Imunisasi massal ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Jalan Muai Wamena guna pencegahan dan penanggulangan Campak usai pemerintah daerah menetapkan status Kabupaten Jayawijaya KLB campak.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, peresmian Kantor Bupati Jayawijaya belum ada perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan, dimana semula direncanakan mulai beroperasi 17 Agustus
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi mengakui jika awal penanganan KLB Campak ini memang ada tiga distrik namun dilakukan sesuai dengan wilayah kerja dari puskesmas, dimana untuk distrik Wesaput dilakukan di Kantor Distrik dan yang bertanggungjawab adalah Petugas dari Puskesmas Wesaput.
Koordinator aksi demo, Kaitanus Ikinia mengatakan, lahan kebun masyarakat di atas lahan itu telah dihancurkan, ada penempatan militer di sana sehingga warga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihat penyerobotan, ini semua adalah keinginan dari Wamendagri John Wempi Wetipo.
“Kami dari dinas mempersiapkan petugas kami yang ada di setiap Puskesmas yang ada agar bisa bertindak sesuai dengan wilayah kerjanya , dalam menindak lanjuti KLB Campak di Kabupaten Jayawijaya,”ungkapnya rabu (14/6) kemarin.
Forum Komunikasi Muslim Jayawijaya (FKMJ) meminta kepada Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota MRP Papua Pegunungan untuk melihat 5 calon perwakilan unsur agama Muslim yang memiliki rekomendasi dari MUI Provinsi Papua.
"Hari ini kita laksanakan bakti sosial religi dengan membersihkan tempat ibadah seperti gereja, masjid dan pura. Ini sebagai bentuk kepedulian Polri dalam rangka menyambut 1 Juli 2023 atau Hari Bhayangkara ke-77," ungkapnya, Rabu, (14/6) kemarin.
“Kita akan memulai dari wilayah –wilayah yang memiliki kasus campak dan hari jumat ini kami akan mulai bergerak ke Distrik dan kampung, di samping itu kepala Distrik dan Kepala Kampung juga harus berperan aktif memobilisasi masyarakatnya dan juga memberikan pemberitahuan kepada mereka,” ungkapnya Selasa (13/6) kemarin.
Area Program Manager WVI Papua Pegunungan, Joko Prasetyo S.Psi menyatakan, WVI mendampingi 44 SD di Kabupaten Jayawijaya dan tersebar di 14 distrik. Program ini sudah diimplementasikan sejak 2021 dan akan berakhir pada Juni 2023 ini.
Ikatan Keluarga Besar Suku Mee Wilayah Lapago minta agar pihak kamanan segera memanggil Kepala Suku Wate untuk menjelaskan tentang penjualan tanah yang mengakibatkan konflik di Tapo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
