Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk pensiun mereka sendiri melalui iuran yang dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, dana pensiunan bukan lagi bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne
Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa sumber pendanaan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan dan keputusan final. Sebelumnya, Kementerian Luar N
Mantan Wakil Bupati Merauke ini menyebut di tahun 2023, Pemprov Papua Selatan menerima TKD sebesar Rp 1,75 triliun. Kemudian di tahun 2024 turun menjadi Rp Rp 1,5 triliun. Lalu di tahun 2025 turun lagi menjadi Rp 1,25 tr
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Izharul mengatakan, lonjakan penerimaan tersebut terutama ditopang oleh kontribusi bea keluar yang berasal dari aktivitas ekspor komoditas unggulan, khusus
Meski berada di bawah target pemerintah, Bank Dunia menilai perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur yang relatif stabil. Dalam laporan Foundations for Digital Growth edisi Desember 2025, lembaga internasional itu
Menanggapi itu, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebutkan bahwa, pernyataan ini penting sebagai peringatan politik, namun perlu ditempatkan s
Menanggapi rencana penurunan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun, apabila terdapat penghematan Anggaran Pendapatan
Menanggapi kondisi ini, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebut tantangan ini tidak bisa disikapi dengan rutinitas birokrasi, tetapi dengan keberanian untuk berinovasi dan menata ulang
Menurut Kresna, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga pemilik aset produktif. "Hingga Agustus 2025, jumlah investor pasar modal di Papua tercatat mencapai 114.401 orang di mana dari jumlah
Menurut Dosen Tetap Magister Manajemen STIE Port Numbay Jayapura dan Ketua Komite Integritas Akademik STIE Port Numbay Jayapura, John Agustinus bahwa langkah-langkah kebijakan perlindungan sosial yang akan ditempuh pada
