Ada ribuan masyarakat Papua yang mengungsi akibat konflik bersenjata antara TNI-Polri yang terjadi di Papua sejak 2018 hingga 2021. Sebagaimana, konflik bersenjata pernah terjadi di Nduga, Intan Jaya, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.
nggota DPR RI asal Papua Yan P. Mandenas meminta kepada pihak-pihak yang berkonflik di Papua agar segera mengakhiri konflik dan lebih baik fokus terhadap bagaimana membangkitkan perekonomian masyarakat Papua.
Berangkat dari kasus kekerasan yang kerap terjadi di Papua, Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan dan Negosiasi kasus-kasus kekerasan di Papua. Tim ini bermitra dengan jaringan yang ada di beberapa daerah di Papua, melakukan negosiasi terhadap berbagai kasus kasus kekerasan antara TNI-Polri dan Kelompok Sipil Bersenjata (KKB).
“Kita ketahui, Nataru merupakan hari yang sakral bagi umat Kristiani di Papua. Atensi daerah yang menjadi perhatian yakni daerah daerah yang menjadi tujuan masyarakat seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika dan Jayawijaya,” ungkap Tri Atmodjo kepada Cenderawasih Pos, Selasa (14/12).
Dalam seminggu belakangan, dua kali peristiwa pembakaran gedung sekolah yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Selasa (14/12), gedung Sekolah yang berada di Distrik Serambakon diduga dibakar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Selama ini nelayan Orang Asli Papua (OAP) dalam menangkap ikan masih secara secara tradisional. Padahal potensi ikan yang bisa ditangkap di perairan laut Jayapura sangatlah tinggi dan permintaan ikan laut juga meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maupun kegemaran masyarakat mengkonsumsi ikan.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menjelaskan, terkait dengan penyerahan bonus bagi para atlet difabel dalam event Peparnas XIV Papua, akan dilaksanakan pada tahun 2022.
“Sekarang untuk progres dari Jalan lingkar Lukmen yang sudah ada ini 50 persen dan akan dilakukan dalam dua tahapan kontrak, dimana yang sudah berjalan ini adalah tahap pertama,” ungkapnya Sabtu (11/12) kemarin.
Pemerintah Kabupaten Merauke menerima hibah 33 unit bus PON XX dari Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke Fransiskus Anggawen menjelaskan bahwa dari 33 unit bus PON XX yang dihibahkan gubernur Papua ke Pemerintah Kabupaten Merauke tersebut, 15 diantaranya sudah ada di Merauke yang didatangkan dan dipakai untuk klaster Merauke pada pelaksanaan PON XX.
Launching PBHTP sendiri tidak terlepas dari beberapa kasus kekerasan dan intimadasi yang dialami oleh jurnalis di lapangan, ini sebagai pembelaan hukum bagi jurnalis di Tanah Papua menuju kebebasan pers.
