Makan menurutnya merupakan kebutuhan dasar manusia, sama halnya dengan pendidikan. "Ini kami sampaikan ketika menjadi narasumber dalam seminar sehari dengan tema buat ko dan sa, apakah penting makan bergizi gratis di Papua yang dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Asrama Mahasiswa Katolik, Tauboria, Abepura Jayapura ke 49 belum lama ini.
"Dari Kementerian ada program penyiapan dini bagi lulusan sarjana, setelah kembali ke masyarakat, ke dunia kerja dengan program wirausaha. Jadi mahasiswa tidak saja belajar secara akademik tetapi mereka juga harus bisa berwirausaha," ungkap Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni, Dr. Septinus Saa
Walikota berharap, akan ada sekolah-sekolah favorit seperti SMAN 4 Entrop lahir dan tumbuh di Kota Jayapura kedepan dan itu dari sekolah-sekolah YPK. "Kita harapkan ada sekolah-sekolah favorit lainnya dari YPK," ujarnya
Ketua BP YPK di Tanah Papua, Joni Y. Betaubun, dalam sambutannya menyoroti perjalanan panjang YPK dari sekolah-sekolah sederhana hingga menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan ribuan alumni berkualitas.
Kepala SMAN 4 Jayapura, Anton Djoko mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolahnya tiap tahun setiap bulan suci Ramadan. "Itu kegiatan rutin di sekolah kami tiap tahun setiap bulan suci Ramadan," kata Anton Djoko kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/3) di Entrop.
Tak butuh waktu lama, jalanan yang biasa dilewati kendaraan bermotor dan truk angkutan barang mendadak lebih ramai. Senyum cerah anak-anak menyambut para pengendara motor, mobil pribadi, bahkan truk pengangkut BBM yang berhenti sejenak untuk menerima takjil.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Hana S Hikoyabi, menjelaskan akan memberi imbauan kepada sekolah-sekolah mulai dari SD -SMA agar menginformasikan kepada anak didiknya melalui pembelajaran disekolah -sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd., menyatakan bahwa program ini dirancang khusus untuk anak-anak berbakat dalam bidang matematika dan teknologi. Selama mengikuti program ini, Esra akan tetap menjalankan akademiknya secara online agar tidak tertinggal dalam pendidikan formal di sekolah regulernya.
Selain itu, ia berharap dengan adanya pemerintahan yang baru ini, penerimaan siswa-siswi baru di sekolahnya itu dapat berjalan lancar tidak ada halangan maupun hambatan. Lanjutnya menyampaikan bahwa dalam hal dunia pendidikan, berharap adanya sinergitas seluruh stakeholder dalam membangun dan mengembangkan dunia pendidikan agar semakin baik lagi.
“Dampaknya sangat besar, siswa jadi lebih rajin ke sekolah meskipun tanpa sarapan sebelumnya. Terutama anak-anak di kampung yang memiliki jarak tempuh cukup jauh, mereka tetap semangat berangkat ke sekolah. Kita juga bekerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung kegiatan ini agar makanan yang kita distribusikan dapat merata,” ungkap Faizal Salendra
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd., Selasa (25/2) menyampaikan bahwa kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai regulasi terkait yang mengatur tentang pendidikan di bulan Ramadan. Surat Edaran ini juga selaras dengan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, baik secara jasmani maupun rohani.
Sebanyak enam mahasiswa dari 55 mahasiswa S1 dan S2 yang ikut dalam yudisium Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Cendrawasih tahun ini, berhasil lulus melalui jalur prestasi, karena berhasil menciptakan aplikasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di tanah Papua.
“Ke depannya, kami berharap sekolah dapat meng-upgrade diri dengan memilih paket UKK yang lebih kompleks dan didukung dengan sarana prasarana yang lebih memadai. Hal ini bertujuan untuk memberikan tantangan yang lebih tinggi bagi peserta didik agar semakin siap menghadapi dunia kerja maupun wirausaha,” tambahnya.
Kepala SD N 3 Abepura, Roospita Butarbutar, S.Pd mengatakan bahwa piagam penghargaan tersebut diterima berdasarkan penilaian yang telah di lakukan oleh pihak terkait terhadap kondisi dan situasi di sekolahnya itu.
Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Cenderawasih diwajibkan untuk menyapa setiap dosen baik laki-laki maupun perempuan dengan sapaan Mama untuk perempuan dan bapak untuk laki-laki. Sapaan ini berlaku bagi semua dosen baik yang masih muda maupun yang sudah tua, baik yang sudah menikah maupun yang belum.
Ketua STIE Port Numbay Jayapura Dr. John Agustinus, SE, MM mengaku sekarang ini memang ada trend penurunan penerimaan mahasiswa baru. "Sekarang ini memang ada trend penurunan jumlah penerimaan mahasiswa baru hampir semua perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta di Papua," ungkap John kepada Cenderawasih Pos
Menanggapi itu, Kepala SMA YPK Diaspora Kotaraja, Alfrets, S.Pd, M.Pd mengaku sangat mengapresiasi keinginan dari YPK untuk memunculkan sekolah unggul itu. Menurutnya YPK sudah memulai langkah awal untuk mengembangkan karakter siswa demi memajukan pendidikan di Papua, khususnya Kota Jayapura dengan melihat dan menggali ilmu dari Yayasan lain yang mungkin akan diterapkan di SMA YPK Diaspora.
Menyikapi hal itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan MBG tujuannya baik untuk meningkatkan gizi anak-anak setempat. “Terkait dengan adanya penolakan, harus kita tanya dulu, kenapa dan apa alasannya hingga mereka melakukan penolakan dengan program pemerintah itu,” kata Gubernur Ramses
"Kami harapkan adanya tindakan proaktif dari Dinas Pendidikan, untuk melakukan komunikasi antara pemilik hakulayat, agar ada timbul kesepakatan yang mana, proses pasti akan terus berjalan, ada yang melalui pengadilan atau sebagainya, tetapi jangan mengorbankan anak-anak untuk mendapat pendidikan, " katanya kepada Cenderawasih Pos,
Ketua Komisi D DPRK Jayapura Deli Lusyana Watak mengatakan dalam monitoring tersebut ia dan beberapa anggota komisi lainnya menemukan adanya proyek pembangunan laboratorium di SMA N 4 Jayapura yang dilaporkan telah 100 persen pembangunannya, namun kenyataan masih ada beberapa bagian tertentu yang belum selesai.
Kepala SMKN 3 Jayapura, Fransiscus Tunggul Kasih Amarta, menyampaikan bahwa UKK diikuti oleh seluruh siswa kelas XII dari sembilan jurusan yang tersedia. Meliputi, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Listrik, Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, Teknik Konstruksi dan Perumahan, Teknik Geomatika, Teknik Otomotif, serta Teknik Desain Permodelan dan Bangunan.
Beberapa topik utama yang dibahas meliputi persiapan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Olimpiade Sains Nasional (OSN), serta evaluasi akhir tahun ajaran 2024-2025. Selain itu, rapat juga membahas persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei-Juni 2025.
Berhubung di sekolah olahraga ini merupakan salah satu mitranya, dan seratus persen siswanya merupakan orang asli Papua. Maka pihaknya mendorong siswa siswi lulusan SKO Buper itu, bisa melanjutkan pendidikan tinggi di kampus tersebut dengan memilih Fakultas Keolahragaan Uncen.
Guru Besar Uncen, Prof.Avelinus Lefaan, mengungkapkan, upaya pemerintah untuk penghematan anggaran negara untuk mendukung program makan bergizi gratis, sebenarnya tidaklah soal. Namun kebijakan ini juga nyatanya berlaku hampir disemua kementerian. Sehingga secara otomatis kebijakan dan jalannya program akan berdampak ke daerah.
Pertemuan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua YPK Tanah Papua, Jhon Betaubun bersama jajaran kepengurusan YPK. Menurut Wakil Sekertaris YPK Tanah Papua, Yustus Pondayar, pertemuan yang berlangsung kurang dua jam tersebut membahas dua hal diantaranya terkait pendidikan khususnya guru P3K yang dulunya ada di sekolah-sekolah YPK namu sudah ditarik ke sekolah negeri.
Kepala BGP Provinsi Papua, Fatkurohmah, mengungkapkan ada tiga kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. Sehingga pihaknya pun menghentikan aktivitas kegiatannya dan saat ini sudah dipindahkan ke kantor Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP), Papua, yang berlokasi di sekitar Kotaraja, Distrik Abepura.
Dikatakan, Dinas pendidikan mengelola anggaran yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun. Meski tidak merincikan angka pasti dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, namun kata Marthen hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang disebut Mandatoy Spending.
