Selama tiga tahun kepemimpinan Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE., M.Si., dan Wakil Bupati, Marthin Yogobi, SH., M.Hum., tentunya membawa perubahan pada sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan visi dan misi pemerintah saat ini.
Salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung menyampaikan pendapat bahwa untuk penanganan pengungsi ini ada empat pihak yang harus bertanggungjawab. Pertama adalah gubernur, lalu bupati, DPR dan dewan gereja.
Ada ribuan masyarakat Papua yang mengungsi akibat konflik bersenjata antara TNI-Polri yang terjadi di Papua sejak 2018 hingga 2021. Sebagaimana, konflik bersenjata pernah terjadi di Nduga, Intan Jaya, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.
nggota DPR RI asal Papua Yan P. Mandenas meminta kepada pihak-pihak yang berkonflik di Papua agar segera mengakhiri konflik dan lebih baik fokus terhadap bagaimana membangkitkan perekonomian masyarakat Papua.
Berangkat dari kasus kekerasan yang kerap terjadi di Papua, Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan dan Negosiasi kasus-kasus kekerasan di Papua. Tim ini bermitra dengan jaringan yang ada di beberapa daerah di Papua, melakukan negosiasi terhadap berbagai kasus kasus kekerasan antara TNI-Polri dan Kelompok Sipil Bersenjata (KKB).
“Kita ketahui, Nataru merupakan hari yang sakral bagi umat Kristiani di Papua. Atensi daerah yang menjadi perhatian yakni daerah daerah yang menjadi tujuan masyarakat seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika dan Jayawijaya,” ungkap Tri Atmodjo kepada Cenderawasih Pos, Selasa (14/12).
Dalam seminggu belakangan, dua kali peristiwa pembakaran gedung sekolah yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Selasa (14/12), gedung Sekolah yang berada di Distrik Serambakon diduga dibakar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Selama ini nelayan Orang Asli Papua (OAP) dalam menangkap ikan masih secara secara tradisional. Padahal potensi ikan yang bisa ditangkap di perairan laut Jayapura sangatlah tinggi dan permintaan ikan laut juga meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maupun kegemaran masyarakat mengkonsumsi ikan.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menjelaskan, terkait dengan penyerahan bonus bagi para atlet difabel dalam event Peparnas XIV Papua, akan dilaksanakan pada tahun 2022.
“Sekarang untuk progres dari Jalan lingkar Lukmen yang sudah ada ini 50 persen dan akan dilakukan dalam dua tahapan kontrak, dimana yang sudah berjalan ini adalah tahap pertama,” ungkapnya Sabtu (11/12) kemarin.
