Kepastian itu sekaligus menampik isu yang sebelumnya beredar dan menyebut bahwa gaji ke-13 PNS dan ASN dihapus tahun ini. Itu disebabkan efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Upaya tersebut diharapkan dapat menghemat kas negara hingga mencapai Rp 306,6 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, Selasa (4/2) menjelaskan bahwa meskipun ada ketentuan tunjangan beras dapat diberikan dalam bentuk uang, pemerintah daerah masih mempertahankan pemberian beras secara fisik. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi sebagian pegawai yang lebih memilih menerima jatah beras daripada uang.
Plt. Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan agar pimpinan OPD lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai target kinerja, dan menyelesaikan semua kegiatan yang ada dan sudah diprogreskan masing-masing instansi.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa Pemkot sudah memutuskan untuk melakukan pemotongan TPP dalam tahun 2025. "Pemotongan TPP ini sebesar 30% yang sudah kita lakukan dengan dua faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan daerah," ujar Evert N Merauje saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor Walikota,
“Libur itu kan biasa, soal kehadiran itu sudah menjadi kewajiban ASN untuk bekerja. Dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggungjawab untuk masalah kehadirannya,” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos
Menurutnya, berikut beberapa alasan mengapa kehadiran ASN penting diantaranya, menjamin pelayanan publik yang berkualitas, menciptakan stabilitas pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Walilo mengungkapkan bahwa beberapa alumni dari Pemerintah Provinsi Papua telah mengikuti program ini. Beasiswa ini juga pernah diikuti oleh masyarakat umum, hanya saja ia tak tahu pasti jumlahnya.
"Kami sudah menghadap ke BKN Pusat terkait dengan 500 lebih ASN yang belumdbelum di kukuhkan, sedangkan untuk pembayaran sudah dilakukan yang tahun 2024," terangnya.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Jackson Elabi menjelaskan proses psikotes ini bekerja sama dengan tim Angkatan Darat dari Bandung. "Hari ini kami melaksanakan psikotes, sebagai lanjutan dari seleksi berkas sebelumnya," kata Jackson kepada wartawan.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait didampingi Plt Sekda, Evert N Merauje l, juga turut dihadiri oleh KPP Pratama Jayapura, dan Kanwil DJP Bidang Perbendaharaan Dini Mariani selaku pemateri dan pihak-pihak terkait lainnya.
Bahkan diduga ada oknum ASN yang menjual kembali Bansos tersebut kepada masyarakat. Adapun keluhan ini disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak. Deli mengaku dari agenda kelilingnya ke lima distrik ternyata ada keluhan warga terkait belum menerima Bansos PKH.
Kedua melakukan aksinya terlebih dahulu menganiaya korban Laurens Merauje (51), dengan memukul korban di bagian wajah yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian bibir serta bengkak bagian pipi dan kelopak mata.
Ada 4 tuntutan yang diminta oleh ASN di lingkungan Kabupaten Jayapura, yang mana berdasarkan hal tersebut puluhan ASN melakukan aksi demo dengan melakukan pemalangan gapura Kantor Pemerintahan Kabupaten Jayapura.
Plh Sekda dalam arahanya menyampaikan, kepada seluruh peserta apel diminta untuk terus meningkatkan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama dalam hal memberikan pelayanan secara optimal, profesional dan berkualitas yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat.
Pj Sekda Jayawijaya Pilatus Lagowan menegaskan minimnya ASN yang masuk kantor pasca libur natal dan tahun baru di ruang lingkup pemkab Jayawijaya menjadi salah satu kendala tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus merumuskan satu regulasi penagakan sanksi.
Pj. Bupati Jayapura Samuel Siriwa menjelaskan, apel pertama ini hampir dihadiri oleh semua OPD dari masing-masing dinas yang ada, selain apel pagi juga dilanjutkan dengan salam-salaman tahun baru.
