax green yang lebih ramah lingkungan sempat mengemuka. Namun, menurut Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, belum ada pembahasan resmi soal itu.
"Paket BBM 1 diskon 17 persen untuk TV LED, untuk produk Miyako, Sekai dan Panasonic, sementara BBM 2 harga Rp 1,7 juta untuk kulkas satu pintu, BBM 3 diskon 8 persen untuk semua jenis printer dan BBM 3 diskon sampai dengan Rp 450 ribu untuk AC Split,"ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (25/8) kemarin.
Executive General Manager Pertamina Regional Pertamina Papua-Maluku, Sunardi menyatakan, BBM satu harga merupakan komitmen Pertamina dalam rangka memberikan keadilan energi bagi masyarakat, sekaligus menjaga kedaulatan energi di seluruh pelosok negeri.
Pengawas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Mathius Way mengatakan, setelah kasus tersebut dilakukan pengusutan dan ternyata mobil tersebut digunakan untuk menyedot BBM dan berulang kali mengisi BBM bersubsidi.
Ketua Umum Hiswana Migas Regional Papua dan Maluku Ir. Ledrik Lekenila atau yang akrab dipanggil Ongen menjelaskan, khusus untuk daerah Pegunungan Papua, pihaknya jarang bahkan tidak pernah mendapatkan laporan mengenai selisih jumlah BBM yang diterima dan yang dibayarkan.
Manfaat dukungan PLN langsung dirasakan Vecky Saweyai, salah satu nelayan Kampung Sauwandarek. Dirinya mengaku bantuan ini dapat menghemat biaya karena tidak perlu membeli BBM untuk perahunya dan kini ia tidak lagi khawatir ikan hasil tangkapannya cepat membusuk dengan cold storage.
"Kita sama-sama sudah merasakan bagaimana susahnya mendapatkan BBM, dimana harus antri yang cukup lama, tapi hari ini dengan diresmikan SPBU ini kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih," ungkapnya.
Seperti yang diungkapkan Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun bahwa Pertamina terus memastikan ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah di Wilayah Papua-Maluku dalam kondisi aman selama periode bulan Juli 2023.
Dari pihak Pertamina mengakui, bahwa mesin pompa mini tersebut bukan produk dari Pertamina bahkan dianggap ilegal. Begitu juga dari Dinas Perindakop Kabupaten Merauke menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan izin terhadap mesin pompa mini tersebut. Apalagi produk yang dijual adalah BBM subsidi pertalite.
‘’Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (KB) dan dari pemeriksaan itu, terlapor mengakui telah menjual BBM Solar milik perusahaan dengan cara menyedot BBM itu dari alat berat milik perusahaan,’’ kata Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK melalui Kasat Reksrim AKP Haris Baltasar Nasution, STK, SIK, ketika ditemui media ini, Selasa (1/8), kemarin.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengatakan, Pertamina akan terus berkomitmen penuh dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat.
Ketua Umum Hiswana Migas Regional Papua dan Maluku Ir. Ledrik Lekenila atau yang akrab dipanggil Ongen menjelaskan, khusus untuk daerah Pegunungan Papua, pihaknya jarang bahkan tidak pernah mendapatkan laporan mengenai selisih jumlah BBM yang diterima dan yang dibayarkan.
"Rutenya Jayapura-Biak-Makasar, yang mana rute ini sebenarnya sudah dilayani oleh pesawat kami Lion Air, sementara Batik Air tidak melayani rute tersebut, tetapi kami berencana untuk menambah Batik Air, "ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (30/6) kemarin.
Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra mengatakan, salah satu tugas BPH Migas adalah mengawal penyaluran BBM Satu Harga. Ini merupakan hal yang sangat bagus. Program ini merupakan gagasan Presiden RI Joko Widodo, yakni mendistribusikan BBM Satu Harga tanpa terkecuali di seluruh Indonesia.
"Untuk Papua sendiri dari tahun 2017-2023 target lembaga penyalur BBM Satu Harga sebanyak 53 penyaluran dan kita akan tutup dengan total 83 penyaluran di Papua, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (26/6).
Seperti yang diungkapkan Lewi seorang pengendara sepeda motor yang juga menggunakan Pertamax mengaku bahwa dirinya sudah menggunakan Pertamax sejak lama sebelum adanya program tukar poin MyPertamina.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun, tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat yang belum mendaftar Program Subsidi Tepat agar segera mendaftarkan kendaraan melalui website www.subsiditepat.mypertamina.id agar dapat menikmati BBM bersubsidi bagi yang berhak menerima.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun, membenarkan bahwa harga BBM Pertamax series dan Dex series mengalami penyesuaian.
