RSUD Dok II sendiri melakukan perawatan terhadap 77 pasien di tenda darurat hingga Jumat kemarin. Puluhan pasien ini terdiri dari pasien Ortopedi, pasien anak, kebidanan dan kandungan.
Ketua IDI Papua dr. Donald Aronggear, menyampaikan pihaknya berharap usulan IDI Papua kepada pemerintah terhadap kenyamanan Nakes bertugas di Papua, mendapatkan respon yang baik.
Kalimat masyarakat dilarang sakit nampaknya bisa segera digunakan beberapa waktu ke depan. Ini setelah managemen tiga rumah sakit yakni RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Jayapura menyatakan bahwa dana Kartu Papua Sehat (KPS) yang selama ini menjadi penyelamat pasien khususnya pasien asal Papua dari beban biaya tak lagi tersedia.
Ketidakpastian dana Kartu Papua Sehat (KPS) tahun 2023 membuat dua pasien asal Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah dan dan Kota Jayapura, Provinsi Papua terbengkalai dalam pelayanan medis di RSUD Dok II.
Direktur RSUD Jayapura dr Anton Mote menyampaikan, ratusan Nakes yang dirumahkan tersebut imbas dari menurunnya anggaran yang diberikan kepada pihak rumah sakit. “Anggaran yang kami dapatkan saat ini hanya ¼ dibandingkan dengan anggaran 2 tahun lalu,” kata dr Anton Mote kepada wartawan, Selasa (24/1).
Direktur RSUD Jayapura, dr Anton Mote mengatakan, penerapan portal ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan bagi keamanan dan ketertiban kendaraan. Mengingat angka kejadian pencurian kendaraan di RSUD Jayapura selama ini cukup tinggi.
Menurut Daisy, peraturan terbaru tentang pencairan dana Insentif Covid 19 ini tertuang pada peraturan Menteri Keuangan, Nomor 17/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus-19 (Covid-19).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr Robby Kayame menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini pihaknya masih menjalankan program seperti sebelumnya. Hanya dianggap lebih ringan karena tidak menghandle 28 kabupaten dan 1 kota karena telah terpisah dengan daerah otonomi baru (DOB) sehingga hanya menangani 8 kabupaten dan 1 kota.
Beberapa tuntutan yang mereka layangkan, yakni meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia agar segera menginformasikan atau memberi penjelasan kepada para Nakes di RSUD Abepura mengenai pembagian atau penyaluran dana insentif Covid 19, serta perhitungan jasa klaim Covid 19 sebagai mana yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua sayangkan pengemudi mobil ambulance yang diduga dipengaruhi minuman beralkohol saat mengoperasikan mobil ambulance milik RSUD Dok II.