"Tahun 2025 merupakan lembaran baru, momentum untuk memperbaharui tekad dan semangat. Mari kita tumbuhkan harapan baru dan tingkatkan upaya pengabdian kepada masyarakat. Kita songsong tahun ini dengan optimisme dan semangat baru," ujar Sofia Bonsapia dalam amanatnya.
“ASN harus profesional dalam bekerja. Tidak melihat siapa pemimpinnya saja. Kita memiliki tugas dan janji yang diucapkan saat diangkat. Siapapun pemimpin kita, loyalitas dan disiplin harus tetap dijaga. Yang menentukan kesuksesan kita adalah diri kita sendiri,” tegas Sofia Bonsapia
Hal itu terungkap ketika Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menanyakan kehadiran beberapa kepala dinas tertentu. Namun, yang bersangkutan saat itu tidak hadir dengan alasan sakit dan alasan lainnya.
“ASN masuk berkantor sesuai dengan surat edaran yang sudah diedarkan, kembali bekerja 6 Januari mendatang,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (2/1). Ia pun meminta ASN tidak menambah waktu libur. Sebab, waktu libur dan cuti bersama yang diberikan cukup lama.
Mereka menuntut pembayaran Uang Lauk Pauk yang belum dibayarkan selama 3 bulan terhitung Bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023 dan ada juga pembayaran selama 6 bulan yang belum dibayarkan yakni bulan Juli hingga Desember 202). Dijelaskan dari 9 bulan ini ada 2 bulan yang sudah dibayarkan namun 7 bulan lainnya belum ada kejelasan.
Dia mengatakan, tidak masuknya sebagian besar pegawai Pemkot Jayapura itu disebabkan karena waktu libur panjang yang sangat berdekatan. Dimana setelah mulainya liburan, pegawai diwajibkan kembali masuk kantor pada 30 dan 31. Setelahnya libur kembali dilanjutkan sampai tanggal 5 Januari dan 6 Januari diwajibkan kembali berkantor.
ASN setelah masuk kantor di awal tahun 2025 harus fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dan semangat fokus dalam bekerja melayani masyarakat di semua Perangkat Daerah (PD).
Pj Semuel menjelaskan, disiplin kerja wajib bagi ASN Pemkab Jayapura pada 2025. Pasalnya, disiplin kerja merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah, meningkatkan profesionalisme ASN, mengurangi keterlambatan dan ketidakhadiran.
Dia mengatakan, saat ini Pemkot Jayapura sudah merilis secara resmi waktu Liburan Natal dan Tahun Baru. Namun sudah dipastikan bahwa waktu libur aktivitas perkantoran di Pemkot Jayapura di Desember dan Januari itu hampir mendekati dua pekan.
"Ada dua hal saja yang saya sampaikan ke mereka. Pertama bahwa kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Kedua jaga kesehatan,"kata Sohilait, disela sela kunjunganya ke lokasi ujian itu.
Kapolres Jayawijaya AKBP. Heri Wibowo, S.IK, menyatakan terkait konflik sosial yang disebabkan oleh Pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya, memicu adanya pengungsi dari wilayah tersebut yang masuk ke Wilayah Wamena Kabupaten Jayawijaya, sejak dua hari lalu, namun kebanyakan pengungsi ini tidak berdiam diri disatu lokasi penampungan.
Perayaan natal yang mengusung tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem (Lukas 2:15) berlangsung dengan khidmat. Dalam perayaan natal juga ditandai dengan pujian lagu malam kudus dan menyalakan lilin natal oleh Penjabat Bupati Manogar Sirait,Wakapolres Kompol Frans D. Tamaela,anggota DPRD Teo Baminggen dan Ketua LMA Babor Bagobal. Penjabat Bupati Manogar Sirait menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Mamberamo Tengah,dimana perayaan natal berjalan dengan baik.
Persoalan judi online nampaknya kesini - kesini masih membuat banyak kalangan ketar - ketir. Bagaimana tidak, pemain judi online ini tidak hanya masyarakat kecil dan menengah tetapi berbagai profesi ikut bermain. Ada ASN yang juga bermain bahkan tidak menutup kemungkinan oknum aparat juga ikut bermain.
