"Hasil dari Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) datanya sudah ada. Dispora akan bekerja sama dengan KONI Kabupaten Jayapura untuk bersama-sama mempersiapkan atlet sesuai dengan cabor-cabor yang akan diperlombakan pada Porprov nanti," jelas Yaan Yokhu, Senin (26/9).
Saat mendapat undangan untuk menghadiri peresmian pastori dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan GSG (Gedung Serba Guna) GKI Jemaat Zoar Seroyena, Distrik Depapra, Kabupaten Jayapura, Minggu (25/9), BTM sapaan akrabnya terkesan dengan keberadaan kampung Seroyena.
Salah satu petinggi Gereja GKI di Tanah Papua, yang juga Anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 1, Pdt. Frans Mambrasar meminta masyarakat Papua, secara khusus di Kabupaten Jayapura tidak memburu Burung Cendrawasih untuk alasan apapun.Â
 Ketua Umum LP3K Provinsi Papua, Fransiskus Xaverius Mote mengatakan, pihaknya mengapresiasi Kabupaten Jayapura yang telah mempersembahkan salah satu kelompok juara untuk kategori paduan suara anak ke tingkat nasional di tahun ini.
Staf Ahli Bidang Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Benhur Tomi Mano mengatakan, pertama pihaknya telah memberikan pelatihan pembuatan kapal fiber bagi anak- anak Papua bekerjasama dengan ITS Surabaya. Ada juga kerjasama dengan Uncen. Bahkan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini juga telah melakukan launching secara langsung.
"Kementerian Sosial RI akan membantu memperlancar pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Kabupaten Jayapura," kata Benhur Tomi Mano, Rabu (22/9).
"Papua secara nasional IPM nya paling rendah. Paling miskin di Indonesia, tapi kalau Tabi dan Saireri jadi Provinsi Induk, berarti kita di angka 66 dan itu berada di tengah,"kata Bupati Mathius Awoitauw, Rabu (21/9).
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi memimpin langsung rapat bersama dengan sejumlah masyarakat adat dari lembaga grime tersebut.Â
Menurutnya, salah satu dampak besar itu adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura akan mendapatkan kenaikan dana baik otsus, dana desa (DD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun depan. Hal itu disebabkan karena adanya penambahan jumlah penduduk yang menjadi salah satu syarat atau indikator dalam besaran dana transfer dari pusat.
Sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di Kantor Bupati Jayapura tidak bisa melaksanakan rutinitasnya. Hal ini pun diakui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi, saat dikonfirmasi Cendrawasih Pos, Selasa (20/9).
