Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menegaskan komitmennya untuk mendorong penertiban tambang ilegal yang masih marak beroperasi di sejumlah wilayah di Papua. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRP, Albert Meraudje, yang
Menurutnya, estimasi target PAD sebesar Rp170 miliar bukan hal mustahil. Bapenda sudah menunjukkan kinerja baik dalam menghimpun penerimaan daerah. Namun, keberhasilan tetap membutuhkan kerja kolektif dari seluruh Organi
Sorotan tajam DPR Kota Jayapura ini diarahkan pada sektor retribusi parkir dan retribusi rumah tangga yang dinilai tidak maksimal dalam memenuhi target penerimaan.
Ketua Pansus DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurap, m
Menurut Daniel, sektor SDA melalui Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi penyumbang utama dalam peningkatan PAD Sarmi. Selain itu, penyertaan modal di Bank Papua yang menghasilkan dividen juga menjadi sumber pendapatan yan
Kepala DLHK Kota Jayapura, Ir. Dolfina Jece Mano, MSi, mengatakan kegiatan ini menyasar khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura agar menjadi teladan dalam kepatuhan membayar retribusi sa
"Potensi pariwisata di Kabupaten Jayapura sangat besar, mulai dari keindahan Danau Sentani, budaya masyarakat, hingga ekowisata di kampung-kampung. Ini harus dipromosikan secara intensif agar mendatangkan wisatawan," kat
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa transformasi digital di bidang tata kelola keuangan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Digitalisasi dianggap mampu mempercepat proses penerimaan pajak dan
"Kenapa ini penting, mengingat semakin rapuhnya fiskal Papua Selatan. Semakin sempit, karena potensi PAD sangat kecil. Ada efesiensi, belum lagi ada pemotongan anggaran yang semakin besar di tahun 2026 yang besarnya hamp
Oleh karena itu, pemerintah wajib menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing wilayah, sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Jayapura ag
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH mngakui jika pemerintah telah membentuk Perusahaan Daerah Ari Minum (PDAM) karena pemerintah menginginkan agar seluruh warga yang ada di Kota Wamena bisa mengkonsumsi air bersih, d
Ia mengatakan, tugas pemerintah daerah terus melakukan inovasi, terobosan-terobosan agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Yang paling penting adalah, menggunakan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya da
Menurut Agus, Papua kaya akan ekonomi hijau dan biru, hanya saja belum dikelola maksimal, untuk itu semua jajaran dari provinsi, kabupaten dan kota melihat potensi-potensi yang ada di wilayah setempat, sehingga nantinya
Plt Kepala Dinas ESDM, Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua, Beni Pekei menyampaikan, belasan tambang rakyat itu beroperasi di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen dan Kabupaten
Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, mengungkapkan bahwa khusus pajak restoran, dari target sebesar Rp 34.940.113.989, realisasi penerimaan hingga triwulan II baru mencapai Rp 16.743.474.715 atau sekitar 47,92%
Kata Fatoni, alam Papua yang subur merupakan keunggulan tersendiri. Hampir di seluruh wilayah, masyarakat bisa membangun kolam untuk budidaya ikan. Namun, menurutnya, tanpa inovasi dan inisiatif berkelanjutan, potensi in
Kepala DKP Provinsi Papua Iman Djuniawal di Jayapura, Kamis, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil awal dari upaya pengelolaan aset dan potensi perikanan yang mulai digarap secara lebih sistematis sejak Mei 2025, t
Rustan Saru menyampaikan bahwa Bimtek ini perlu dilakukan karena setiap daerah khususnya di Pemkot Jayapura harus melakukan penataan tatap kelola Aset yang baik juga teratur, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak
Plt Kepala Bapenda Papua, Yosefina Fransina Way mengatakan, capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Termasuk melalui program Bebas Denda dan Diskon Pokok Pajak Ken
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Denny H. Bonai, didampingi Wakil Ketua I Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua III Supriyadi Laling. Dalam sambutannya, Ketua DPRP Denny H. Bonai menyampaikan, dalam laporan y
