Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengatakan, meski dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu 31 Maret 2025 hingga paling lambat 11 April 2025. Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
Gubernur Ramses juga menginginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Menurutnya, penerapan manajemen talenta di Pemkot Jayapura ini turut mendukung upaya BKN RI dalam pembangunan manajemen talenta ASN secara nasional. Iapun berharap Pemerintah Kota Jayapura harus berkomitmen penuh dan serius menerapkan manajemen talenta.
Gubernur Ramses juga mengiginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengatakan, sosok Pj. Bupati Jayapura merupakan sosok orang tua yang paling sabar, bagi seluruh ASN di Kabupaten Jayapura, beliau dalam kepemimpinannya selama 7 bulan 9 hari selalu mengajarkan para ASN dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, harus ke hal-hal yang lebih positif.
"Pokoknya THR dan Gaji 13, segera dibayarkan, kami harap tim anggaran segera menyelesaikan pembayaran karena sebentar lagi libur, tidak mungkin pembayaran THR ditunda hingga liburan selesai, karena ini diperuntukkan bagi momen Idulfitri," jelasnya.
Bupati Nahor juga mengharapkan kepada masyarakat umum agar tidak membawa atau mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati atau Wakil Bupati Yalimo, tetapi masyarakat bawa proposal dan kegiatan program kepada Dinas-Dinas. Sebab, yang mengelola program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah dinas – dinas ,
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa akui bahwa hal ini disebabkan oleh PAD kabupaten Jayapura belum bisa mencukupi kebutuhan dasar seperti gaji ASN dan juga kegiatan operasional lainnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom sangat melarang keras peredaran miras di Negeri Tapal Batas, Keerom. Sehingga ASN diminta menjadi pelopor dalam memerangi miras dan ganja.
“Langkah ini dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pegawai yang aktif di Papua,” ucap Ramses kegiatan sinkronisasi data ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Terkait dugaan adanya keterlibatan ASN, kita tidak bisa berandai-andai karena semua harus berdasarkan bukti dan data. Jika ada yang melaporkan, pasti akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” bebernya.
“Bupati Biak Numfor telah menginstruksikan kepada kami Sekda dan BKPAD untuk segera proses gaji 14 kepada ASN. Untuk itu kami sudah cairkan separuh dari yang harus dicairkan. Teknis pemberian gaji ke-14 dan ke-13 bagi ASN itu juga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Biak Numfor. Untuk itu, kita sebagai instansi teknis akan segera melaksanakan sesuai dengan ketentuan.” Ungkap Gunadi, Kepala BPKAD Biak Numfor, dikonfirmasi (21/3).
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri sebesar Rp 34 miliar lebih. Dengan rincian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 8.052 jiwa yang membutuhkan anggaran Rp 34 miliar lebih dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 128 jiwa yang anggarannya Rp 41 juta.
Bupati Markus menambahkan, Pemda Biak Numfor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Zakarias Mailoa, telah melakukan koordinasi dan mempersiapkan segala prosedur terkait pembayaran THR. Berdasarkan laporan TAPD, Bupati memastikan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-14 akan terealisasi paling lambat pada hari Jumat, 21 Maret 2025.
Menurutnya, disiplin pegawai di Pemkot Jayapura harus ditegakkan karena itu ada dalam aturan. Adapun pihaknya akan siap memberikan sanksi tegas kepada ASN apabila kedapatan nongkrong di Warkop saat jam kerja.
Dimana, OPD di lingkungan Pemkot Jayapura sendiri sudah memiliki taman binaan khususnya yang tersebar di sepanjang ruas jalan Wilayah Kota Jayapura. "Ke depan saya dan pak wakil harus buatkan taman khusus juga, supaya kita bisa lomba, siapa yang paling bersih, punya OPD atau walikota dan wakil," ungkapnya.
