“ Saya harapkan OPD bisa menjelaskan posisi anggaran kita kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat berpikir Rp 1 miliar masuk di kantong bupati dan wakil bupati, kalau itu dilakukan, maka saya sudah masuk penjara dari kemarin-kemarin,”tegasnya.
Sekda Thony Mayor juga mengharapkan keputusan terbaru pemerintah pusat itu segera dilaporkan untuk dibahas tindaklanjutnya, serta bagaimana membangun pemahaman masyarakat agar bisa mengerti dan tidak muncul opini publik.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, Msi mengakui, meminta agar pimpinan OPD segera menyiapkan pejabat yang berkompeten terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat kontraktual, terkait dengan pengadaan barang dan jasa agar bisa memanfaatkan waktu yang ada secara optimal.
Lantaran belum memasukkan perencanaan kas dan penunjukan bendahara, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya belum mendapatkan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA).
Sekda Jayawijaya, Thony M Mayor, SPd, MM menyatakan, pihaknya mengelar apel gabungan dan dapat dipastikan sebagian besar ASN sudah masuk ke kantor kembali. Bagi yang belum masuk kantor, dirinya sudah menugaskan kepala OPD masing-masing untuk mengecek keberadaan mereka.
Kepala Bulog Wamena, Sudarsono mengakui, target pengadaan itu hanya untuk komersial , pihaknya tidak bisa melakukan pengadaan Bali Sri Organik (BSO) karena harganya sesuai dengan Inpres sehingga tidak bisa masuk dan harganya juga tinggi.
Kepala Distrik Wesaput, Laurens Lagoan menyatakan, pemalangan Kantor Lurah Ilokama, Distrik Wesaput ini dilakukan sekelompok warga lantaran masalah pelantikan pejabat kelurahan oleh Pemkab Jayawijaya.
“Dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Pegubin pada hari ini kami nyatakan dibuka secara resmi,” kata Sekda Aloysius disusul dengan pemukulan tifa dan tepuk tangan para peserta seleksi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Dr. Willy, E Mambieuw, SpB menyatakan, saat ini vaksinasi terharap anak usia 6-11 tahun belum bisa dilakukan karena capaian vaksinasi awal belum mencapai 70 persen di Jayawijaya.
Bupati menyatakan, penyerahan DPA OPD tahun ini mengalami keterlambatan, namun ia berharap OPD tetap berkomitmen dan terus melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 agar penyerapan anggaran tahun ini dapat dimaksimalkan.