Sebagai contoh di SMKN 2 Jayapura kurang lebih sebanyak 12 anak yang belum menerima Bosda dari total yang terima sebanyak 256 siswa khusus orang asli papua. Hal itu disampaikan langsung Kepala Sekolah SMKN 2 Bisnis Manajemen Jayapura Elia Waromi kepada wartawan, Kamis (6/2). Elia mengatakan, penyaluran dana Bosda disekolah itu telah berjalan lancar namun kurang lebih sebanyak 12 anak yang belum terima.
Dia mengatakan, penerapan kebijakan baru mulai dari tingkat pusat telah merubah sistem pendidikan saat ini termasuk program-program kerja yang dijalankan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Papua. Saat ini sudah dipastikan program guru penggerak, sekolah penggerak sudah tidak lagi dilaksanakan.
Itulah mengapa Pemprov Papua Pegunungan mendukung kaum muda dan olahragawan untuk partisipasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh - Sumut. Awalnya, Pemprov Papua Pegunungan tidak mengirimkan tim sepakbola, namun Pemprov Pegunungan meyakinkan KONI Pusat dan PSSI agar mendapatkan ruang baru untuk pada babak kualifikasi di cabang olahraga sepakbola.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
Menangapi informasi tersebut Wakil Kepala Sekolah urusan Kesiswaan SMAN 4 Jayapura Widya Kusmayanti dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa membatasi bermedia sosial sesuai umur sangatlah penting. Menurutnya Guru sebagai figur panutan dan pendidik harus memahami etika bermedia sosial dan mengajarkannya kepada siswa.
Pj Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menegaskan dari semua mata anggaran yang menjadi penerimaan daerah, ada beberapa item yang sudah ditetapkan untuk masuk ke pendidikan dengan presentase yang telah di bagi oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya, Natalis Mumpu, S.Sos menyampaikan apresiasi kepada tim pendidikan dari Institut Indonesia Jaya atau yang biasa disebut surya institute di bawah asuhan Prof. Yohanes Surya yang telah mendidik anak-anak Jayawijaya.
"Kegiatan ini mampu mengembangkan bakat dan kreativitas anak. Mereka dilatih untuk tekun, sabar, dan mengekspresikan imajinasi, yang sangat baik untuk merangsang perkembangan motorik. Selain itu, ini juga menjadi ajang untuk menyatukan berbagai suku, etnis, dan agama, menguatkan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi esensi dari perayaan Imlek," ujar Olla.
Padahal menurutnya, kegiatan seperti itu, adalah kegiatan penting dan harus mendapat dukungan dari dinas terkait. " Tidak hanya itu saya juga mendengar bahwa ada beberapa program dari Kementerian yang tidak dapat berjalan, karena dari Dinas P&P tidak menyambut baik," katanya kepada Cenderawasih Pos
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, menyatakan saat ini dunia pendidikan mengalami perubahan dengan metode -metode yang telah dikembangkan sehingga peserta didik tidak merasa takut kepada guru, namun bagaimana guru menggunakan metode yang membuat siswa ini bisa senang untuk belajar.
Ketua DPRD Kota Jayapura, Noy Ajomi menyampaikan, perlu ada kesetaraan pendidikan, yang artinya perhatian pemerintah tidak saja pada sekolah-sekolah negeri, namun Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan juga perlu diakomodir.
Ketua Yayasan Kalam Kudus, Herbert Lincoln menyampaikan apresiasi atas terobosan pemerintah pusat dalam mengembangkan pendidikan khusus di tingkat dasar. "Sebagai mitra pemerintah, tentu kami siap menjalankan program tersebut namun saat ini kita masih menunggu pelaksanaan teknisnya seperti apa," ujar Herbert Lincoln saat dikonfirmasi.
Plt Sekda Kota Jayapura yang diwakili Staf Ahli Walikota, Sem David S menyampaikan bahwa YKKI telah memberikan kontribusi besar dalam membangun dasar pendidikan di Kota Jayapura.
Menurut Felda Lukas, peran Himpaudi adalah pengembangan guru Paud dengan beberapa upaya diantaranya mensosialisasikan pentingnya PAUD yang berkualitas, meningkatkan kompetensi, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, memperjuangkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dan eningkatkan kapasitas organisasi.
"Jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada empat, yang pertama adalah domisili. Ini berdasarkan tempat tinggal murid," jelas Mu'ti. "Kemudian yang kedua itu jalur prestasi, yang ketiga jalur afirmasi, yang keempat jalur mutasi," sambungnya.
Senam pagi ini dipandu langsung oleh Pencipta Senam Anak Indonesia Hebat, Abdullah juga dihadiri Pj Walikota, Christian Sohilait, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Papua, Fathkurohmah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid beserta pimpinan OPD Kota Jayapura, dan juga ratusan siswa-siswi semua jenjang dari berbagai sekolah di Kota Jayapura.
Untuk Prodi Ilmu Keolahragaan ini sudah diakreditasi dan hasilnya mendapatkan capaian unggul. Sementara untuk Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga masih mendapatkan penilaian C. Hal itu disebabkan karena salah satu syaratnya adalah di prodi itu harus sudah meluluskan lulusan. Sementara Prodi itu baru meluluskan mahasiswanya di tahun 2026 nanti.
Dalam keterangannya, belum lama ini, Kamaruddin menyampaikan bahwa sebanyak 217 guru telah mengikuti pelatihan sepanjang tahun 2024. Pelatihan tersebut meliputi kegiatan pelatihan penilaian angka kredit, workshop penguatan profil pelajar Pancasila, bimbingan teknis peningkatan mutu seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan Higher Order Thinking Skills (HOTS), program Indonesia Teaching Fellowship (ITF), serta pelatihan guru penggerak. Menurutnya, program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan para guru tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap proses belajar mengajar di sekolah.
Hal ini, menurut Abdul Majid, sebagai tindak lanjut surat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Balai Guru Penggerak Provinsi Papua, Nomor :0030/B7.25/GT.00.02/2025, Tentang Permohonan Peserta kegiatan Senam Bersama dalam rangka Implementasi (Tujuh) Kebisaan Anak Indonesia Hebat.
Dia mengatakan, terkait hal itu, pihaknya susah mendapatkan izin dari Dinas perizinan Kota Jayapura. Meskipun sejauh ini masih ada sejumlah kendala yang dihadapi terutama terkait dengan pemasarannya yang harus diantarkan sendiri dari pihak sekolah. Selain itu juga produk-produk kebutuhan rumah tangga tersebut juga harus bersaing dengan produk-produk yang sudah memiliki brand tersendiri dan sudah lebih dulu dikenal di kalangan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari mulai 13-17 Januari 2025 tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas BP YPK, Kristhina Luluporo Mano. Studi ini bertujuan mengadopsi program-program unggulan, salah satunya pendidikan berpola asrama (boarding school), untuk diterapkan di sekolah-sekolah YPK di Tanah Papua.
Menurut Majid, saat ini SPPG Abepura dan Heram sedang menyiapkan beberapa hal diantaranya, takaran Gizi, dapur umum dan beberapa poin lainnya. "Rencananya program MBG ini akan dijalankan selama 5 hari dalam satu minggu untuk 7000 siswa-siswi di dua distrik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK," tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Kamaruddin, S.Pd., menegaskan dalam konferensi pers bahwa dana ini telah tersalurkan sepenuhnya untuk mendukung operasional pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di seluruh wilayah Biak Numfor.
Sekretaris Dinas pendidikan kabuapetn Jayawijaya Bambang Budiandoyo mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya penamabahan nomenklatur dalam kabinet Merah Putih dimana sebelumnya hanya Kementrian pendidikan namun yang saat ini menjadi dua yaitu kementrian Pendidikan dasar dan menengah serta kementrian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
Apalagi lanjut Agustinus Sugiyarto, proses belajar mengajar di semester genap ini dapat dibilang tergolong cukup pendek. Karena akan banyak libur. Apalagi akan ada bulan ramadhan bagi umat Muslim, yang kemungkinan oleh pemerintah akan meliburkan anak sekolah cukup lama.
“Kami sangat senang dengan kesempatan ini. Google for Education melihat Biak Numfor sebagai kabupaten yang memiliki kapasitas kuat untuk bergerak maju dalam bidang pendidikan digital,” ujar Kamaruddin.
Menurutnya kuota untuk siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tertentu, harus berdasarkan akreditasi sekolah dan penggunaan e-Rapor. Kuota untuk sekolah terakreditasi A adalah sebanyak 40 persen siswa terbaik, akreditasi B 25 persen, dan akreditasi C atau lainnya 5 persen siswa terbaik di sekolah.
