"Untuk menggenjot capaian realisasi penyerapan anggaran tersebut, kami terus mendorong semua OPD agar tertib dalam pelaporan realisasinya dan setiap minggu atau pekan wajib memberikan laporan,”jelasnya.
Meski belum dihubungi, namun Pj Wali Kota ini mengaku bahwa itu akan tetap menjadi program nasional. “Meski kita tidak masuk dalam daftar yang mungkin mereka akan lakukan survey, tapi pasti akan masuk, sebab dia jadi program nasional,” ujarnya.
Plt. Kepala Bapperida Provinsi Papua, Ir. Jhon Wicklif Tegai, MM dalam sambutannya menyamoaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui Informasi perkembangan kemajuan daya serap SKPD yaitu realisasi fisik dan keuangan.
“Terkait RSU Abepura, selama itu untuk pelayanan public dan berdampak pada kebutuhan masyarakat maka itu harus diperjuangkan. Apakah itu diambil dari dana cadangan maka saya siap untuk menyetujui ada anggaran yang diambil dari dana tersebut,” beber Jhony Banua di Entrop pekan kemarin.
Rancangan Perdasi tentang Pertanggung jawaban APBD TA 2023 sendiri merupakan wujud kinerja Pemerintah Provinsi Papua sebagai tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023.
Dia mengatakan, total anggaran yang disalurkan pemerintah Kota Jayapura untuk mendukung kegiatan Pilkada di Kota Jayapura itu mencapai Rp 97 miliar. Kesiapan anggaran itu dimulai dari APBD 2023 dan APBD induk 2024.
Dijelaskan Amos, dari anggaran induk Rp 600 miliar tersebut. Dimana Rp 200 miliar diperuntukkan sebagai operasional kantor sementara Rp 400 miliar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau pengerjaan air bersih, drainase, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pengaspalan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan penghargaan bagi Provinsi Papua sebagai salah satu pemerintahan di daerah yang telah 100 persen memberikan dukungan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada penyelengaaran Pemilukada serentak 2024.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan dari rapat Banggar tersebut DPR ingin memastikan pihak eksekutif dan KONI telah menyiapkan anggaran untuk PON. “Kami DPR Papua, kami ingin semua atlet bisa ikut PON. Jangan hanya ikut saat jadi tuan rumah, lalu ketika provinsi lain menjadi tuan rumah malah kita tidak berangkat,” kata Jhony usai rapat.
Bahkan dia menyebutkan ada daerah tertentu yang pemanfaatan anggarannya lebih besar di persiapan dibandingkan dengan mewujudkan program tersebut. Apa yang disampaikan oleh Mendagri Tito karnavian itu terkait dengan efisiensi pemanfaatan anggaran di masing-masing daerah di Indonesia.
