-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., menegaskan suara penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang disampaikan Majelis Rakyat Papua (MRP), sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua.
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Kementerian Agama, ormas Islam, dan berbagai elemen masyarakat, yang dilakukan oleh 34 tim di 31 lokasi tersebar di Indonesia.
Momen Salat Idul Fitri yang akan digelar saat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, disikapi Polresta Jayapura Kota. Sebanyak 200 personel disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan salat Ied.
Ketua V PB PSTI dalam amanat Ketua Umum PB PSTI menyampaikan apresiasi dan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Secara khusus bagi Ketua Pengprov PSTI Papua, Elia Loupatty yang dinilai mampu mengembangkan cabang olahraga Sepak Takraw di Papua.
Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, mengatakan hal itu saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di Kantor Kementerian Koordinator bidang Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (28/4).
"Tambang emas ini ibarat piring makan kami para pemilik ulayat. Penegak hukum silakan mengambil tindakan, tapi berikan juga solusi bagi kami yang mengais kekayaan alam secara tradisional," ujarnya seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (28/4).
“Pengamanan mulai diberlakukan 28 April 2022 dan akan berjalan hingga 9 Mei tahun 2022. Sesuai perintah semua posko sudah harus diisi,” ungkap Kabag Ops Polresta Jayapura Kota, Kompol Guruh kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Kamis (28/4).
Dikutip dari kantor berita Antara, Rifqi menjelaskan, Komisi II DPR masih menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait kementerian/lembaga mana yang ditugasi Presiden untuk ikut membahas ketiga RUU tersebut.
Dengan pelantikan tersebut, Ny Yulce berharap Ibu Ketua beserta pengurus PKK Yalimo menerima amanat ini dengan rasa syukur, wujudkan rasa syukur tersebut melalui kinerja yang baik dan tanggung jawab yang tinggi hingga akhir masa jabatan nanti.
Satu hal mudah yang bisa dilakukan adalah membuat narasi-narasi miring di media sosial dan berakhir dengan berproses hukum. Melihat kecenderungan tersebut akhrinya KI Papua menggelar webinar dengan mengangkat tema Keterbukaan Informasi Publik : Solusi Masalah Papua.