Karena itu, dia memastikan dan optimis bahwa monitoring meja yang terakhir ini akan maksimal, terutama terkait dengan penyerapan dan realisasi, baik fisik maupun anggaran di APBD 2024 baik induk maupun anggaran perubahan.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan, usia 68 tahun ini adalah usia yang telah dewasa. Malah kalau usia ini untuk ASN maka ASN itu sudah pensiun. Namun masyarakat dan pemerintah harus bersyukur karena masih bisa melihat perkembangan yang saat ini sedang terjadi. Kalau orang-orang tua yang merintis kota masih ada tentu bisa mengenang kembali bagaimana pemerintahan ketika itu dan saat sekarang. Perbedaan kemajuan daerah bisa dilihat jelas.
Penjabat (Pj) Sekda Mimika, Petrus Yumte mengungkapkan, pemerintah daerah tengah mengambil langkah serius terkait pelaksanaan pekerjaan yang akan dilelang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika berencana melaksanakan BimbelPokja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekan ini.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong berharap tradisi menggunakan noken bisa dipertahankan sebagai budaya lokal khususnya Provinsi Papua. “Saya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk peduli terhadap budaya sendiri, menghargai dan diaplikasikan dengan cara gunakan itu (noken-red),” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos, Rabu (4/12).
"Saat ini kita memasuki babak baru pemerintahan segera melalui proses demokrasi. Mari kita dukung program-program pemerintah yang selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,"kata Sohilait yang membacakan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Adapun 153 ASN yang menerima penghargaan terdiri dari pengabdian terselama 30 tahun sebanyak 26 orang, pengabdian 20 tahun sebanyak 65 orang, dan pengabdian 10 tahun 64 orang.
Saat membacakan sambutan tertulis Presiden RI, Valentinus membacakan tujuh pesan Presiden Prabowo Subianto untuk dipedomani oleh ASN yakni memperkuat solidaritas dan kerjasama Korpri, jadikan Korpri simbol persatuan, kolaborasi dan stabilitas nasional melalui kerjasama dengan seluruh komponen bangsa.
Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi, mengatakan, Desk Pilkada ini dibentuk dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dia menyebut pembentukan desk ini bertujuan agar supaya memonitoring jalannya pilkada sampai selesai.
Profesi guru di daerah, diakuinya, erat dengan kegiatan politik praktis yang dapat memberikan keuntungan. Posisi guru dinilai cukup strategis untuk mendukung dan mempromosikan pasangan calon gubernur, bupati, hingga wali kota dengan nomor urut tertentu.
Dia mengatakan mengenai pilihan calon kepala daerah, itu menjadi kewenangan atau berdasarkan penilaian dari hati nurani masing-masing. Misalnya untuk provinsi ada dua calon dan juga untuk kota ada empat calon. Tentunya semua visi misi dari masing-masing calon itu sudah dilihat ataupun dibaca. Sehingga dari situ menjadi dasar untuk menentukan pilihannya.
Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dapat mengupayakan agar pada pencaker OAP khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat di Kabupaten Mimika dapat diloloskan tanpa syarat pada tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Begitu juga bagi para ASN yang masih berada di luar Kabupaten Yalimo, diminta untuk segera kembali ke Kabupaten Yalimo melaksanakan tugas pokok sebagai ASN dan juga mengikuti pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Nopember 2024.
Dia juga berharap masyarakat yang menemukan pelanggaran Pemilu agar segera membuat laporan ke Bawaslu Keerom. “Harapan kami setiap masyarakat kalau menemukan pelanggaran Pemilu datang dan laporkan ke Bawaslu,” ujarnya.