Perusahaan ini diketahui beroperasi di wilayah yang mencakup sebagian kecil Kabupaten Jayapura, hampir 80 persen di wilayah Sarmi, dan sisanya di Mamberamo Raya. Namun ironisnya, meskipun Sarmi menjadi wilayah terbesar d
Meski begitu, untuk Lanny Jaya nampaknya efisiensi anggaran tak membuat para pemangku kebijakan berdiam diri dan pasrah begitu saja. Bupati, Aletinus Yigibalom dan wakilnya Fredi Ginia Tabuni tetap memastikan bahwa visi
PAD ini diperoleh dari sembilan eks venue PON yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Disorda. Sembilan venue ini yakni hockey indoor berlokasi di Doyo Baru, hockey outdoor di Doyo Baru, cricket di Doyo Baru
"Pemilik usaha kafe kopi yang bertahan hingga saat ini lantaran mereka punya komunitas dan ada pangsa pasarnya. Namun jika tidak miliki komunitas, dan tempat usaha tidak strategis, tidak bisa mengelola dengan baik maka i
Plt. Kepala Bapenda Papua, Yosefina Fransina Way, yang dikonfirmasi melalui Plt. Kabid Pajak, Ardy Bengu menyampaikan dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar PAD dari komponen pajak daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi menyampaikan bahwa, dari Rp 290 Miliar ini, target setiap bulan yang harus dipenuhi sebesar Rp 24,1 Miliar.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini harus menjadi perhatian, karena kalau (OPD) tidak capai target pasti akan menjadi bahan pertimbangan," ujar Abisai Rollo usai melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di loket Bapend
"Untuk mendorong belanja daerah kegiatan -kegiatan yang sifatnya kontrak tual terus akan didorong melalui sistem dan mekanisme yang ada untuk dipercepat prosesnya sehingga ini akan membantu kita dalam proses realisasi AP
Plt Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse, AP.M.Si menyatakan terkait dengan LHP yang telah diterima pemerintah daerah sudah menyampaikan hal ini kepada DPRK Jayawijaya agar mereka bisa melakukan sidang paripurna guna memberika
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran pada tahun ini, Dinas Perikanan tetap menjalankan program-program strategis, salah satunya adalah edukasi kepada nelayan, pedagang ikan, dan komunitas pesisir untuk meningkatka
"Batas waktu yang kita punya hanya 5 bulan, kegiatan paling banyak yang dapat kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan sosial saja, pekerjaan fisik tidak bisa kita lakukan,"terangnya.
Ketua Panja DPRK Jayawijaya Agustinus Mabel menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka perda yang akan didorong menjadi produk hukum terkait dengan PAD, dan Pemberantasan m
"Kami berharap ke depan Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama strategis agar seluruh pengusaha atau pelaksana proyek di wilayah Tolikara wajib menggunakan material dari industri lokal demi meningkatkan Pendapatan A
Kamilus mengaku sangat percaya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah melakukan penyegaran yang dilakukan dengan cara penunjukan atau pemberian nota dinas kepada beberapa pejabat kepala OPD, dengan harapan perangk
"Kami diberikan target PAD sebesar Rp 6 miliar, dan untuk mengejar target tersebut, maka kami telah melakukan pendataan bagi 98 wajib pajak pengusaha restoran, rumah makan dan perhotelan di Kabupaten Jayapura, khususny
Dikatakan, berkurangnya aktivitas di sektor jasa dan perdagangan dapat mengakibatkan hilangnya lapangan kerja, sehingga meningkatkan angka pengangguran. Hal ini dapat memperparah kesenjangan sosial karena pendapatan masy
Kepala KPKNL Jayapura, Daniel Panggabean menjelaskan Nota Kesepahaman ini memuat kesepakatan kerja sama di bidang Pengelolaan dan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Pengurusan Piutang Daerah, Piutang Daerah, serta Pemi
"Kita tau bersama bahwa kondisi pasar ini sangat tidak baik-baik saja, sampah yang berserakan, penataan lapak dan parkir yang sangat tidak beraturan untuk itu kita turun untuk tata lagi," jelasnya di sela penertiban berl
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa mengatakan dari sisi dukunagn anggaran, penyelenggaraan PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
"Potensi sumber air di Kabupaten Jayapura cukup banyak, seperti di Harapan Kali Bak, beberapa potensi sungai di Kabupaten Jayapura, namun masih terkendala Hak Ulayat," katanya kepada Cenderawasih Pos, belum lama ini.