Terkait itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Laorens Wantik menyebut pihaknya sudah melakukan kroscek atas isu tersebut. Ia menyebut menteri dan tim masih melakukan kajian dan evaluasi terkait pengembalian UN, setelah sempat dihentikan oleh Nadiem.
"Kami minta Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan beasiswa dan segera batalkan SK pemberian beasiswa kepada 231. Kenapa harus batalkan karena dari 231 nama yang mendapat beasiswa hanya sebagian kecil yang merupakan orang Amungme dan Komoro," ujarnya Ketua IPMAMI Manado, Robby Magal.
"Untuk guru yang siap melaksanakan PPG, sudah ada sekitar 50-an guru yang lulus. SK sertifikasinya akan diterbitkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2025. Atas dasar sertifikat profesi tersebut, pemerintah pusat akan mengeluarkan SK Penerima Tunjangan Sertifikasi, yang nantinya dikirim bersamaan dengan tunjangannya," jelasnya.
Gerakan ini sejalan dengan visi Asta Cita ke-4 dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang fokus pada pengembangan SDM unggul. Tujuh kebiasaan utama yang diusung dalam gerakan ini adalah Bangun Pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan Sehat dan Bergizi, Gemar Belajar, Bermasyarakat, dan Tidur Cepat.
Selain itu, berbagai program inovatif diluncurkan, seperti Teaching Factory Jurusan Logistik, Batik SMK dari Jurusan Tata Busana, Roti SMK dari Jurusan Tata Boga, dan toko online smkypkpariwisata.com dari Jurusan RPL yang menampilkan produk-produk unggulan karya siswa yang siap untuk di jual.
Sekretaris Dinas Pendidikan Bambang Budiandoyo menyatakan program MBG ini meliputi Paud, TK, SD, SMP, SM/SMK, sehingga mereka akan datang dan mengambil data siswa yang ada di Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama program ini bisa berjalan di Kabupaten Jayawijaya.
"Saat ini kita masih menyelesaikan tahun pelajaran 2024-2025 dengan menyesuaikan kurikulum yang lama, baik yang masih menerapkan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka. Namun, persiapan kebijakan baru sudah mulai kami jalankan, termasuk Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat," jelas Kamaruddin.
Menurutnya, kebijakan ini secara prinsip tidak menghilangkan peran pengawas sekolah, hanya namanya berubah menjadi Pendamping Satuan Pendidikan, sesuai dengan bunyi beslit di atas pada Bab III, Pasal 8 ayat (1) poin b mengenai penugasan guru salah satunya sebagai Pendamping Satuan Pendidikan.
Dalam keterangannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan gagasan yang dikembangkan untuk membangun karakter bangsa dengan mengintegrasikan peran sekolah, masyarakat dan keluarga dalam mencetak generasi emas bangsa.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi fokus Dinas Pendidikan dan kebudayaan di tahun 2025 ini, dalam rangka meningkatkan mutu relefasi daya saing pendidikan yang terkait program nasional salah satu diantaranya pelaksanaan UN tersebut.
Kegiatan belajar mengajar di bulan Ramadhan tahun ini diwacanakan akan diliburkan selama satu bulan full. Hal ini dikarenakan beredar wacana yang menyebutkan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap selama bulan Ramadhan, anak-anak sekolah akan diliburkan.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P,A menyatakan olah raga merupakan salah satu objek yang bisa mengangkat Pembangunan di honay Besar Papua pegunungan oleh karena itu pihaknya mencoba untuk merenovasi kembali lapangan Pendidikan yang dulunya digunakan oleh tim persiwa Wamena untuk bertanding,
"Jumlah formasi ini sesuai dengan hasil pemetaan aplikasi ruang talenta guru Dinas Pendidikan untuk tingkat TK hingga SMA/SMK," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor Kamaruddin dihubungi di Biak, Sabtu.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, MCP KPK ini bisa terlaksana dengan dilakukan koordinasi bersama-sama, mulai dari lingkungan Perangkat Daerah Pemkab Jayapura, DPR Kabupaten Jayapura serta dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat karena kata kuncinya adalah kerjasama dan transparansi program kegiatan dan penganggaran.
Kepala Sekolah SMKS YPK 1 Pariwisata Biak, Riana Puspita Sarie, S.Pd.Gr.,M.Pd.,M.Si., dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa ajang LKS SMK merupakan kesempatan penting bagi peserta didik untuk berprestasi dan mengembangkan potensi mereka.
