SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., menegaskan suara penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang disampaikan Majelis Rakyat Papua (MRP), sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua.
Untuk itu dia meminta agar MRP cukup menjalankan tupoksinya sesuai dengan amanat Perdasus nomor 3 tahun 2008. “Apa yang disampaikan oleh MRP di pusat yang lagi ribut sekarang itu sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua. MRP jangan bikin kabur air soal ini” kata Bupati Mathius Awoitauw, kepada media ini, Jumat (29/4).
Dia mengatakan, masyarakat Papua di sejumlah wilayah Papua tetap mendukung pemekaran daerah otonomi baru. “Tetap konsisten untuk itu, apapun yang termuat dalam undang undang Otsus. Masyarakat adat memahami bahwa pemetaan wilayah adat, kepastian hak dan ruang kelola masyarakat adat, kepastian hukumnya hanya ada di dalam undang-undang Otsus,” ujarnya.
Menurutnya kiprah MRP sejauh ini cukup membuat masyarakat bingung. Karena keberadaanya sebagai representasi lembaga kultur di Papua justru tidak dijalankan dengan baik. Bahkan, MRP juga sejauh ini terkesan tidak mempertimbangkan fakta lain bahwa di Papua, suara masyarakat terus mengharapkan pemekaran DOB Papua. Mulai dari wilayah Selatan, Tabi, Saireri, Timika, ada beberapa Kabupaten di Pegunungan Tengah, juga mendukung wacana DOB ini.
“Dia (MRP) tidak menyaring, menerima informasi itu. Dia memaksakan kehendaknya dan itu hanya sekelompok orang saja. Jangan sepihak, dia menerima yang lain, tapi menutupi yang lain. Kenapa ada suara dari Tabi, MRP dibubarkan saja, mungkin karena perasaan seperti itu,”tandasnya.
Dia menambahkan, saat ini orang Papua membutuhkan kepastian hukum terhadap ruang kelola dan hak-hak mereka di tanah Papua. Karena itulah implementasi yang sesungguhnya dari Otsus.
“Intinya yang lain ribut, kita kerja nyata saja. Selama 20 tahun MRP tidak melakukan fungsi kontrol, memanggil bupati, wali kota, gubernur, untuk menanyakan kenapa pasal-pasal ini tidak jalan,” pungkasnya. (roy/nat)
