Menkeu pun mengakui bahwa PTN terdampak efisiensi anggaran dari sisi bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, pemangkasan itu hanya berlaku untuk kriteria-kriteria yang tak terkait dengan biaya pendidikan. Meliputi, perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya. Sehingga, kata Menkeu, perguruan tinggi hanya akan terdampak pada item belajar tersebut.
Budi menjelaskan, pemotongan anggaran salah satunya terdampak untuk pegawai pemerintah dalam melakukan perjalan dinas ke luar Papua. Sehingga untuk perjalan yang menggunakan pesawat Trigana Air intra Papua masih belum terdampak.
Seperti diketahui, Kios Pangan Keliling merupakan program dari Dinas Ketahanan Pangan untuk memberdayakan para petani lokal binaan guna memasarkan hasil taninya kepada masyarakat dengan anggaran yang dikelola. Namun, akibat refocusing ini, anggaran yang tadinya dialokasikan untuk pelaksanaan program Kios Pangan Keliling harus dipangkas.
Hanya disini dari analisanya sepatutnya pemerintah pusat mempertimbangkan atau mengkaji kembali terkait pemangkasan anggaran ini. Pasalnya Papua membutuhkan banyak anggaran untuk bisa mengejar ketertinggalan dari berbagai aspek. Tak bisa disamaratakan dengan daerah di wilayah barat yang sudah lebih dulu maju dalam berbagai hal termasuk menyangkut sarana infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya.
Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) merupakan salah satu yang akan terdampak dengan refocusing anggaran ini. Ketua HIPMI Kabupaten Merauke Tommy Kurniawan Siriwa saat dihubungi media ini terkait dengan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah tersebut mengatakan bahwa salah satu yang akan terdampak adalah para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI.
“Sedang kami ada hitung mudah-mudahan sudah clear, kami sedang hitung rasionalisasi yang sesuai dengan amanat dari pusat, infrastruktur sekian persen pasti hilang, dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pasti hilang,” terang Petrus.
Bahkan kata dia, hal itu sudah mulai nampak, bisa dilihat dari jumlah orang yang melakukan perjalanan melalui penerbangan tidak saja keluar Papua atau sebaliknya, namun dipenerbangan intra Papua juga pasti mulai terasa. Lantas apa yang perlu dilakukan kepala daerah ditengah masa masa sulit ini?.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyebut, efisiensi anggaran yang dilakukan presiden berpotensi melemahkan upaya pemajuan penegakan dan promosi HAM di Indonesia, lebih parah lagi di Papua.
Guru Besar Uncen, Prof.Avelinus Lefaan, mengungkapkan, upaya pemerintah untuk penghematan anggaran negara untuk mendukung program makan bergizi gratis, sebenarnya tidaklah soal. Namun kebijakan ini juga nyatanya berlaku hampir disemua kementerian. Sehingga secara otomatis kebijakan dan jalannya program akan berdampak ke daerah.