Adapun penangkapan berawal dari Tim Lidik Subbit Gakkum Dit Polairud Polda Papua menerima informasi bahwa ada dua orang warga Indonesia yang akan membawa dan menjual BBM jenis pertalite ke PNG melalui jalur laut dengan menggunakan speed boat.
Dimulai sejak 01 April 2023 hingga 02 Mei 2023, tim Satgas telah bekerja memonitor serta menyalurkan kebutuhan energi bagi masyarakat seperti penyediaan stok BBM dan LPG di wilayah Papua Maluku.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku mengimbau warga masyarakat untuk segera mendaftarkan kendaraan mereka dalam program Subsidi Tepat. Sebab, tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan keadilan dan ketepatan dalam distribusi BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kalangan tidak mampu dan miskin.
Kepal Dinas Perindakop Kabupaten Merauke, Erick Rumlus, SE saat ditemui mengungkapkan, 1 bulan lalu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan semua pangkalan dengan melibatkan distrik dan kelurahan.
Edi Mangun selaku Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mengatakan, dengan adanya SPBE di Doyo yang sudah berjalan, menjelang ramadan dipastikan masyarakat untuk tidak perlu khawatir.
"Mudah-mudahan ini adalah benar-benar efek atau dampak dari pengaturan distribusi BBM bersubsidi lewat mekanisme QR Code," katanya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (25/2) lalu.
Pihak Reserse Kriminal Polres Merauke berhasil menangkap seorang penimbun bahan bakar minyak Bio Solar. Penimbun BBM Bio Solar berinisial BY tersebut ditangkap di Jalan Garuda Spadem, Kelurahan Muli, Merauke, Selasa (10/1) sekitar pukul 23. 00 WIT.
Terkait dengan pemberlakuan QR Code pada SPBU yang akan dilaksanakan serentak Senin 9 Januari (Hari ini), Pertamina akui ini merupakan arahan dari Pemerintah Pusat.
Upaya Pertamina untuk penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dengan menggunakan QR Code akan diujicobakan mulai Senin (9/1) mendatang. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, I Ketut Permadi Aryakumara mengatakan, uji coba penggunaan QR Code bagi masyarakat saat membeli BBM subsidi di seluruh SPBU di Kota Jayapura, Kab. Jayapura dan sekitarnya sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat.
Kelangkaan BBM di Kota Jayapura sudah lebih dari tiga bulan, namun dalam satu pekan terakhir kelangkaan BBM kian menjadi-jadi, hal ini terlihat antrian yang terjadi disetiap SBPU.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, 3 Terminal LPG baru ini dibangun sesuai dengan standar teknis dan keselamatan bertaraf internasional dan akan melayani kebutuhan LPG di Wayame, Jayapura, dan Dumai.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Kerja Sekda Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan berdasarkan laporan yang pihaknya terima dari Pertamina, stok BBM aman.
‘’Ini harus saya dalami. Ada apa ini. Saya sampaikan ke Kasat Intel untuk bagaimana melakukan cros cek, karena ini menggangu arus lalu lintas. Betul –betul mengganggu subsidi yang diberikan kepada masyarakat,’’ tandas Kapolres Sandi Sultan didampingi Kasi Humas AKP Ahmad Nurung, SH saat silaturahmi dengan wartawan, Jumat (25/11).
Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Papua, Herman Bleskadit mengatakan, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mencegah antrian di setiap SPBU. Selain itu agar penyaluran BBM subsidi bisa tepat sasaran bagi masyarakat di Papua.
Salah satunya pengemudi mobil box yang diamankan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Jayapura saat melakukan kegiatan sweeping surat izin trayek da uji berkalar KIR untuk angkutan barang maupun penumpang, di Terminal Tipe A Entrop, Kamis (24/11). Mobil box ini kedapatan membawa BBM solar dalam tandon air.
‘’Rencananya besok, kita akan salurkan BLT BBM, Sembako dan PKH 4.079 penerima manfaat di 11 kelurahan dan 5 kampung,’’ kata Sekertaris PT Pos Indonesia Merauke Ana Mabruroh, saat ditemui media ini, Kamis (24/11).
Antrean terjadi di enam SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi. Warga harus antri berjam-jam untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Bahkan sopir truk yang menggunakan BBM jenis solar harus bermalam di SPBU untuk menunggu pengisian.