"Untuk menyukseskan visi dan misi kami dalam pemerintahan di daerah ini, kami menyadari bahwa tidaklah mudah. Walaupun kami sudah memiliki komitmen, namun komitmen itu tidak dapat kami wujudkan sendiri. Disini membutuhkan sinergitas dan komitmen yang kuat dari kita semua, terutama dari seluruh ASN dan Forkopimda di Kabupaten Tolikara," ujarnya.
Panitia penerimaan rekrutmen ASN BGN dari Kemhan juga agak kewalahan dengan banyaknya peserta yang ikut tes tersebut. Dan terdengar celetuk sedikit kecewa dengan beberapa pihak yang telah mempublikasikan pengumuman perekrutan tersebut.
Para ASN diminta untuk melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Yalimo. Begitu pula bagi para pegawai di pemeerintahan tingkat distrik dan para petugas Puskesmas yang ada di lima distrik, termasuk para guru-guru yang bertugas di lima distrik se-Kabupaten Yalimo untuk kembali melaksanakan tugasnya.
Menurutnya, pemberian TPP ini sesuai dengan regulasi yang ada disesuaikan dengan kemampuan daerah. ‘’Tidak semua daerah dalam pemberian TPP ini sama. Bisa saja, kita dengan provinsi berbeda jauh, jomplang. Kita memang sesuaikan dengan kemampuan daerah kita,’’ katanya di Kantor Bupati Merauke, Senin (16/3).
Ia menegaskan, program yang diusulkan oleh OPD terlibat nantinya, harus bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarkaat OAP yang ada di Mimika. “Jangan kerja menurut yang kita mau, kita kerja sesuai apa yang Orang Asli Papu mau hari ini,” tegasnya.
“Kedepan pemerintah akan sejalan dengan gereja untuk ubah mindset orang luar tentang Intan Jaya lebih-lebih dari segi pendidikan,” tuturnya. Ia mohon dukungan doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Intan Jaya dalam masa kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.
Walikota menegaskan bahwa bahwa gerakan ini tentunya bukan hanya seremonial belaka, namun harus bergerak nyata serta berkelanjutan. "Selain ASN, masyarakat dan karyawan swasta hingga toko-toko juga harus terlibat, membersihkan lingkungan kerja mereka masing-masing, seperti perhatikan tempat pembuangan sampah dan juga drainase," tuturnya.
Menurut Bupati, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mendisplinkan pegawai negeri sipil di Kabupaten Yalimo. Sebab, dari sekitar 2000 lebih pegawai yang ada, sebagian besar tidak pernah melaksanakan tugas. Bahkan, sudah bertahun-tahun meninggalkan tempat tugas dan berada di luar Kabupaten Yalimo.
“Ini merupakan program pembekalan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat bagi para pimpinan aderah untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan para kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan , untuk menyelenggarakan program strategis pemerintah pusat dan visi di daerah masing masing dan pada sasarannya kepada rakyat.” ungkapnya.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menegaskan jika Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) telah memeriksa dan adanya temuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, oleh karena itu OPD diminta untuk menindaklanjuti temuan -temuan yang direkomendasikan oleh BPK.
Pada apel tersebut, bupati Sarmi membuka sambutannya dengan menyampaikan syukur kepada Tuhan.” Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan, atas izin anugerah kehidupan dan kesempatan kerja yang Tuhan berikan buat kita semua.” ujarnya.
Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini bisa menjadi dasar untuk menyikapi harapan dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua yang yang masih membutuhkan tenaga pengajar untuk ditempatkan di sekolah-sekolahnya.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan Pemkot Jayapura menaruh perhatian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memberikan berbagai penghargaan, salah satunya penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib merasa senang seluruh ASN Pemkab Jayawijaya hadir dalam apel perdana di tengah cuaca yang cerah. Sebab ia berharap seluruh ASN selalu aktif bekerja bersamanya dan Wabup selama lima tahun ke depan untuk mendukung program kerjanya khususnya 100 hari kerja.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi kegiatan, Rustan Saru terlihat menegur hingga mengusir sejumlah ASN yang hadir dalam Musrenbang itu. Hal itu ia lakukan karena beberapa pegawai tersebut tanpak tidak disiplin dengan tidak mengenakan papan nama.