Kerja sama ini bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBJT atas tenaga listrik di Kabupaten Lanny Jaya bagi kedua belah pihak. Melalui PKS ini, diharapkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
"Tahun 2024 kami berhasil mendapatkan laba sebesar Rp 2,6 miliar, sehingga pencapaian terhadap target PAD, untuk pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai pemilik saham mayoritas, melebihi dari ditargetkan tahun 2025 yaitu,
Penyusunan tersebut sebagai upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam mengelola PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain PAD yang sah, yang diperuntukan dalam pembang
Pasca pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Provinsi Papua melakukan inventarisasi ulang seluruh aset miliknya. Selain memastikan jumlah aset yang masih ada, langkah ini dilakukan guna menjamin keamanan
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura, Budi P. Yokhu menjelaskan dirinya sudah menyampaikan kepada seluruh staf, melalui rapat perdana yang dilakukannya usai dirinya dilantik
"Yang terpenting adalah proses digitalisasi yang harus dijalankan dalam penarikan retribusi pajak dan sebagainya, kita harus menggunakan barcode, ini adalah amanah yang diberikan Bupati Jayapura kepada kita, untuk menunj
Namun, jika dibandingkan dengan belanja daerah yang juga tercatat tinggi, anggaran belanja yang direalisasikan hingga 15 April 2025 mencapai sekitar 72% dari yang direncanakan. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun pe
Kata Sitorus, ini merupakan tindak lanjut arahan walikota dan wakil walikota dalam sidak pasa beberapa waktu lalu. "Penataan lahan parkir ini merupakan bagian dari aspirasi pedagang, maka dari itu kita perlu memanfaat
Dalam penyampaian LKPJ tersebut, dipaparkan berbagai capaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Untuk realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 tercatat seb
“Peran BPKP sangat dibutuhkan dalam penguatan tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke pemerintahan desa,” ucap Gubernur Ramses Limbong usai mengukuhkan Sapto Agung Riyadi sebagai
"Kami harap agar kehadiran hotel ini memberikan motivasi bagi anak-anak Papua, selain itu hotel ini dapat mempekerjakan anak-anak Papua dan anak-anak Papua bisa belajar, berbaur mendapatkan pengalaman untuk penyerapan S
Kepala Distrik Heram, Luis Mebri mengakui potensi parkiran tepi jalan umum memang cukup besar. Hingga saat ini masih diambil alih atau dipungut oleh masyarakat. Untuk leading sektor yang mengurusi parkiran tepi jalan
Namun tidak berpikir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi di tengah refocusing anggaran atau efisien anggaran saat ini membuat sejumlah program kerja dari pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan ka
"Pasar Pharaa Sentani merupakan sumber PAD terbesar bagi Disperindag Kabupaten Jayapura, Tahun 2024 PAD yang diperoleh dari Pasar Pharaa Sentani Rp 2,2 miliar, untuk itu kami terus membenahi fasilitas pasar, dan berharap
Karena tidak semua perusahaan tambang atau aktivitas tambang itu mengedepankan prinsip-prinsip good mining praktis. Good mining praktis ini adalah prinsip pertambangan yang baik dan benar. Pertambangan yang baik dan b
Harusnya kata Ramses, jika kendaraan itu dimutasi atau pindah ke suatu daerah. Maka segera dilakukan mutasi juga plat kendaraannya menyesuaikan dimana kendaraan itu berada.
