Karena itu, SMA Negeri 7 ini secara resmi mulai beroperasi dengan statusnya yang baru mulai tahun ajaran baru 2024 ini. Karena itu dia berharap dengan hadirnya SMA Negeri 7 Kota Jayapura ini, menambah jumlah SMA Negeri di Kota Jayapura, khususnya di wilayah Distrik Heram.
Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, dari dokumen yang baru ditandatangani itu untuk pencairannya akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 mendatang atau 5 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura.
Meski santer, ada sejumlah pejabat yang diisukan akan maju Pilkada Kota Jayapura, namun Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, mengaku hingga kini belum ada pejabat Pemkot yang memastikan diri maju.
Dia mengakui KPU Kota Jayapura saat ini baru diisi oleh anggota-anggota baru yang baru dilantik dan juga baru melaksanakan tugasnya. Tentu hal ini butuh penyesuaian dan adaptasi terutama terkait dengan aturan yang berlaku di dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Jayapura.
Kata Frans Pekey, pengembangan Kota Jayapura saat ini terus bergeser ke wilayah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Sehingga kehadiran SMP YPPK Kristus Juru Selamat Jayapura di Koya Timur, Distrik Muara Tami tersebut sebuah hal positif dalam memajukan pendidikan di Kota Jayapura.
Dia menjelaskan, mulai dari tahun 2023 anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 15 miliar, kemudian di tahun 2024 sebesar Rp 25,5 miliar, tahun 2025 sebesar Rp 21,67 miliar dan tahun 2026 senila Rp 18,423 miliar. Jumlah ini akan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun mengingat ada mahasiswa dan mahasiswi yang menyelesaikan masa studinya setiap tahun.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura Robert Awi, , mengatakan tiga ribu UMKM yang sudah mandiri meliputi usaha industri rumah tangga, aksesoris, usaha kios, minuman ringan dan usaha kue.
Padahal di Kompleks tersebut terdapat berbagai fasilitas umum, salah satunya sekolah SMAN 4 Jayapura. Namun sayangnya seakan bukan sesuatu yang menjadi perlu untuk diperhatikan.
Frans Pekey, dalam kesempatan ini mengajak kaum wanita di Kota Jayapura terutama yang tergabung dalam berbagai organisasi wanita, supaya terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal membangun Kota Jayapura.
Karena itu, sebagai penggantinya PJ Walikota Jayapura itu, telah mengambil kebijakan agar TPP bagi setiap aparatur sipil negara di Kota Jayapura itu dibayarkan secara utuh khusus untuk bulan Maret tahun ini.