Selang beberapa saat kemudian, keduanya memutuskan untuk melakukan Sidak di pasar Youtefa dan otonom bersama OPD. Meski panas terik matahari, Ondoafi Besar Muaratami itu tiba di pasar otonom bersama Wakilnya Rustan Saru, disusul sejumlah pimpinan OPD.
Setelah tiba di Bandara udara Sentani tepat pada pkl 08:00 WIT, ABR-HARUS sapaan akrab walikota dan wakilwalikota baru Kota Jayapura itu disambut ribuan masyarakat, setelah beberapa menit kemudian ABR-HARUS diiringi oleh ribuan masyarakat tersebut menuju Kantor Walikota.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan dalam memasuki pelaksanaan ibadah umat Islam pada Ramadhan 1446 Hijriah yang dimulai pada hari Sabtu, 1 Maret 2025, maka dengan ini ditetapkan kembali penyesuaian jam kerja dan jam pelayanan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke Salvianus Laiyan, SH, ditemui media ini mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk tehnis penerapan 3 hari kerja yang sudah diumumkan Presiden Prabowo Subianto itu.
Sebab menurut Kapisa, untuk belanja pegawai diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang bebas dan juga menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk TPP. “Puji Tuhan untuk hak-hak pegawai masih dalam konteks yang normal, bagian ini yang saya mau pastikan,” ucapnya.
“Selama hampir satu tahun, kita telah menjalani perjalanan bersama, bekerja sama membangun Biak Numfor. Dalam minggu terakhir kepemimpinan saya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin. Saya juga memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama saya bertugas,” ungkapnya.
Dikatakan, beberapa kajian menunjukkan bahwa ketika orang lebih rileks bekerja dia lebih produktif, lebih kreatif dan inovatif. Karena itu, wacana ini salah satu latar belakangnya adalah ketika ASN bekerja dari tempat lain, itu menjadi lebih produktif, maka tentu saja ada dampak ikutanya.
Pamitan di Auditorium Lantai II Kantor Bupati Merauke itu dihadiri lebih dari 1.000 ASN dan honorer. Sedangkan pejabat yang hadir mulai dari Sekda Yermias Paulus Ruben Ndiken, para Asisten, staf asli, para pimpinan OPD, kepala bidang, kepala seksi dan para staf serta honorer.
Diketahui, APBD Provinsi Papua Tahun 2025 sebesar Rp 2,7 triliun. Dengan pemangkasan yang dilakukan, maka postur anggaran pendapatan belanja daerah mau tidak mau harus dilakukan refocusing kembali. Banyak juga pegawai yang mulai cemas jangan sampai imbasnya adalah dirumahkan. Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong membenarkan terjadi pemangkasan sekitar Rp 250 miliar.
Penutupan kantor tersebut masih berlanjut meskipun kepala Biro Hukum Pemprov Papua Pegunungan telah memberikan penjelasan dan jawaban dari PJ Gubernur via selulernya terkait dengan masalah pelantikan pejabat Eselon III dan IV, Skor Standar Minimal test CASN kemarin dan wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen yang ditolak.
Selain itu, Pj juga menyampaikan agar seluruh jajaran Pemkot Jayapura senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, karena dengan berlaku disiplin dan tertib dalam melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, akan membuahkan hasil yang lebih baik dan maksimal, demi terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan di Kota Jayapura.
Dengan meningkatkan kinerja dapat membantu ASN dalam menyelesaikan tugas dan menyusun rencana kedepannya, bahkan jika belum sesuai dengan aturan, mari lakukan perbaikan-perbaikan, melakukan penyempurnaan- penyempurnaan dalam minggu kerja ini.
