"Protes ini dipicu oleh penempatan tempat pemungutan suara (TPS) Pileg dan Pilpres di Distrik Aradide, bukan di Distrik Bayabiru. Selain itu, keluhan terhadap kepala distrik yang absen serta masalah pembayaran bahan kayu untuk pembangunan kantor distrik juga menjadi pemicu utama," ujar AKBP Abdus.
Pj Gubernur mengatakan, Pemilu adalah momentum terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menentukan arah perjalanan pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah, termasuk di Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam keterangan persnya Frans Pekey menyebut, saat ini kesiapan logistik pemilu di Kota Jayapura sudah mencapai 95%. "Hari ini tinggal tersisa 5 hari lagi, sehingga semakin dekat hari H, kita ingin memastikan bahwa, kesiapan dari penyelenggara Pemilu terutama KPU," kata Frans Pekey, Jumat (9/2).
Jika karyawan tersebut datang dari luar Papua, maupun Papua tapi bukan wilayah Provinsi Papua Selatan maka dia hanya bisa mendapatkan surat suara untuk memilih yakni surat suara presiden. Tapi jika karyawan terawbut adalah penduduk Provinsi Papua Selatan ya g datang dari Kabupaten Merauke, Asmat atau Mappi, maka dia hanya bisa mendapatkan 3 jenis surat suara, yakni surat suara Presiden, DPR RI dan DPD RI.
Apel siaga patroli pengawasan di masa tenang ini diikuti Bawaslu Kabupaten Merauke, Panitia Pengawas Distrik (Pandis) Merauke, Semangga, dan Tanah Miring, serta Pengawas TPS (PTPS) se-Distrik Merauke, Semangga dan Tanah Miring.
Mantan wartawan ini mengatakan pihaknya juga merasa khawatir jika saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 terjadi hujan sehingga warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menjadi sangat berkurang.
‘’Anggota harus selalu waspada. Tidak boleh kecolongan. Harus selalu waspada dan respon cepat, cermat. Segala sesuatunya harus dianalisa. Tidak boleh kecolongan. Makanya kewaspadaan sangat penting. Setiap hari kita latihan-latihan. Itulah fungsinya. Supaya rekan-rekan siap untuk terjun ke lapangan,’’ tandasnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze disela-sela sosialisasi tentang Kepemiluan tersebut mengatakan bahwa anak-anka disabilitas atau difabel ini menjadi salah satu sasaran tentang Kepemiluan karena mereka juga memiliki hak untuk memberikan hak suaranya pada pemungutan suara 14 Februari 2024.
“Laporan dan foto yang kami terima disebutkan bahwa KKB yang dengan sengaja melakukan pengrusakan jalur ini. Entah apa maksudnya tapi ini benar-benar mengganggu,” kata Ws. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan, S.E.,M.M. dalam keterangannya, Senin (5/2) kemarin.
“Kemarin, kami sudah mendapatkan laporan waktu apel (yang dihadiri) oleh Panglima TNI bahwa pangdam di sana sudah menyampaikan bahwa situasi aman terkendali. Rencana-rencana sampai dengan saat ini tidak ada hambatan yang cukup berarti. Kami masih bisa kerjakan,” kata Maruli menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Jakarta, Senin (5/2).