Larangan judi online itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024
Karena itu, dia meminta aparatur sipil negara baik pegawai pemerintahan maupun kepala distrik, lurah di Kota Jayapura, supaya tetap bekerja melayani masyarakat dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Sekda Yalimo Dr. Isak Yando,SE.M.Si menyampaikan imbauan ini pada Apel pegawai di lingkungan Pemkab Yalimo di halaman kantor Bupati Yalimo. “Saya mengimbau kepada para ASN, TNI/POLRI dan masyarakat di 5 Distrik se Kabupaten Yalimo untuk tetap menjaga kondisi dan situasi yang kondusif menjelang Pilkada di Yalimo,” ungkapnya.
Kata Ramses, Judol sesuatu yang menyengsarakan, tidak ada untungnya bagi masyarakat khususnya ASN. Sehingga itu, ia meminta perlunya membentengi diri agar tidak mudah terjebak.
Kepada wartawan usai kegiatan itu, dia berharap semangat para pahlawan kiranya dapat menjadikan motivasi tersendiri bagi seluruh aparatur situ negara dan juga pegawai di lingkup pemerintahan Kota Jayapura.
Koordinator Asosiasi Tenaga Honorer KII Kabupaten Jayawijaya Yermias Kosai menyatakan jika aksi ini akan terus dilakukan hingga ada pertemuan antara honorer kII yang tak lolos dalam verifikasi berkas yang telah diumumkan kemarin dengan PJ Bupati Jayawijaya oleh karena itu beberapa kantor pemerintah ini masih dipalang.
Dia mengatakan ada sejumlah ketentuan yang menjadi kewajiban ASN terkait dengan keterlibatannya berpolitik, terutama terkait dengan pemberian hak politiknya kepada calon kepala daerah atau calon presiden.
Ramses mengaku sejak September, dirinya sudah membuat surat edaran penekanan netralitas ASN di lingkungan Pemprov. Dalam surat edaran itu, Pj Gubernur Papua ini meminta semuan ASN netral, tidak boleh memihak salah satu pihak atau menguntungkan salah satu calon.
Dikatakan, pemotongan gaji ASN untuk Tapera itu tidak lagi seperti skema sebelumnya, namun akan berdasarkan persentase, yaitu gaji masing-masing ASN yang dipotong senilai 3% untuk tabungan Perumahan Rakyat tersebut. Skema ini terbagi dalam dua komponen, yaitu 2,5% nya dari masing-masing gaji pegawai sementara 0,5% nya akan diambil atau diberikan oleh pemberi kerja dalam hal ini pemerintah daerah.
Terkait dengan dugaan keterlibatan ASN di Pilkada terutama kepala daerah, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara. Ia menyebut hingga sekarang, belum menerima laporannya. “Sampai saat ini, saya belum terima (laporan-red).
Berdasarkan catatan Bawaslu Papua, mulai dari tema yang digunakan saat debat publik, terkait panelis, tamu undangan yang berasal dari ASN, TNI-Polri, dan atau pejabat daerah dan lainnya.
Marman mengaku, personel pengawasan di Bawaslu Provinsi Papua Selatan sangat terbatas. Dengan wilayah yang cukup luas, Bawaslu Provinsi Papua Selatan hanya memiliki 1.633 pengawas mulia dari provinsi, kabupaten, distrik, kampung dan kelurahan dan TPS.
“Mari kita bersinergi, baik dari tingkat Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,KPU, Bawaslu, Peserta pemilu,para Kepala Suku dan masyarakat. Saat ini kita selalu solid dan kompak, sehingga saya mengajak untuk terus merawatnya. Jangan sampai karena kita berbeda pandangan dan pilihan, terjadi pertengkaran diantara kita,” tegasnya.
Melalui operasi ini juga pemerintah ingin memastikan masyarakat di kota Jayapura sudah memiliki dokumen kependudukan dan tercatat sebagai warga negara. Pihaknya juga ingin mewujudkan wilayah kota Jayapura harus aman menjelang pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
"Ini sesuai instruksi Pj Bupati dan Pj Sekda, agar Renja, yang sudah berakhir diharapkan kepada pimpinan OPD agar segera koordinasi ke inspektorat untuk mereview kembali. Bagi OPD yang belum supaya segera melaksanakan," kata Willem.