Tiga Tuntutan ASN dari Pemprov Papua Pegunungan yakni pertama segera mempercepat pelantikan pejabat Esalon III dan IV, kedua segera mendapatkan formasi CASN skor nilai SKD Standar Minimal, dan yang ketiga terkait adanya wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen di Tolak oleh karena itu aktifitas pelayanan kantor, dinas, badan, biro dan bagian di tutup sampai ada jawaban dari pimpinan.
Kepala Regional IX Jayapura, Hardianawati menjelaskan, pemetaan kompetensi ini mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa setiap instansi wajib menyusun profil PNS yang digunakan untuk memperoleh peta jabatan dan pengisian jabatan melalui promosi, mutasi dan rotasi jabatan bagi PNS.
Pj Sekda Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan beban daerah membengkak pada 2025 sehingga salah satu solusinya yang dapat diambil yakni melakukan efisiensi terhadap TPP ASN.
‘’Memang ada data kita 841 tenaga honorer, kita usulkan ke sana untuk boleh dapat diterima. Kalua memang itu memungkinkan. Tapi, kalau negara mengatakan tidak tapi untuk mengatakan kata putus, saya tidak punya kewenangan. Karena itu kewenangan pimpinan,’’ kata Sekda Yermias Paulus Ruben Ndiken.
Kepastian itu sekaligus menampik isu yang sebelumnya beredar dan menyebut bahwa gaji ke-13 PNS dan ASN dihapus tahun ini. Itu disebabkan efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Upaya tersebut diharapkan dapat menghemat kas negara hingga mencapai Rp 306,6 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, Selasa (4/2) menjelaskan bahwa meskipun ada ketentuan tunjangan beras dapat diberikan dalam bentuk uang, pemerintah daerah masih mempertahankan pemberian beras secara fisik. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi sebagian pegawai yang lebih memilih menerima jatah beras daripada uang.
Plt. Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan agar pimpinan OPD lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai target kinerja, dan menyelesaikan semua kegiatan yang ada dan sudah diprogreskan masing-masing instansi.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa Pemkot sudah memutuskan untuk melakukan pemotongan TPP dalam tahun 2025. "Pemotongan TPP ini sebesar 30% yang sudah kita lakukan dengan dua faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan daerah," ujar Evert N Merauje saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor Walikota,
“Libur itu kan biasa, soal kehadiran itu sudah menjadi kewajiban ASN untuk bekerja. Dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggungjawab untuk masalah kehadirannya,” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos
Menurutnya, berikut beberapa alasan mengapa kehadiran ASN penting diantaranya, menjamin pelayanan publik yang berkualitas, menciptakan stabilitas pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Walilo mengungkapkan bahwa beberapa alumni dari Pemerintah Provinsi Papua telah mengikuti program ini. Beasiswa ini juga pernah diikuti oleh masyarakat umum, hanya saja ia tak tahu pasti jumlahnya.
"Kami sudah menghadap ke BKN Pusat terkait dengan 500 lebih ASN yang belumdbelum di kukuhkan, sedangkan untuk pembayaran sudah dilakukan yang tahun 2024," terangnya.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Jackson Elabi menjelaskan proses psikotes ini bekerja sama dengan tim Angkatan Darat dari Bandung. "Hari ini kami melaksanakan psikotes, sebagai lanjutan dari seleksi berkas sebelumnya," kata Jackson kepada wartawan.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait didampingi Plt Sekda, Evert N Merauje l, juga turut dihadiri oleh KPP Pratama Jayapura, dan Kanwil DJP Bidang Perbendaharaan Dini Mariani selaku pemateri dan pihak-pihak terkait lainnya.
Bahkan diduga ada oknum ASN yang menjual kembali Bansos tersebut kepada masyarakat. Adapun keluhan ini disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak. Deli mengaku dari agenda kelilingnya ke lima distrik ternyata ada keluhan warga terkait belum menerima Bansos PKH.
Kedua melakukan aksinya terlebih dahulu menganiaya korban Laurens Merauje (51), dengan memukul korban di bagian wajah yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian bibir serta bengkak bagian pipi dan kelopak mata.
