“Mendesak Pememintah Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru mencari solusi yang tepat untuk melakukan negosiasi dengan TPNPB. Duduk bersama dan mencari jalan keluar, demi pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Merthens. Saya percaya bahwa dibagian ini, pasti sangat sulit untuk dilakukan dan pasti ada yang keberatan,” ucap Theo kepada Cenderawasih Pos, Jumat (8/12).
Ia memninta agar apabila Pj Gubernur Papua Pegunungan kembali ke Wamena agar bertemu dengan Pengusaha asli Papua, sebab apa yang beliau sampaikan dalam audiensi kemarin itu bisa diterima dalam waktu dekat ini,
Agenda tersebut dibahas pada saat kegiatan musyawarah PBVSI Ke I tahun 2023 yang diadakan di Polres Jayawijaya, Senin (20/11) pagi dimana rencananya turnamen tersebut akan diselenggarakan di Kabupaten Jayawijaya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MP.A menyatakan tentu dari arahan yang telah diberikan pihaknya akan melanjutkan dan melihat kembali apa yang telah tercapai seperti dari sisi regulasi baik dari PJ Gubernur sebelumnya dan juga dari Mentri dalam negeri agar bisa mengaplikasikan pointnya serta melihat target waktunya.
“Kami Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tolikara siap mendukung program kerja Pj Gubernur Papua, bapak Velix Wanggai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Nikolaus Kondomo, SH.,M.H yang namanya telah tercatat dalam sejarah DOB Provinsi Papua Pegunungan yakni menjadi Pj Gubernur pertama,” ujarnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua pegunungan Herwin Meiliantina Wanggai , SIP, MPd menyatakan, hari ini pihaknya bersama pengurus PKK Provinsi Papua pegunungan melakukan pertemuan pertama kali guna membuat program kerja kedepan dan pihaknya juga perlu melakukan perkenalan dengan pengurus yang ada.
“Saya yakin rasa sukacita ini tak hanya berada di tengah-tengah kita saat ini, tapi kami yakin rasa suka cita ini ada di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ini adalah ucapan terimakasih dan apresiasi,”ungkapnya saat ditemui di Wamena Kamis (16/11) kemarin.
Wakil Mentri dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan agenda yang perlu di selesaikan oleh PJ Gubernur Papua pegunungan yang baru adalah Pembentukan majelis rakyat Papua (MRP) dimana masih ada dua Provinsi yang terbentuk yakni Provinsi Papua pegunungan dan Provinsi Papua barat daya.
Komisioner Devisi Hukum KPU Papua Pegunungan Ansar menyatakan sampai dengan tahapan pengumuman DCT (Daftar Calon Tetap) KPU di Papua Pegunungan tidak ada sengketa. Hal itu merupakan keberhasilan bersama terutama di tingkat KPU Kabupaten yang meliputi 8 wilayah sehingga saat ini bisa dinyatakan Zero sengketa.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan rapat koordinasi untuk melakukan persiapan penjemputan terjadap Pj Gubernur Papua Pegunungan.
