Kepala Kesbangpol Kabupaten Merauke Drs. Rama Dayanto, MM menjelaskan, rakor atau pertemuan yang dilakukan ini dalam rangka menghadapi pemilu serentak di Kabupaten Merauke sehingga melakukan koordinasi dengan komunitas intelejen tersebut.
Pemasangan alat peraga kampanye itu dilakukan di Billboard atau papan reklame pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Tercatat ada di sudut pertigaan jalan Parako-Jalan Emasu, kemudian di depan Kios Biru dan perempatan jalan kudamati-Cikombong.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu program prioritas Penjabat Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun.
Hal ini berkaitan dengan rencana waktu pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 dimajukan dari tanggal 27 November 2024 menjadi bulan September 2024. "Beberapa waktu lalu, kami KPU Provinsi Papua, telah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pilkada Serentak tahun 2024 di Jakarta," kata Steve Dumbon, Sabtu (30/9).
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa pencermatan ini wajib dilakukan oleh setiap Parpol peserta pemilu tersebut untuk memastikan nama, gelar akademik dari setiap Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut sebelum ditetapkan menjadi daftar calon tetap.
Dan saat ini Pemkab Jayapura masih menunggu berapa kebutuhan yang dibutuhkan KPU Kabupaten Jayapura sambil dilakukan kajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura karena pemberian dana hibah harus disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Jayapura.
” Saya lihat sejumlah spanduk yang mencantumkan peserta pemilu mulai beredar di Kota Nabire. Mohon, Seluruh peserta pemilu menahan diri dan mengikuti jadwal tahapan yang sudah ditetapkan KPU, ” Kata Kordiv pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu Papua Tengah, Meky Tebai,S.IP via seluler, Sabtu (30/9/2023).
Terkait hal ini Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan Pemkab Jayapura siap mensukseskan Pemilu serentak 2024 dan terkait dana hibah tentunya tinggal menyesuaikan saja permintaan yang dibutuhkan KPU Kabupaten Jayapura.
Dalam MoU tersebut, Pemkab Keerom memberikan dukungan dana hibah sebesar Rp 20 miliar. Dana tersebut diberikan dalam dua tahap, dimana untuk tahun 2023, Bawaslu akan menerima sebesar Rp 8 miliar dan di tahun 2024 diberikan senilai Rp 12 miliar.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggandeng para ulama untuk meredam isu-isu negatif yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Salah satunya yakni ustaz kondang, Das'ad Latif.