Ada 4 tuntutan yang diminta oleh ASN di lingkungan Kabupaten Jayapura, yang mana berdasarkan hal tersebut puluhan ASN melakukan aksi demo dengan melakukan pemalangan gapura Kantor Pemerintahan Kabupaten Jayapura.
Plh Sekda dalam arahanya menyampaikan, kepada seluruh peserta apel diminta untuk terus meningkatkan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama dalam hal memberikan pelayanan secara optimal, profesional dan berkualitas yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat.
Pj Sekda Jayawijaya Pilatus Lagowan menegaskan minimnya ASN yang masuk kantor pasca libur natal dan tahun baru di ruang lingkup pemkab Jayawijaya menjadi salah satu kendala tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus merumuskan satu regulasi penagakan sanksi.
Pj. Bupati Jayapura Samuel Siriwa menjelaskan, apel pertama ini hampir dihadiri oleh semua OPD dari masing-masing dinas yang ada, selain apel pagi juga dilanjutkan dengan salam-salaman tahun baru.
"Tahun 2025 merupakan lembaran baru, momentum untuk memperbaharui tekad dan semangat. Mari kita tumbuhkan harapan baru dan tingkatkan upaya pengabdian kepada masyarakat. Kita songsong tahun ini dengan optimisme dan semangat baru," ujar Sofia Bonsapia dalam amanatnya.
“ASN harus profesional dalam bekerja. Tidak melihat siapa pemimpinnya saja. Kita memiliki tugas dan janji yang diucapkan saat diangkat. Siapapun pemimpin kita, loyalitas dan disiplin harus tetap dijaga. Yang menentukan kesuksesan kita adalah diri kita sendiri,” tegas Sofia Bonsapia
Hal itu terungkap ketika Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menanyakan kehadiran beberapa kepala dinas tertentu. Namun, yang bersangkutan saat itu tidak hadir dengan alasan sakit dan alasan lainnya.
“ASN masuk berkantor sesuai dengan surat edaran yang sudah diedarkan, kembali bekerja 6 Januari mendatang,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (2/1). Ia pun meminta ASN tidak menambah waktu libur. Sebab, waktu libur dan cuti bersama yang diberikan cukup lama.
Mereka menuntut pembayaran Uang Lauk Pauk yang belum dibayarkan selama 3 bulan terhitung Bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023 dan ada juga pembayaran selama 6 bulan yang belum dibayarkan yakni bulan Juli hingga Desember 202). Dijelaskan dari 9 bulan ini ada 2 bulan yang sudah dibayarkan namun 7 bulan lainnya belum ada kejelasan.
Dia mengatakan, tidak masuknya sebagian besar pegawai Pemkot Jayapura itu disebabkan karena waktu libur panjang yang sangat berdekatan. Dimana setelah mulainya liburan, pegawai diwajibkan kembali masuk kantor pada 30 dan 31. Setelahnya libur kembali dilanjutkan sampai tanggal 5 Januari dan 6 Januari diwajibkan kembali berkantor.
ASN setelah masuk kantor di awal tahun 2025 harus fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dan semangat fokus dalam bekerja melayani masyarakat di semua Perangkat Daerah (PD).
Pj Semuel menjelaskan, disiplin kerja wajib bagi ASN Pemkab Jayapura pada 2025. Pasalnya, disiplin kerja merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah, meningkatkan profesionalisme ASN, mengurangi keterlambatan dan ketidakhadiran.
Dia mengatakan, saat ini Pemkot Jayapura sudah merilis secara resmi waktu Liburan Natal dan Tahun Baru. Namun sudah dipastikan bahwa waktu libur aktivitas perkantoran di Pemkot Jayapura di Desember dan Januari itu hampir mendekati dua pekan.
"Ada dua hal saja yang saya sampaikan ke mereka. Pertama bahwa kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Kedua jaga kesehatan,"kata Sohilait, disela sela kunjunganya ke lokasi ujian itu.