Dalam video berdurasi 3 menit 54 detik itu memperlihatkan, seorang oknum ASN mengenakan pakaian dinas hitam putih dengan logo Pemkab Mimika tengah melindungi seorang perempuan berbusana hitam bercorak putih yang diduga sebagai selingkuhannya dari kecaman seorang perempuan lainnya yang mengenakan setelan putih hitam.
“Bawaslu sudah melakukan klarifikasi, hasil dari kajian Bawaslu terbukti adanya pelanggaran netralitas ASN. Sehingga sudah diterbitkan rekomendasi ke BKN,” kata Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Sekda Papua, Yohanes Walilo mengataan sosialisasi tersebut momentum penting khususnya dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam menyusun dan menjalankan rencana keuangan dengan sebaik-baiknya, hingga menjelang akhir tahun anggaran ini.
Tidak main-main, Nenu Tabuni bahkan siap mengambil langkah tegas dengan menggantikan pimpinan OPD dan kepala distrik yang tidak disiplin. Termasuk tidak memenuhi syarat dalam kepangkatan.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman mengungkapkan bahwa pihaknya akan melkukan penelusuran terhadap 3 oknum ASN yang dilaporkan secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah tertentu pada Pilkada serentak yang sedang berlangsung.
Kini, Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa telah menunjuk jabatan sementara untuk Kepala Disbudpar Kabupaten Jayapura dijabat Plt dari Sekretaris Disbudpar Kabupaten Jayapura, sedangkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura di rangkap Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi.
Dalam kunjungannya di masing-masing OPD ini, Pjs Bupati Hasuka Hisage mengapresiasi kekompakan para pegawai dalam bekerja. Ia juga mendorong para pegawai di tiap OPD di Kabupaten Yalimo dapat melaksanakan tugas dengan damai dan penuh suka cita. Hal ini penting untuk semangat membangun di Kabupaten Yalimo.
“Jika waktu kehadiran pukul 7:30 WIT, harusnya ASN hadir tepat waktu. Namun fakta yang saya temukan di lapangan, masih banyak yang tidak hadir,” kata Ramses kepada wartawan usai melakukan sidak. Hal ini kata Ramses menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan tanggung jawab gubernur untuk menertibkannya.
Namun, kata Ramses, masih perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan terus bekerja sama yang baik bersama pegawai maupun pimpinan. "Pemimpin menentukan arah organisasi dan diikuti oleh seluruh anggota organisasi," ujarnya.
Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menyatakan terselesaikannya rumah susun ini merupakan wujud dari aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu kepada DPR RI sehingga bisa dilihat hari ini rumah susun ini berdiri, namun bukan hanya ini tapi masih banyak lagi yang dilakukan tentunya ini bukan hanya sekedar hanya berbicara popularitas dengan program ini
“Anggaran TPP sudah dialokasikan pada APBD tahun 2025 mendatang, sekaligus kita sudah plotting untuk estimasi belanja pegawai, baik itu TPP maupun gaji selama setahun,” ucap Ramses. Terkait kenaikan TPP, Ramses menjelaskan kenaikannya tergantung kinerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mereka (ASN-red) tidak boleh aktif mendukung melalui simbol-simbol dalam bentuk apapun, atau ikut serta dalam suatu kegiatan kampanye yang bisa berdampak pada ketidaknetralannya,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos.
Pj Siriwa juga selalu melalukan komunikasi, koordinasi dengan baik kepada penyelenggara Pilkada, aparat keamanan maupun lainnya, sehingga jika terjadi masalah atau kendala bisa segera diselesaikan dengan baik tanpa harus menunggu lama-lama.
Karena itu, dia berharap organisasi perangkat daerah yang mengelola anggaran besar terutama Dinas kesehatan, pendidikan, PUPR dan beberapa dinas lainnya supaya mengejar waktu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan atau program kerja yang ada di masing-masing OPD.