"Jika memang ada oknum yang melakukan penimbunan BBM, maka kami (komisi C) akan turun tangan atasi persoalan ini, apalagi jika oknumnya itu dari pihak SPBU, ujar Sujana kepada Wartawan, Selasa (15/11).
Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK, kepada wartawan membenarkan penangkapan 1 unit mobil pengetap BBM yang dilakukan oleh Kasat Lantas bersama anggotanya pada Selasa (8/11).
Di mana dalam kegiatan penertiban itu, berhasil diamankan 3 unit mobil yakni 1 unit mobil Ford Doubel Cabin warna putih, 1 unit mobil Mitsubishi kuda warna hitam dengan nomor polisi DS 1526 MB, dan 1 unit mobol Suzuki APV warna hitam dengan nomor polisi DS 1904 MB.
Saat itu rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota, Jhon Betaubun. Mereka menanyakan soal mengapa hingga kini persoalan antrian masih terjadi dan kedua terkait CSR yang diminta lebih memprioritaskan wilayah Jayapura karena kantor Pertamina berada di Jayapura.
Ini diungkap pihak kepolisian, dimana satu unit mobil modifikasi ditemukan dan kini berproses hukum. Polisi sendiri memastikan akan mengambil langkah - langkah melalui undang – undang terkait kasus ini.
Harga tiket pesawat juga tidak ada penyesuaian, karena sudah terjadi pada beberapa waktu lalu. GM Lion Air Group Jayapura, Agung Setya Wibowo menjelaskan, kenaikan BBM tidak mempengaruhi harga tiket, harga Avtur sudah ada kenaikan.
"Kalau dibilang berdampak sudah pasti bedampak, karena BBM ini sebagai penggerak utama untuk semua aktifitas masyarakat, tetapi mungkin dampak kenaikan BBM ini baru dirasakan mulai bulan Oktober mendatang," ujar Adriana Helena Carolina kepada wartawan di Hotel Suni Abepura, Rabu (14/9).
“Kita tahu di Papua banyak kebutuhan dan moda transportasi yang cukup jauh dan harus menggunakan pesawat,” kata Musa’ad saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Senin (5/9).
Diapun menambahkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM merupakan bentuk kompensasi terhadap kenaikan BBM karena jika dilihat dari program BLT BBM yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat rentan, (pemasukan yang tidak stabil).
Terkait ini, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengaku pihaknya sejatinya ikut menolak rencana kenaikan tersebut, namun perihal ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang.
Menurutnya, sejak bulan Juni aturan pengisian BBM khusus mobil truk hanya dilayani mulai pukul 15.00-21.00 WIT oleh petugas SPBU. Karena dari pagi jam 7.00-Pukul 15.00 WIT, pihak pengelola SPBU hanya melayani mobil angkutan umum dan juga mobil berplat hitam.
Pertamina mencatat, harga minyak ICP per Juni menyentuh angka USD 117,62 per barel, lebih tinggi sekitar 37 persen dari harga ICP pada Januari 2022. Begitu pula dengan LPG, tren harga (CPA) masih di tinggi pada bulan Juli ini mencapai USD 725 per Metrik Ton (MT) atau lebih tinggi 13 persen dari rata-rata CPA sepanjang tahun 2021.
Pihaknya sendiri memastikan akan terus melakukan pemantauan dari kondisi sosial tersebut agar tak ada pihak yang mengambil keuntungan dibalik antrian BBM.
Pemberian subsidi itu bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah melambungnya harga minyak dunia. ‘’Kalau tidak, seluruh BBM itu sudah naik paling tidak 2x kali lipat, tapi kita tidak passthrough itu maka subsidi harus naik,’’ ujarnya pada acara Merdeka Belajar Kemendikbud, kemarin (27/6).
Rapat yang digelar di Ruang Cendrawasih Polda Papua ini membahas soal persoalan kelangkaan BBM jenis solar beberapa waktu terakhir yang akhirnya menimbulkan antrean dan kekhawatiran warga terutama pemilik truk.
"Dinas Perhubungan Kota Jayapura sudah buatkan draft kenaikan tarif, hanya menunggu Pergub. Jika Pergub sudah terbit maka kenaikan tarif angkutan umum diubah,” jelas Giovano Pattipawae kepada Cenderawasih Pos, Senin (27/6).
Wawan Hermawan, Region Manager Coorporate Operation Service Papua Maluku PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan, kehadiran PAV Academy di Sorong ini merupakan yang kedua di Indonesia setelah Surabaya ini ditujukan untuk melatih tenaga handal dan profesional dalam mendukung keselamatan pengisian bahan bakar pesawat udara sesuai standar Nasional dan Internasional.