Kapolres Jayawijaya AKBP. Heri Wibowo, S.IK, menyatakan terkait konflik sosial yang disebabkan oleh Pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya, memicu adanya pengungsi dari wilayah tersebut yang masuk ke Wilayah Wamena Kabupaten Jayawijaya, sejak dua hari lalu, namun kebanyakan pengungsi ini tidak berdiam diri disatu lokasi penampungan.
Perayaan natal yang mengusung tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem (Lukas 2:15) berlangsung dengan khidmat. Dalam perayaan natal juga ditandai dengan pujian lagu malam kudus dan menyalakan lilin natal oleh Penjabat Bupati Manogar Sirait,Wakapolres Kompol Frans D. Tamaela,anggota DPRD Teo Baminggen dan Ketua LMA Babor Bagobal. Penjabat Bupati Manogar Sirait menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Mamberamo Tengah,dimana perayaan natal berjalan dengan baik.
Persoalan judi online nampaknya kesini - kesini masih membuat banyak kalangan ketar - ketir. Bagaimana tidak, pemain judi online ini tidak hanya masyarakat kecil dan menengah tetapi berbagai profesi ikut bermain. Ada ASN yang juga bermain bahkan tidak menutup kemungkinan oknum aparat juga ikut bermain.
Karena itu, dia memastikan dan optimis bahwa monitoring meja yang terakhir ini akan maksimal, terutama terkait dengan penyerapan dan realisasi, baik fisik maupun anggaran di APBD 2024 baik induk maupun anggaran perubahan.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan, usia 68 tahun ini adalah usia yang telah dewasa. Malah kalau usia ini untuk ASN maka ASN itu sudah pensiun. Namun masyarakat dan pemerintah harus bersyukur karena masih bisa melihat perkembangan yang saat ini sedang terjadi. Kalau orang-orang tua yang merintis kota masih ada tentu bisa mengenang kembali bagaimana pemerintahan ketika itu dan saat sekarang. Perbedaan kemajuan daerah bisa dilihat jelas.
Penjabat (Pj) Sekda Mimika, Petrus Yumte mengungkapkan, pemerintah daerah tengah mengambil langkah serius terkait pelaksanaan pekerjaan yang akan dilelang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika berencana melaksanakan BimbelPokja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekan ini.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong berharap tradisi menggunakan noken bisa dipertahankan sebagai budaya lokal khususnya Provinsi Papua. “Saya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk peduli terhadap budaya sendiri, menghargai dan diaplikasikan dengan cara gunakan itu (noken-red),” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos, Rabu (4/12).
"Saat ini kita memasuki babak baru pemerintahan segera melalui proses demokrasi. Mari kita dukung program-program pemerintah yang selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,"kata Sohilait yang membacakan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Adapun 153 ASN yang menerima penghargaan terdiri dari pengabdian terselama 30 tahun sebanyak 26 orang, pengabdian 20 tahun sebanyak 65 orang, dan pengabdian 10 tahun 64 orang.
Saat membacakan sambutan tertulis Presiden RI, Valentinus membacakan tujuh pesan Presiden Prabowo Subianto untuk dipedomani oleh ASN yakni memperkuat solidaritas dan kerjasama Korpri, jadikan Korpri simbol persatuan, kolaborasi dan stabilitas nasional melalui kerjasama dengan seluruh komponen bangsa.
Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi, mengatakan, Desk Pilkada ini dibentuk dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dia menyebut pembentukan desk ini bertujuan agar supaya memonitoring jalannya pilkada sampai selesai.
Profesi guru di daerah, diakuinya, erat dengan kegiatan politik praktis yang dapat memberikan keuntungan. Posisi guru dinilai cukup strategis untuk mendukung dan mempromosikan pasangan calon gubernur, bupati, hingga wali kota dengan nomor urut tertentu.