Oleh karena itu, para pilar-pilar sosial diingatkan untuk senantiasa melaporkan permasalahan masyarakat yang ditemukan di lapangan dan memastikan masyarakat rentan untuk mendapatkan akses dan bantuan.
"SMK harus mampu terserap di dunia kerja, namun di Biak, tantangannya adalah terbatasnya jumlah industri yang tersedia. Tidak semua lulusan SMK kita terserap di pasar kerja. Oleh karena itu, para guru dan kepala sekolah SMK harus lebih jeli melihat kebutuhan pasar kerja," ujar Kamarudin.
Kegiatan ini mempertandingkan 10 mata lomba, melibatkan dewan juri dari dunia usaha dan dunia industri, serta dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kabid Dikdasmen Dikdaya Biak, Japosman Situmorang, M.Pd., Korwas Dikdaya Biak, Dedi Aria, dan para kepala SMK di Biak, juga para dewan juri dari dunia usaha dan dunia industry yang ada di Biak.
Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk membekali para guru dengan kemampuan merancang pembelajaran yang mampu mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif siswa.
Mewakili Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Kabid Pendidikan SD Slamet Riyadi, S.Pd.,M.Pd., mengatakan, kegiatan pelatihan ini telah dilakukan selama empat kali oleh Dinas Pendidikan atas dasar rekomendasi dari BPKP Papua karena kegiatan ini sangat baik untuk membantu mendidik peserta didik mempunyai jiwa dan karakter yang baik.
Pemerintah Kota Jayapura, Papua mendorong anak-anak jalan di wilayah itu untuk mengikuti pendidikan non formal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Abdul Majid di Jayapura, Selasa mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.
Khusus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari 60 ribu mahasiswa yang kuliah setiap tahunnya, 23 ribu diantaranya tidak kuliah secara maksimal. Hal ini terjadi karena ekonomi orang tua. Sekira 92 persen penghasilan orang tua dari mahasiswa tersebut berada di bawah 2 juta per bulan. Dan 54 persen lainnya tidak berpenghasilan tetap. Atas dasar itulah LLDIKTI bersama perguruan tinggi berdiskusi untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut.
Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Papua Aminuddin Ramdan mengatakan PAUD yang holistik dan integratif sangat efektif bagi anak karena mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan tetapi juga kesejahteraan.
Salah satu narasumber dalam kegiatan Bimtek tersebut Widyaiswara atau Kepala Pokja Data, Mutu, Perencanaan dan supervisi BPMP Sudarsono mengatakan, Bimtek Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Raport Pendidikan TK, PAUD, PKBM sangatlah penting karena mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi semua pihak terkait mengenai peranannya masing-masing.
Ketua YPK di tanah Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan rotasi atau promosi kepala sekolah di lingkungan YPK merupakan salah satu upaya untuk memajukan dan lebih meratakan kualitas pendidikan di setiap sekolah.
Kepala Sekolah SDN 2 Hamadi, Rumini, S.Pd mengatakan materi yang diberikan mulai dari bangun pagi bagaimana bisa tertib untuk mengatur perlengkapan, baris berbaris, mampu mengorganisir kelompok dan kemudian mengasah kemampuan dalam pentas seni juga belajar soal menyelesaikan games bersama tim.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifa Sjaifudian mengatakan pihaknya sedang mendalami persoalan-persoalan yang tengah dihadapi di Papua, khususnya di masa transisi dengan adanya Undang-undang Otsus.
Pemkot Jayapura akan membuat simulasi ulang di sejumlah sekolah. Misalnya ada satu PAUD, ada satu SD, ada satu SMP, ada satu SMA SMK di setiap distrik. Teman-teman bidang sudah memberikan data jumlah peserta didik
"Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri di setiap provinsi, baik daerah DOB maupun provinsi lain yang ada di Papua memang harus berdiri universitas-universitas representatif yang akan menampung anak-anak dari Papua untuk belajar," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Profesi guru di daerah, diakuinya, erat dengan kegiatan politik praktis yang dapat memberikan keuntungan. Posisi guru dinilai cukup strategis untuk mendukung dan mempromosikan pasangan calon gubernur, bupati, hingga wali kota dengan nomor urut tertentu.
Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat mengaku belum bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. Namun, kerap mengikuti arahan sang secara virtual, media sosial, maupun sejumlah pemberitaan. Salah satu arahan yang sering disampaikan yakni soal regulasi.
Iapun meminta masyarakat lebih jeli terkait program ini. "Saya pikir paslon yang sudah pernah menjabat sudah paham namun pura - pura tidak tahu dan menjajikan sesuatu yang sulit dilakukan. Jika mengatakan membutuhkan Rp 98 miliar itu untuk berapa anak sebab data BPS itu bukan 57.744 siswa tapi 92 ribu siswa,
“Selama ini memang tidak saya jelaskan karena masing – masing paslon memiliki strategi. Saya coba jabarkan bahwa postur APBD Kota Jayapura adalah Rp 1,6 triliun dan UU Otsus perubahan kedua menyatakan harus 35 persen untuk pendidikan. Kami menggunakan data dapodik di kementerian dan sudah kami rincikan,” kata Jhony Banua Rouw
Ia mengatakan, beberapa sekolah yang melaksanakan program remedial itu antara lain di wilayah Heram, Abepura di Diaspora, Jayapura Selatan di SMAN4 satu rombel dan dua rombelnya di SMA Kalam Kudus, SMAN 2 ada satu rombel dan SMA Yapis dua rombel, terjauhnya di SMA 6 Muara Tami. Ujian remedial itu hanya diberlakukan untuk anak anak SMA/K kelas XII.
Markus merupakan seorang mahasiswa dari Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Amal Ilmiah Yapis, Wamena. Meski kini berstatus sebagai mahasiswa semester akhir, sayangnya, Markus tidak bernasib mujur seperti anak-anak yang lain. Dia harus mencicipi asam garam kehidupan di tengah kegigihannya mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
Dimana anak anak dapat secara langsung mengenal lingkungan, seperti jenis tanaman, maupun kegiatan-kegiatan para petani. "Kunjungan ini bagian dari praktek langsung atas materi yang mereka pelajari selama ini di ruang kelas," ujarnya.
Sehingga hal ini jangan menjadikan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Jayapura berkecil hati tetap semangat dalam memberikan ilmu dan menjaga kepada anak anak walaupun itu di daerah terluar terjauh dan terpencil di Kabupaten Jayapura.
Sebuah narasi dalam paragraf yang isinya seputar imbauan, ajakan dan kalimat yang bisa mempengaruhi pembaca untuk mengikuti apa yang disampaikan pihak yang mengeluarkan narasi tersebut. Para peserta didik ini terlihat sangat aktif dimana sesi pertanyaan belum dimulai namun sudah banyak yang mengacungkan tangan ingin bertanya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Hana.S.Hikoyabi, mengatakan, berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) maka perlu adanya Sosialisasi terkait Juknis penggunaan Dana BOSP.
Kamrudin, S.Pd melalui pernyataan resmi yang disampaikan kemarin, menjelaskan bahwa angka putus sekolah yang beredar tersebut berasal dari data residu yang ada pada Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Data tersebut, kata dia, diambil tanpa pembaruan atau verifikasi terbaru oleh operator sekolah, atau migrasi data, dari yang tamat atau naik kelas, dan juga naik satuan jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan data tersebut menjadi stagnan dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Menurut Majid, tidak hanya memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan, tetapi juga meningkatkan kemampuan akademik, profesionalisme dan kesejahteraan guru serta memberdayakan lembaga pendidikan.
"UN ditiadakan di sekolah selama penerapan Kurikulum Merdeka Belajar sehingga penilaian akhir untuk prestasi dan kemampuan siswa tak lagi lewat Ujian Nasional," ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Papua, menanggapi wacana kembali digelarnya UN.
Kepala DP3AKB Kota Jayapura Betty Puy, mengatakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ialah dengan melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
“Pariwisata kita hampir tidak produktif dan saya kurang tahu penyebabnya. Saya harap ke depannya harus ada inovasi, kreativitas dan butuh kerja keras dalam meningkatkan pariwisata di Papua,” kata Gubernur pada acara Edu dan Job Fair Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua, SMK Pusat Keunggulan
Menurut Ireeuw, pada 2024 pihaknya menganggarkan Rp 650 juta yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) untuk peralatan perpustakaan digital, yang diserahkan kepada Kampung Nafri, Kampung Kayo Pulo, dan Kampung Tobati.