Hal ini bukan sesuatu yang aneh, sebab di jumlah populasi di Kota Jayapura saat ini kurang lebih mencapai 404.799 jiwa. Tiap hari, setiap individu pasti memproduksi sampah. Meski hanya, namun bila diakumulasikan dengan jumlah penduduk, dan jumlah hari tentu bisa dibayangkan berapa sampah yang muncul di Kota Jayapura ini.
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa akui bahwa hal ini disebabkan oleh PAD kabupaten Jayapura belum bisa mencukupi kebutuhan dasar seperti gaji ASN dan juga kegiatan operasional lainnya.
Kata Ardy, agar PAD bisa terealisasi dari target yang ditetapkan. Yang perlu dilakukan adalah dari sisi pajak daerah berupaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, terutama di sektor pajak kendaraan bermotor.
Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan Yosia Busup, S.Sos menyatakan setelah pertemuan dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi III, yakni Wakil Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Kamilius Logo,SE. Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Takinus Yikwa,S.Ak.,M.AP, serta dua Anggota Komisi III DPRP Papua Pegunungan, yakni Otoni Bahapol,S.Sos dan Thinus Peyon.
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPKAD Papua Pegunungan Laurensius Saluz, S.AP, M.AP mengatakan, rapat ini untuk membahas potensi penerimaan daerah khususnya pajak pendapatan kendaraan bermotor karena pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
"Maka kami berusaha menggenjot pariwisata awalnya dengan mengusulkan perda pariwisata di Kabupaten Jayapura, karena dengan pariwisata pasti akan membangkitkan banyak potensi baik itu jasa perhotelan, restoran, ekonomi rakyat akan meningkat, pertanian dalam arti luas dan tenaga kerja juga akan berdampak, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Hanya saja, hingga saat ini hampir semua objek wisata di Kota Jayapura masih dikelola oleh masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. "Saat Turkam nanti, salah satu agenda yang kita bicarakan adalah soal pengelolaan objek wisata khususnya pantai yang di Kota Jayapura," ujar Abisai Rollo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor walikota
"Kenapa aset-aset ini penting dikelola, karena saat ini PAD kita sangat kecil, apalagi ditambah dengan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, kita ingin aset-aset daerah yang selama ini belum tersentuh dikelola sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah," ujar Yacob Inggratubun.
Kepala Kantor Pelayana Penyuluhan Konsultasi Perpajakan Wamena Widayanto menyatakan dengan adanya penandatanganan kerjasama ini maka dapat peningkatkan penerimaan pajak pusat dan optimalisasi penerimaan pajak daerah,
Dia mengatakan, sebenarnya tidak memberatkan Pemda Papua jika PAD Papua bagus karena efisiensi akan tertolong. Namun sebaliknya, di tengah refokusing anggaran dari pemerintah pusat, PAD tidak menopang. Belum lagi, kegiatan kegiatan urgen lainya yang dibiayai oleh daerah. Seperti halnya PSU gubernur dan wakil gubernur.
Dari 26 OPD tersebut, Firdaus menyebut Dinas Olahraga dan Pemuda salah satu OPD yang paling besar penerimaannya. Alasannya, banyak aset milik Pemerintah Provinsi Papua terkait gedung mewah yang berstandar internasional, serta venue olahraga lainnya.
Yang mana salah satu contohnya adalah pengelolaan PPI Hamadi, yang memiliki potensi PAD yang besar jika dikelola dengan baik. Kata Yosefina, PPI Hamadi memiliki 16 potensi retribusi PAD. Namun, pengelolaannya selama ini belum maksimal, salah satunya karena keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat setempat. Oleh karena itu, sejak 1 Maret 2025, Bapenda mulai menarik retribusi parkir kendaraan roda dua dan empat di kawasan tersebut.
