Pengamat ekonomi dan Dosen Pascasarjana Magister Manajemen STIE Port Numbay Jayapura, John Agustinus, mengatakan pelemahan rupiah membawa konsekuensi besar terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, dari sisi fiskal, pemerintah akan mengha
“Coba tanya Mensesneg, tapi rasanya beliau kurban sendiri,” lanjutnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membagikan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada momentum perayaan Idul Adha 2026. Ribuan sapi itu dibeli menggunakan anggaran negar
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) memastikan penyaluran dana kampung tahap pertama tahun anggaran 2026 telah terealisasi sepenuhnya ke seluruh kampung. Kepala DPMK Kota Jay
Jalan yang ambles pada November 2025 lalu itu, dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Papua, sejak Maret lalu, melalui rekanan CV. Rajawali. Perbaikan jalan ini mengunakan Anggaran Pendapatan Belanj
Secara nominal, defisit Rp 240,1 triliun tergolong besar karena telah mencapai sekitar 34 persen dari target tahunan Rp 689 triliun hanya dalam tiga bulan pertama. Kondisi tersebut memunculkan kesan agresivitas fiskal di
Meskipun demikian, pemerintah menegaskan tidak akan memangkas anggaran dari program-program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dengan alasannya program-program unggulan ini dinilai sebagai inve
Ia menegaskan, Presiden perlu mengkaji secara rinci seluruh aspek rencana impor tersebut, termasuk kesiapan perusahaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional koperasi. Menurut Dasco, penundaan diperl
Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk pensiun mereka sendiri melalui iuran yang dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, dana pensiunan bukan lagi bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne
Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa sumber pendanaan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan dan keputusan final. Sebelumnya, Kementerian Luar N
Mantan Wakil Bupati Merauke ini menyebut di tahun 2023, Pemprov Papua Selatan menerima TKD sebesar Rp 1,75 triliun. Kemudian di tahun 2024 turun menjadi Rp Rp 1,5 triliun. Lalu di tahun 2025 turun lagi menjadi Rp 1,25 tr
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Izharul mengatakan, lonjakan penerimaan tersebut terutama ditopang oleh kontribusi bea keluar yang berasal dari aktivitas ekspor komoditas unggulan, khusus
Meski berada di bawah target pemerintah, Bank Dunia menilai perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur yang relatif stabil. Dalam laporan Foundations for Digital Growth edisi Desember 2025, lembaga internasional itu
Menanggapi itu, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebutkan bahwa, pernyataan ini penting sebagai peringatan politik, namun perlu ditempatkan s
Menanggapi rencana penurunan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun, apabila terdapat penghematan Anggaran Pendapatan
Menanggapi kondisi ini, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebut tantangan ini tidak bisa disikapi dengan rutinitas birokrasi, tetapi dengan keberanian untuk berinovasi dan menata ulang
Menurut Kresna, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga pemilik aset produktif. "Hingga Agustus 2025, jumlah investor pasar modal di Papua tercatat mencapai 114.401 orang di mana dari jumlah
Menurut Dosen Tetap Magister Manajemen STIE Port Numbay Jayapura dan Ketua Komite Integritas Akademik STIE Port Numbay Jayapura, John Agustinus bahwa langkah-langkah kebijakan perlindungan sosial yang akan ditempuh pada
Pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Kata Paskalis, pertama terkait dengan mekanisme implementasi, bagimana dengan daerah otonom baru. Provinsi baru ini baru lahir dan semangat tiba-tiba dicabut, ibarat masih membutuhkan inkubator. Perlu ada kejelasan detai
Terhadap itu, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Papua, Papua Barat dan Maluku (Papabrama), Raden Aariyo Bisawarno mengatakan ada strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Apalagi setelah adanya refocusing anggaran.
Walikota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan pelaksanaan HUT kali ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Musrembang tersebut dilakukan di Kampung Bukisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura dengan mengangkat tema, "Pemantapan pelayanan masyarakat berbasis distrik, dengan didukung oleh pemberdayaan masyarakat adat, dan pengembangan kampung adat, serta pelestarian lingkungan dan sumber daya alam dalam tatanan sosial yang ramah".
Diantara 481 kepala daerah, Walikota Jayapura, Abisai Rollo juga ikut dalam kegiatan retreat yang berlangsung selama satu minggu tersebut. Pembekalan kepala daerah ini ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri. Para kepala daerah pun sudah diwajibkan untuk membawa seragam Satpol PP hingga seragam komponen cadangan (Komcad).
“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.
Yusran mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, ia berharap Pemkot Jayapura harus lebih kreatif dalam menata dan mengelola aset dan potensi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Karena itu perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi. Nggak usah ke luar negeri kalau perlu, 5 tahun ke depan. Yang perlu keluar negeri yang tugas, untuk atas nama negara boleh. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," imbuhnya.
Meski belum diketahui kapan program ini akan dilaksanakan di Kabupaten Mimika, namun Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan selalu mendukung setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.
Frans mengaku, laporan itu sudah didalami pihaknya termasuk melakukan klarifikasi ke Sekwan setempat. "Kami sudah lakukan klarifikasi terkait dengan sidang dewan tersebut. Kasusnya memang agak kasuistis sekali, karena menetapkan agenda negara,"tegas Frans.
Kakanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Kristijanindyati Puspitasari menjelaskan kegiatan tersebut menunjukan komitmen bersama untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik terkait pengelolaan keuangan negara, khususnya di wilayah Papua.
"Tentu apa yang selama bertahun-tahun kita kerjakan bersama tidak bisa dikatakan telah paripurna, tidak pula dapat dikatakan sempurna. Untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang semakin prudent, efektif, dan berkerakyatan, kiranya para pengelola keuangan negara ke depannya terus selalu mengedepankan kompetensi, kecakapan, dan yang paling penting, kejujuran," ujarnya.
"Jadi ini dulu dikelola oleh Pemerintah Kota Jayapura termasuk aset-asetnya, jadi karena adanya aturan baru tersebut bahwa seluruh personel, aset dihibahkan atau diserahterimakan kepada pemerintah pusat selaku pengelola terminal tipe A," jelas Kepala BPTD Papua, Endy Irawan kepada Cenderawasih Pos
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
Bupati Romanus Mbaraka menjelaskan bahwa selama ini selain bantuan yang bersumber dari APBN (Pusat) juga bantuan diberikan lewat pemerintah daerah lewat APBD. Namun bantuan yang diberikan tersebut harus mampu dikelola petani dengan baik. Dipelihara dengan baik sehingga bisa awet.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Moudy Hermawan menjelaskan selain program Papua sehat, pihaknya telah menyalurkan Papua Cerdas sebesar Rp1,02 triliun dan Papua Produktif sebesar Rp 5,37 triliun.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan dukungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang mana pihaknya memfasilitasi khusus pendanaan pada Pemilukada.
Gubernur mengatakan, fokus APBN 2024 yakni memperbaiki kualitas sumber daya manusia SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem. Selain itu, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Sekretaris Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi, menyampaikan peran APBN selain digunakan untuk mendukung pembangunan, juga diberikan untuk bantuan kemanusiaan bagi Palestina.