Dia mengatakan mengenai pilihan calon kepala daerah, itu menjadi kewenangan atau berdasarkan penilaian dari hati nurani masing-masing. Misalnya untuk provinsi ada dua calon dan juga untuk kota ada empat calon. Tentunya semua visi misi dari masing-masing calon itu sudah dilihat ataupun dibaca. Sehingga dari situ menjadi dasar untuk menentukan pilihannya.
Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dapat mengupayakan agar pada pencaker OAP khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat di Kabupaten Mimika dapat diloloskan tanpa syarat pada tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Begitu juga bagi para ASN yang masih berada di luar Kabupaten Yalimo, diminta untuk segera kembali ke Kabupaten Yalimo melaksanakan tugas pokok sebagai ASN dan juga mengikuti pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Nopember 2024.
Dia juga berharap masyarakat yang menemukan pelanggaran Pemilu agar segera membuat laporan ke Bawaslu Keerom. “Harapan kami setiap masyarakat kalau menemukan pelanggaran Pemilu datang dan laporkan ke Bawaslu,” ujarnya.
Larangan judi online itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024
Karena itu, dia meminta aparatur sipil negara baik pegawai pemerintahan maupun kepala distrik, lurah di Kota Jayapura, supaya tetap bekerja melayani masyarakat dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Sekda Yalimo Dr. Isak Yando,SE.M.Si menyampaikan imbauan ini pada Apel pegawai di lingkungan Pemkab Yalimo di halaman kantor Bupati Yalimo. “Saya mengimbau kepada para ASN, TNI/POLRI dan masyarakat di 5 Distrik se Kabupaten Yalimo untuk tetap menjaga kondisi dan situasi yang kondusif menjelang Pilkada di Yalimo,” ungkapnya.
Kata Ramses, Judol sesuatu yang menyengsarakan, tidak ada untungnya bagi masyarakat khususnya ASN. Sehingga itu, ia meminta perlunya membentengi diri agar tidak mudah terjebak.
Kepada wartawan usai kegiatan itu, dia berharap semangat para pahlawan kiranya dapat menjadikan motivasi tersendiri bagi seluruh aparatur situ negara dan juga pegawai di lingkup pemerintahan Kota Jayapura.
Koordinator Asosiasi Tenaga Honorer KII Kabupaten Jayawijaya Yermias Kosai menyatakan jika aksi ini akan terus dilakukan hingga ada pertemuan antara honorer kII yang tak lolos dalam verifikasi berkas yang telah diumumkan kemarin dengan PJ Bupati Jayawijaya oleh karena itu beberapa kantor pemerintah ini masih dipalang.
Dia mengatakan ada sejumlah ketentuan yang menjadi kewajiban ASN terkait dengan keterlibatannya berpolitik, terutama terkait dengan pemberian hak politiknya kepada calon kepala daerah atau calon presiden.
Ramses mengaku sejak September, dirinya sudah membuat surat edaran penekanan netralitas ASN di lingkungan Pemprov. Dalam surat edaran itu, Pj Gubernur Papua ini meminta semuan ASN netral, tidak boleh memihak salah satu pihak atau menguntungkan salah satu calon.
Dikatakan, pemotongan gaji ASN untuk Tapera itu tidak lagi seperti skema sebelumnya, namun akan berdasarkan persentase, yaitu gaji masing-masing ASN yang dipotong senilai 3% untuk tabungan Perumahan Rakyat tersebut. Skema ini terbagi dalam dua komponen, yaitu 2,5% nya dari masing-masing gaji pegawai sementara 0,5% nya akan diambil atau diberikan oleh pemberi kerja dalam hal ini pemerintah daerah.
Terkait dengan dugaan keterlibatan ASN di Pilkada terutama kepala daerah, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara. Ia menyebut hingga sekarang, belum menerima laporannya. “Sampai saat ini, saya belum terima (laporan-red).
Berdasarkan catatan Bawaslu Papua, mulai dari tema yang digunakan saat debat publik, terkait panelis, tamu undangan yang berasal dari ASN, TNI-Polri, dan atau pejabat daerah dan lainnya.