Sejak tiba pada 30 September 2024 di Yalimo, Bupati Hasuka Hisage langsung memimpin apel dan juga sidak untuk memastikan pelayanan pemerintah di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Yalimo. Dalam kunjungannya di masing-masing OPD, Pjs. Bupati Yalimo mengapresiasi kekompakan ASN dalam melaksanakan tugasnya di masing-masing OPD.
Plh. Sekda Kota Jayapura, Evert Meraudje mengapresiasi hal itu. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pegawai maupun ASN yang beralasan tidak mengikuti apel wajib maupun apel gabungan.
Dikatakan kenaikan TPP sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai dilingkungan Provinsi Papua. Yang tentunya akan dilakukam secara bertahap. "Kita akan lakukan kajian, mulai dari jam masuk kerja, dia buat apa, itu akan dibuat supaya tidak melakukan korupsi dan lain-lain demi meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
Tak tanggung-tanggung, Inspektorat menegaskan akan berikan sanksi tegas hingga pemecatan bagi ASN di lingkungan Pemprov Papua jika secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) atau ketidaknetralan ASN di Pilkada nanti.
Yohanes Walilo menggantikan Sekda sebelumnya M Ridwan Rumasukun, yang dilantik menjadi pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Pemprov, seiring dengan masa pensiun yang bersangkutan.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jayawijaya Edison Wetipo mengakui jika untuk rusun ASN kabupaten Jayawijaya, proses sampai hari ini 100 persen sudah selesai dikerjakan dan tanggal 8 Oktober ini rencananya akan diresmikan dan mulai dihuni oleh 44 ASN yang telah mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan rumah tersebut.
"Walilo saya kukuhkan dia pada posisi jabatannya, dan Rabu (hari ini_red) yang bersangkutan dilantik jadi Penjabat Sekda Papua. Yang saya serahkan barusan adalah sebagai Plh, sebab untuk Sekda tidak boleh terjadi kekosongan,” kata Ramses kepada wartawan.
Penjabat Walikota Jayapura Christian Sohilait mengatakan, momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkup Pemerintah Kota Jayapura itu menjadi momen bagi warga Kota Jayapura, terutama para generasi muda agar bisa terus mempertahankan Kesaktian Pancasila dengan menghindari perpecahan antar anak bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia secara khusus di Kota Jayapura Papua.
Dalam apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu, Riwdan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami dan mengamalkan Pancasila. Sebab, ASN memiliki tanggungjawab besar untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nila Pancasila ini.
Ia mengatakan pola penataan kelembagaan saat ini masih cenderung kurang baik, karena membentuk lembaga-lembaga yang besar tanpa mempertimbangkan fungsinya. "Untuk itu harusnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tingkat efektifitas serta efisiensi anggaran," ujarnya.
Semuel mengingat, sebagai seorang ASN punya aturan tersendiri harus netral berpolitik saat berlangsung Pilkada walaupun seorang ASN memiliki hak untuk mencoblos dalam menyalurkan haj pilihnya tapi seorang ASN tidak boleh terlibat politik praktis dengan para kandidat Pilkada.
Ramses memasang telinga dimana - mana dan mengatakan siap mendengarkan laporan yang masukan dari siapapun. PJ Gubernur itu mengatakan, secara organisasi aparatur sipil negara (ASN) haruslah netral. Jadi kalaupun nanti ada temuan bahwa ada ASN yang tidak netral, maka ia mempersilahkan dilakukan proses hukum.
Menurut gabungan Komisi DPR Kabupaten Merauke itu, setiap tahunnya, anggaran yang digelontorkan untuk Diklat penjenjangan maupun diklat teknis tersebut setiap tahunnya cukup besar. Namun, pemerintah daerah menjadikan persoalan keterbatasan sumber daya aparatur sebagai permasalahan dalam pemerintahan daerah.
Dia mengatakan, penegasan mengenai pembatasan keterlibatan ASN dalam kegiatan politik atau berkampanye langsung sudah ada edaran Walikota yang ditandatangani langsung oleh mantan Sekda Kota Jayapura beberapa waktu yang lalu.
