“Keberadaan pasukan non organik di Papua terutama TNI sangat meresahkan, bukannya melakukan penegakan hukum dengan baik yang ada justru menangkap dan melakukan penyiksaan,” ucap Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyebut satgas satgas yang ditugaskan ke Papua tidak diberikan pembekalan yang baik. Inilah yang menyebabkan kerap terjadi bentrok di lapangan.
Menurut Frits,Komnas HAM Papua melakukan monitoring serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Misal Pangdam XVII/Cenderawasih, Mabes TNI dan jajaran Polda Papua terkait dengan video penyiksaan yang beredar.
Seharusnya lanjut Gustav, jika yang bersangkutan diduga melakukan tindakan kriminal atau terlibat dalam organisasi TPN PB. TNI dalam jumlah yang cukup disertai peralatan militer yang lengkap dan berhadapan dengan sipil yang hanya seorang diri dan tidak berdaya.
Jenazah Bripda Arnaldobert Yawan dan Bripda Sandi Defrit Sayuri yang gugur ditembak KKB di Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah dan sempat mengalami kendala dalam evakuasi lantaran situasi keamanan di sekitar lokasi.
Untuk itu, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah membuat indeks kerawanan pilkada serentak. Setidaknya ada 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Selain Aceh dan Papua, disebut juga DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
Di hadapan Danyon 757/GV Letkol Inf. Jhony Nofriady bersama ratusan prajurit Gufta Vira, jenderal bintang 2 tersebut mengingatkan seluruh Prajurit Yonif 757/GV jangan melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan prajurit Yonif 756 yang menyerang Polres Jayawijaya.
Menurut Marthen, TNI-Polri akan masuk ke lingkungan ASN dengan batasan batasan tertentu atau implementasinya tidak terlalu signifikan. Disesuaikan dengan kebutuhan di daerah, dimana jabatan yang bisa ditempati TNI-Polri ini, contohnya Kepala Badan Kesbangpol, Satpol PP dan Linmas
Kontak tembak yang terjadi pada 17 Maret 2024 antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kelompok Yambi dengan aparat TNI di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya memakan korban.
Komnas HAM ingatkan TNI untuk fokus pada pertahanan negara tanpa harus memasuki wilayah wilayah birokrasi yang secara birokratif membutuhkan penjenjangan, kepangkatan dan membutuhkan keahlian khusus sesuai dengan kompotensinya.
