Dia mengatakan berdasarkan laporan dari pihak Satpol PP Kota Jayapura, minggu ini akan menertibkan keberadaan para PKL yang berjualan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
 Bagi peserta yang ingin mendaftar dapat mengambil berkas pendaftaran di Kantor Sekretariat PDIP di Jalan Enggros, Pantai Hamadi. Tepatnya dekat persimpangan jalan menuju Pantai Hamadi. Pendaftaran akan dilayani mulai pagi jam 09.00 WIT-15.00 WIT. "Pendaftaran gratis tanpa pungut biaya," ujarnya.
  Karena itu, SMA Negeri 7 ini secara resmi mulai beroperasi dengan statusnya yang baru mulai tahun ajaran baru 2024 ini. Karena itu dia berharap dengan hadirnya SMA Negeri 7 Kota Jayapura ini, menambah jumlah SMA Negeri di Kota Jayapura, khususnya di wilayah Distrik Heram.
  Karena itu, sebagai penggantinya PJ Walikota Jayapura itu, telah mengambil kebijakan agar TPP bagi setiap aparatur sipil negara di Kota Jayapura itu dibayarkan secara utuh khusus untuk bulan Maret tahun ini.
  Menurut Nerlince, bahwa MRP Papua  telah membentuk tim kerja, Dia menjelaskan dengan adanya tim kerja ini setiap aspirasi yang masuk di lembaga ini akan ditindak lanjuti oleh MRP dan dikerjakan oleh tim kerja.
Dia pun mempertanyakan kevalidan dari surat usulan Pj Wali Kota Jayapura versi kedua tersebut. Pasalnya di dalam surat tersebut tertera tanda tangan mereka selaku pimpinan di DPRD Kota Jayapura.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengaku, Kota Jayapura saat ini sudah padat jumlah penduduknya. "Kalau bisa yang mudik, nanti ketika arus baliknya bisa datang sendiri, kecuali kalau memang dalam kondisi terpaksa harus ikut keluarga,"ucap Frans Pekey.
  Dari hasil rapat pleno DPRD Kota Jayapura, pada Rabu (27/3) lalu, diputuskan Pj Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mendapatkan 4 rekomendasi dari 4 fraksi, Debora Salossa dapat rekomendasi dari 3 fraksi dan Ricky D. Ambrauw  di urutan tiga dengan hanya mendapatkan satu dukungan fraksi.
Ia menjelaskan bahwa dari kejadian kekerasan terhadap warga sipil pada bulan Februari lalu itu langsung direspon lewat pernyataan dan kebijakan yang diambil mabes TNI termasuk Pangdam XVII Cenderawasih. TNI menyatakan akan menindak tegas.
Untuk posisi walikota dikatakan perlu diproteksi dan diberikan penghargaan bagi pemilik negeri bahwa sosok yang menjabat nanti harusnya asli Port Numbay. Sedangkan untuk wakilnya lebih fleksibel.
 Ia menyampaikan bahwa Pemilu 2024 memang menghasilkan catatan tak mengenakkan yang sama seperti Pemilu 2019 lalu, namun sedikit berbeda, dimana tahun 2019 persoalan yang muncul adalah tepat dihari pencoblosan yang sempat molor sedangkan di tahun 2024 ini proses pencoblosannya berjalan lancar namun perhitungannya di distrik yang bermasalah.
Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, sejumlah organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura sudah memiliki kinerja yang cukup baik sejauh ini. Karena itu dia berharap agar kinerja-kinerja baik yang sudah diperoleh sejauh ini, harus tetap dipertahankan.
  Kapolres menyebut bahwa wilayah Entrop, Abepura dan wilayah perumahan di Angkasa dan Dok VIII maupun Dok IX serta Koya menjadi atensi. Yang dikhawatirkan adalah pembobolan rumah atau kebakaran.
   Frans Pekey dalam sambutannya mengapresiasi peran PKK kota Jayapura sebagai salah satu mitra strategis pemerintah terutama melalui berbagai kegiatannya, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan juga dalam kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.
  Pj Walikota Jayapura, Frans Pekey, mengatakan, ada sejumlah persoalan dasar yang menjadi perhatian pemerintah kota Jayapura yang dibahas dalam rapat pimpinan tersebut. Diantaranya mengenai masalah bencana alam di Kota Jayapura, kebakaran, lampu jalan, masalah kebersihan dan sejumlah persoalan dasar lainnya.
“Saya pikir untuk pemberian parcel sudah ada larangan, itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, sudah tidak ada lagi parcel. Tidak boleh lagi ada. Dari swasta ke pejabat, ataupun dari bawahan untuk atasan. Itu sudah tidak ada lagi. Dan itu sekitar sudah 5 atau 6 tahun lalu kita sudah dilarang," kata Frans Pekey, Kamis (4/4).
Karena itu, dia berharap TPP yang dibayarkan untuk khusus di Maret ini dapat memberikan semangat dan motivasi lagi bagi seluruh aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Jayapura untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ASN.
  "Itu penting pemerintah kota jangkaui karena semuanya telah memberikan kontribusi dalam membangun kota Jayapura di tanah Port Numbai. Karena itu pertemuan ini sebagai upaya untuk terus menjaga silaturahmi, persaudaraan, kebersamaan sebagai masyarakat dengan pemerintah, dengan usnur pemuda tetapi juga dengan senior dengan yunior" tandasnya.