Petrus menerangkan, revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas. ’’Kami telah sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada tim pasangan calon, mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/9).
Dia menegaskan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Karena itu, Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk judol. Hal tersebut juga tertera dalam SE yang ditandatangani Anas pada 24 September 2024 itu.
Dijelaskan, jika sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura Paslon yang ikut Pilkada Kabupaten Jayapura, maka otomatis jika ASN harus mengundurkan diri, karena semua berkas administrasi pencalonan dan calon sudah diverifikasi KPU Kabupaten Jayapura secara berjenjang hingga sampai penetapan.
Sementara terkait keterlibatan oknum ASN dalam Pilkada serentak 2024, Limbong mendorong peran Bawaslu untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Koornas ini dihadiri gubernur, bupati, walikota, sekda dan bawaslu seluruh Indonesia baik provinsi, kabupaten dan provinsi. Rahmat Bagja membandingkan Pemilukada 2017 atau Pemilu 2024 kala itu perkara ASN tidak lebih 1.000 kasus. Namun pilkada 2020 yang hanya diselenggarakan di 170 daerah pelanggaran ASN lebih dari 1.000 kasus.
"Benar ada jenazah seorang ASN atas nama Saparudin yang ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dalam kamar kosnya kemarin, jenazah tersebut telah di evakuasi ke RSUD Wamena untuk dilakukan dilakukan pemeriksaan luar guna memastikan kematian korban," ungkapnya di Wamena
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan ke Badan pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Marman, S.Sos, mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat adanya keterlibat seorang oknum ASN yang diduga tidak netral pada tahapan Pilkada yang sedang berlangsung saat ini.
Konstentan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendaftar resmi ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Puncak, ada empat pasangan calon. Dari empat pasangan calon tersebut, empat diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Puncak. Bahkan dua diantaranya merupakan pimpinan OPD.
Gubernur juga ingatkan soal pengkotak-kotakan di lingkungan organisasi. “Suatu organisasi jika sudah terjadi pengkotak-kotakan di unit terkecil, saya yakin organisasi itu tidak akan jalan, akibatnya tidak membawa impact pada pelayanan kita ke masyarakat,” ucapnya.
Ramses pun menyebut bahwa ASN boleh memilih tapi tidak boleh terlibat aktif, sebab ASN netralitasnya itu penting. Begitu juga dengan para kepala kampung jangan dibawa ke sana kemari yang membuat rakyat bingung. “Biarkan rakyat memilih sesaui dengan hatinya tentang siapa yang mau dipilih,” ucap Ramses.
Groudbreaking tersebut dilakukan Direktur Jenderal Perumahan Rakyat Kementrian PUPR Iwan Supriyanto, Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Drs Rudy Sufahriadi dan mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, Pj Sekda PPS Maddaremmeng dan Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu.
Pemerintah kota Jayapura kemudian merespon dengan melakukan penundaan terhadap tahapan pengangkatan terhadap ribuan tenaga kontrak tersebut. Di satu sisi verifikasi dan validasi ulang di tingkat OPD kemudian dilakukan dan hasilnya ada cukup banyak nama tenaga kontrak yang masuk dalam data pengangkatan itu yang justru diduga tidak tercatat sebagai tenaga honorer alias siluman.
Sekda kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, kebijakan tersebut sebenarnya sangat bagus dan tepat karena menyangkut hak pilih dari seorang ASN yang juga boleh memberikan hak pilih atau memilih seorang calon kepala daerah.
Kali ini, sosialisasi dilakukan DPRD Kota Jayapura di SMA YPK Diaspora dan SMK Negeri 3 Jayapura. Selain sosialisasi, dari kegiatan tersebut, DPRD mendapatkan berbagai masukan dari guru-guru, seperti di SMA Diaspora. Guru guru di sekolah ini, meminta dukungan DPRD, agar dibuatkan regulasi terkait penyerapan tenaga pengajar berlatar belakang ASN.