Untuk menyikapi antrian panjang kendaraan yang mengisi solar di SPBU, dalam satu minggu ke depan mulai Senin (27/6) hari ini, Pertamina melakukan uji coba perpanjangan jam operasional pengisian solar di SPBU hingga tengah malam atau pukul 00.00 WIT.
-Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah terdepan yang berhadapan langsung dengan Perbatasan Negara RI -PNG di Kampung Skow Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, maka sesuai Inpres akan dibangun SPBU satu harga di daerah tersebut dan pembangunan kini mulai dilakukan dan telah dikunjungi langsung oleh BNPP.
General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Subholding C&T Regional Papua Maluku melalui Sales Branch Manager I Pertamina Papua Andi Reza, mengungkapkan, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar LPG (SPBE) di Daerah Doyo, Sentani, Kabupaten Jayapura, telah dilakukan secara optimal baik secara sarana prasarana. Dan rencananya untuk operasionalnya akan dilakukan setelah kepengerusan izin sudah turun dari Migas Pusat.
Kasat Lantas Polres Nabire, AKP. Darwis, S.Sos, MM., mengatakan empat unit kendaraan modifikasi yang digunakan untuk menimbun BBM tersebut berhasil disita ketika Satuan Lalu Lintas Polres Nabire melaksanakan patroli ke sejumlah SPBU di Nabire. Pasalnya belakangan ini warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM.
"Kita mendukung kebijakan pusat kalau BBM pertalite sudah tidak bisa lagi di jual eceran selain di SPBU, jadi nanti kita akan lakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan masyarakat supaya mengerti juga, nantinya kita juga akan menyurat ke Pertamina,"katanya.
General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Subholding C&T Regional Papua Maluku melalui Sales Branch Manager I Pertamina Papua, Andi Reza menyebutkan, terjadinya antrian kendaraan untuk mengisi solar dikarenakan adanya peningkatan konsumsi BBM khususnya solar dalam pengangkutan logistik ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Diketahui, antrian kendaraan baik truk maupun kendaraan jenis bahan bakar pertelite di SPBU terjadi sejak awal tahun 2022 sampai sekarang. Bahkan antrian di SPBU setiap harinya semakin mengular.
‘’Tadi saya sudah melakukan koordinasi dengan Kasat Reskrim sehubungan dengan rekan-rekan menanyakan masalah BBM Pertalite yang telah dijual eceran ke masyarakat umum di jalan-jalan,’’ kata Kasie Humas Iptu Bambang Soetrisno.
General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Subholding C&T Regional Papua Maluku melalui Sales Branch Manager I Pertamina Papua Andi Reza, mengakui untuk ketersediaan Bahan bakar minyak sampai saat ini masih sangat aman, stok dipastikan minimal 10 Kl setiap harinya di SPBU sebagai antisipasi bila ada peningkatan dan semua SPBU beroperasi normal.
Tercatat ada enam orang yang diamankan karena diduga terlibat dalam penimbun BBM jenis solar. Modus yang digunakan adalah memodifikasi truk khususnya di bagian tangki. Misalnya jika ukuran normal hanya bisa menampung 100 liter, setelah dimodifikasi tenyata bisa menampung sekira 150 liter.
"Kami tidak bisa berkomentar apa-apa, kami menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang. Kami menunggu sampai dengan apa yang dikeluarkan dari keterangan Polisi, apakah ada keterlibatatan agen dan sebagainya," katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/4) kemarin.
Pasalnya, modus yang dijalankan oleh tersangka dinilai sangat rapi dan profesional dengan berbagai peralatan yang cukup mumpuni untuk melancarkan aksi penimbunan BBM tersebut.
Mulyono menjelaskan, Satgas RAFI berjalan sejak tanggal 11 April hingga 10 Mei 2022. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari dukungan kepada kebijakan mudik yang telah diperbolehkan pemerintah.
Polisi berhasil menyita ratusan liter solar yang masih memungkinkan akan dikirim ke luar Jayapura. Tak hanya itu ada beberapa unit mobil maupun truk serta alat untuk memindahkan BBM juga ikut diamankan.
"Satuan Reskrim Polres Jayapura melalui unit Indagsi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, yang ditimbun di Belakang Kantor ATR Kabupaten Jayapura, dengan mengamankan salah seorang tersangka berinisial K (44) berikut barang bukti 1.140 liter solar," kata Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus Maclarimboen, Sabtu (16/4).
Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya, Iwan Asso, SIP menyatakan, terkait dengan pembelian BBM secara tidak normal, maka Komisi B DPRD Jayawijaya akan memanggil SPBU, APMS serta dinas terkait lainnya.
Kepala Bidang Industri Migas dan Panas Bumi Dra. Rohasni ditemui media ini di ruang kerjanya, Jumat (8/4) mengungkapkan, dengan adanya keluhan masyarakat terkait penyaluran minyak tanah yang sampai saat ini masih disubsidi pemerintah, maka setiap pangkalan diwajibkan memiliki kartu kendali.
Warga juga beramai -ramai memposting cara pembelian BBM yang berlebihan ini ke grup -gup whatsapp di Jayawijaya dan meminta kepada anggota DPRD dan pemerintah daerah segera mengambil langkah -langkah untuk menertibkan pembelian BBM secara berlebihan ini.
"Harga eceran tertinggi untuk minyak tanah di Kota Jayapura sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Provinsi Papua. Minggu lalum kami sudah menyurat dan menyampaikan informasi menyangkut HET minyak tanah di Kota Jayapura untuk seluruh agen dan juga pangkalan minyak tanah Kota Jayapura," ungkap Kadis Perindagkop dan UKM Kota Jayapura, Robert L. N. Awi kepada Cenderawasih Pos.
Badan Pengawas Hilir (BPH) Migas bersama dengan provinsi dan kabupaten dalam waktu dekat ini akan turun ke Merauke untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM yang ada di 19 penyalur di Kabupaten Merauke, termasuk di Kabupaten Boven Digoel.
‘’Untuk Pertamax masih kami kaji dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Kami masih berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyesuaian harga Pertamax,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (30/3).
‘’Kondisi stok kita aman. Suplai kita pastinya akan selalu reguler. Tidak mungkin stok kita kurang. Pasti akan selalu dijadikan pertimbangan dari rayon, karena program kami ada di rayon VIII Jayapura. Kalau lihat stok sudah mulai kurang, pasti sudah ada regulernya dari kapal-kapal tanki penyuplay BBM ke Merauke,’’kata Anwar Hidayat.
“Setelah kita melakukan investigasi, memang dari pihak pengusaha juga telah menyampaikan hal tersebut, sehingga untuk satu bulan ke depan, kami dari pertamina tidak menyalurkan bahan bakar solar ke SPBU ini,”ungkapnya Senin (7/3) kemarin, saat ditemui di Wamena.
“Dukungan produk yang akan diberikan pertamina ada 3 yaitu Pertamax, Dextalite dan Solar. Kami melihat wilayah ini dapat mengakomodir wilayah Tolikara dan Puncak Jaya yang menuju ke Wamena,”ungkapnya, Senin (7/3) kemarin.
Tingkat kesulitan mendapatkan BBM di Kabupaten Yahukimo membuat masyarakat mengeluhkan masalah ini, sebab bukan baru terjadi pada saat ini, tetapi sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir, namun kalau untuk kelangkaan memang sudah berlangsung selama 5 tahun.
Mahalnya Harga BBM di Kabupaten Tolikara yang mencapai Rp 50 ribu, langsung disikapi oleh pihk Pertamina Papua. Pihak Pertamina langsung turun melakukan pengecekan di APMS yang ada di Kabupaten Tolikara dan mengetahui harga yang beredar di sana Rp 50 ribu per liter untuk yakni jenis Pertalite.
Sama seperti daerah pedalaman lain di Papua, masalah klasik ini tak pernah habis dibahas, yakni melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak Desember 2021 hingga Januari 2022 ini. Harga bensin saat ini di Kota Karubaga, pusat ibu kota Kabupaten Tolikara mencapai Rp 50 ribu perliter, sementara harga solar Rp 40 ribu perliter.
Beberapa hari terakhir, mencuat kabar Pertamina menghentikan penjualan Pertalite mulai tahun depan. Dirut Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa Pertalite tetap ada dan masyarakat masih bisa membelinya. Meskipun begitu Pertamina mendorong masyarakat menggunakan BBM yang lebih baik yaitu Pertamax.
Kabupaten Yahukimo misalnya, dimana harga BBM jenis premium atau bensin sempat menyentuh angka Rp 100 ribu/liter. Mirisnya lagi, karena masyarakat membutuhkan akhirnya dengan harga menjulang ini warga tetap membeli.