Kepala Distrik Abepura Tom Rumbewas mengungkapkan, Musrenbang ini merupakan forum untuk merumuskan bersama tentang kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas di distrik Abepura. Karena itu, penting bagi semua kepala kampung bersama aparatnya untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Bagi Wakil Walikota, Rustan Saru hal ini perlu dilakukan pendataan dan penanganan yang lebih serius karena sangat penting untuk menambah PAD kota. "Retribusi tempat usaha berupa aneka jualan dan juga rumah makan ini seharusnya bisa jadi penambahan PAD kita, namun saat ini tidak diakomodir, nah ini akan jadi pekerjaan kita ke depan," ujar Rustan Saru dalam sidak berlangsung.
Selain itu, fasilitas dihotel juga jauh lebih lengkap, sementara didaerah wilayah pembangunan yang lain tidak dilaksanakan dihotel karena tidak ada sarana dan prasarana yang memadai.
Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Karlos Matuan menyebut, anggaran mereka yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terpangkas Rp 19 miliar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Salah satu celah untuk mengatasi situasi ini, menurut Rustan adalah terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. "Kita akan mendorong peningkatan PAD melalui berbagai strategi optimalisasi sumber daya yang ada," ujar Wakil Walikota Jayapura, H. Rustan Saru saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Jakarta
Sebab menurut Kapisa, untuk belanja pegawai diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang bebas dan juga menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk TPP. “Puji Tuhan untuk hak-hak pegawai masih dalam konteks yang normal, bagian ini yang saya mau pastikan,” ucapnya.
Karafir menegaskan bahwa Benhur Tomi Mano adalah sosok pemimpin yang hebat dengan kapasitas dan kapabilitas yang telah teruji. Oleh karena itu, dalam Pilkada Papua yang lalu, ia memberikan dukungan penuh kepada pasangan tersebut yang merupakan putra asli dari wilayah Tabi-Saireri.
Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Elpina Situmorang di Sentani, Jumat, mengatakan bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.
Pada aspek pendapatan, pegawai tidak lagi bergantung sepenuhnya terhadap anggaran yang ditransfer dari pusat ke daerah. Tetapi bagaimana memikirkan strategi-strategi untuk menghasilkan pendapatan yang efektif untuk menutupi kekurangan anggaran akibat efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. “Ini pekerjaan berat bagi kepala daerah yang akan dilantik nantinya,” imbuhnya.
Menurut Sohilait, Kota Jayapura tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang signifikan, namun memiliki keunggulan di sektor barang, jasa, dan perdagangan. Oleh karena itu, pihaknya berharap tiga sektor ini terjaga dengan baik.
Yusran berharap dari sektor pariwisata dapat menyumbangkan PAD dengan cara menaikkan harga paket pariwisata. Karena itu, politikus PKS itu berharap Dinas Pariwisata lebih kreatif dan bekerja keras dalam mengelola pariwisata yang ada di Kota Jayapura dengan begitu wisatawan banyak yang datang.
Yusran mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, ia berharap Pemkot Jayapura harus lebih kreatif dalam menata dan mengelola aset dan potensi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi IV DPRP, Jhony Y Betaubun, menyampaikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua saat ini cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan pos retribusi yang sudah ada.
Direktur Saga Ritel Grup, Gary M.Pirono mengatakan, awal tahun penjualan sembako atau kebutuhan masyarakat di Saga Ritel Grup masih stabil, belum ada peningkatan yang cukup signifikan meski Pilkada sudah selesai.
Kepala Pusat Studi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Universitas Cenderawasih, Dr. Yunus P. Paulangan, S.Kel., M.Si mengungkapkan, guna meningkatkan PAD di Pemprov Papua ke depan, salah satunya adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan. Dimana sektor ini menjadi salah satu unggulan yang ada di Papua dan itu belum digarap maksimal oleh pemerintah. Lantas apakah pemprov Papua siap dan berani?
‘‘Kehadiran investasi atau investor apapun di Papua Selatan harus kita akui itu meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Oleh karena itu, harus kita berikan tingkat kenyamanan dan keamanan. Baik kepada masyarakat lokal maupoun kepada investor itu sendiri,’’ kata Yoseph Yanawo Yolmen kepada media ini, baru-baru ini di Merauke.
