General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Subholding C&T Regional Papua Maluku melalui Sales Branch Manager I Pertamina Papua Andi Reza, mengungkapkan, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar LPG (SPBE) di Daerah Doyo, Sentani, Kabupaten Jayapura, telah dilakukan secara optimal baik secara sarana prasarana. Dan rencananya untuk operasionalnya akan dilakukan setelah kepengerusan izin sudah turun dari Migas Pusat.
Diketahui Almarhum Pratu Murry Aldino meninggal pada Kamis (23/6) kemarin di Rumah Sakit Marthen Indey Kesdam XVII/Cenderawasih karena sakit. Sehari-harinya Pratu Murry menjabat sebagai Tamtama Kesehatan Pos Towe Hitam Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 126/KC Kolakops Korem 172/PWY.
Pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka PCI dilanjutkan dengan penandatanganan SK pelantikan serta pemasangan pin, berdasarkan SK Ketua Umum Pengprov PCI Papua Nomor 02/SK-PCI-Papua/VI/2022.
Dari data Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, laporan perekaman KTP Elektronik per tanggal 23 Juni tahun 2022. Dimana Kabupaten yang terendah capaian kepemilikan KTP Elektronik di bawah 10 persen, yakni Kabupaten Paniai 6,12 persen, Yahukimo 7,09 persen dan Intan Jaya 8,74 persen.
Hanya saja kabar sang pilot langsung menjalani operasi pada tulang kaki sebelah kiri. Ia dioperasi dalam kondisi sadar dan rencananya Sabtu (25/6) hari ini akan dirujuk ke rumah sakit khusus orthopedic yang berada di Solo, Jawa Tengah.
"UT telah banyak membantu mempercepat mencetak berbagai sarjana dari pelosok-pelosok negeri dan juga di Papua,” ungkap Mujadi ketika menjadi narasumber dalam acara diskusi bersama Redaksi Cenderawasih Pos yang juga ditayangkan di Youtebe Cepos TV.
Penyidik Pidana Khusus Kejati Papua sedang mengusut dugaan korupsi pekerjaan tersebut yang menelan anggaran Rp 40 miliar lebih. Sejumlah mantan pejabat diyakini bakal segera berstatus sebagai tersangka. Pekerjaan ini sendiri masuk pada pekerjaan yang ditangani Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Pegunungan Bintang tahun anggaran 2017-2018.
Kepala Seksi Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Dukcapil Papua, Laboke menyampaikan, warga yang enggan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial PKH lantaran sudah merasa keenakan mendapat bantuan.
“Dulu kan kita jemput bola. Itu paradigma lama dari 2012. Hari ini bukan begitu lagi. Semua warga harus mandiri datangi pelayanan dukcapil,”Kata Ribka.
“Karena ini usulan yang sifatnya top down maka rasanya sulit untuk membantah maupun menolak. Sebab sudah pasti ada maunya pemerintah dan ada pertimbangan tertentu sehingga ya sudah, faktanya hari ini semua tetap berjalan. Meski dilakukan demo tapi ini tetap jalan,” beber Rumboirussy.