Pj. Bupati Jayapura Samuel Siriwa menjelaskan, terkait dengan pengelolaan aset di Kabupaten Jayapura yaitu Hotel Tabita, masih dalam tahap pelunasan hutang-hutang pembangunan hotel tersebut.
Dalam sidang tersebut, seluruh anggota DPRP menyetujui hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRP yang kemudian dituangkan dalam Tatib. Ketua DPRP, Denny Henry Bonai, menyatakan hasil sidang ini akan segera diserahkan kepada Gubernur Papua untuk dicatat dalam lembaran daerah.
Menurut Samuel, potensi PAD di Kabupaten Jayapura sebenarnya sangat besar, terutama di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan terapi belum semua potensi ini dimanfaatkan secara maksimal.
Soal target yang dinilai masih minim, menurut Erid A.V. Rumansara, pihaknya akan mengkaji ulang potensi-potensi yang ada. "Kita akan melakukan peninjauan total, jika target yang ada dinilai masih minim, diharapkan tahun 2026 nanti bisa kita naik lagi sesuai dengan potensi yang ada," ungkapnya.
Menurut Evert, sektor pantai merupakan salah satu sektor yang sangat potensial, namun sayangnya hingga saat ini dinas terkait masih belum bisa akomodir. "Sebenarnya, sektor pantai ini bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Pemkot, namun saat ini masih dikelola oleh masyarakat pemilik ulayat, tentu ini sebuah PR yang harus diselesaikan, untuk itu Dinas Pariwisata harus segera buat langkah-langkah konkret," pungkasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Yimin Weya menyebut pengembangan ekonomi kreatif bisa berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, kata Yimin, perlu adanya inovasi baru dalam mendorong daya tarik pelaku usaha untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut.
Tujuan pendataan ulang potensi PAD alah ini untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan pendataan ulang, diharapkan dapat ditemukan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Terkait dengan itu, Ketua DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silubun, SH mengatakan, pihaknya mendorong eksekutif untuk dapat mempercepat pembentukan sejumlah Peraturan Daerah yang mengatur penarikan pajak maupun retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah proivinsi.
Di tengah kondisi ini Pemerintah diminta untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi harus berinovasi agar PAD Provinsi Papua bisa kembali meningkat, terutama dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah ini.
Uang yang disetor ke kas negara itu bersumber dari sektor kehutanan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun IPBPH sebesar Rp 19,2 miliar, sedangkan DR sebesar Rp 26,5 miliar. Sehingga total sekitar Rp 50 miliar PNBP yang disetor ke kas negara.
"Kami memiliki galeri yang menampung berbagai hasil kerajinan masyarakat dari kampung-kampung, dimana setiap kerajinan masyarakat kita beli dan dijual melalui galeri, namun karena kantor kami pindah, jadinya galeri ini tidak beroperasi dengan baik, " jelasnya kepada Cenderawasih Pos
Untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua OPD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua. "Ini harus dikejar, minimal sama dengan angka nasional," ujarnya. Kata Ramses, Provinsi Papua kini sangat bergantung pada potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini perlu dikembangkan dengan optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura Petrus Ohee di Sentani, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai strategi guna mencapai target tersebut.
"Kita harap dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura semakin baik, maka diharapkan retribusi sampah juga akan memberi kontribusi PAD semakin lebih baik, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, J. Sitorus saat dikonfirmasi mengakui bahwa, tahun 2025 sektor parkir di tahun ini mendapat target pendapatan sebesar Rp. 2,2 Miliar.
"Dari pagu yang ditetapkan ini, kita harus bisa mencapai Rp 8 juta dalam sehari, Rp 200 juta dalam sebulan, ini target kita yang harus kita capai," ujar J. Sitorus.
Plh Sekda Kota, Evert N. Meraudje menjelaskan bahwa pertemuan ini dalam rangka pelimpahan kewenangan retribusi daerah kepada 13 OPD sketro di Pemkot Jayapura. Hal ini berdasarkan perubahan aturan baru mengenai retribusi dan penanganan pajak.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
